Jakarta – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Selasa (20/10/2026).
Mereka meminta kepastian pasokan dan percepatan distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya Biosolar dan Pertalite, menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Jawa Timur.
Dalam pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika di Gedung Chairul Saleh, Jakarta, Khofifah menegaskan pentingnya memastikan ketersediaan BBM hingga tingkat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Menurutnya, stok yang tersedia di depo atau terminal BBM harus diikuti distribusi yang lancar agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman, Wakil Direktur Utama II PT Pertamina Patra Niaga Surya Tri Harto, serta jajaran Pertamina Patra Niaga.
“Saya bersama Mas Emil ini sebetulnya ingin mendapatkan penjelasan dan kepastian bahwa pasokan BBM, terutama Biosolar dan Pertalite, aman sampai di SPBU. Jika stok kita aman, mohon ketersediaan dan distribusi juga betul-betul lancar dan aman,” ujar Khofifah.
Khofifah mengatakan, kelancaran distribusi BBM berpengaruh langsung terhadap aktivitas masyarakat dan pergerakan ekonomi. Sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional sekaligus simpul distribusi barang dan jasa ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia timur, Jawa Timur membutuhkan pasokan energi yang terjaga.
Gangguan distribusi, terutama Biosolar, berpotensi menghambat transportasi, logistik, kegiatan usaha, hingga aktivitas nelayan. Karena itu, Khofifah meminta pemerintah pusat, Pemprov Jatim, dan Pertamina segera menangani persoalan tersebut secara terkoordinasi.
“Jadi, misalnya, kalau sampai Biosolar itu susah di SPBU, dampaknya akan sangat terasa, bahkan sampai ke nelayan,” ungkapnya.
Khofifah juga menyoroti perlunya pengawasan langsung terhadap distribusi BBM. Menurutnya, pemantauan stok secara agregat maupun digital belum cukup jika tidak disertai pengecekan kondisi riil di lapangan.
Ia mengaku masih menemukan papan pengumuman di sejumlah SPBU yang menyatakan Solar sedang dalam perjalanan. Kondisi tersebut perlu ditelusuri, terutama jika data menunjukkan pasokan masih tersedia. Dengan begitu, kendala distribusi dapat segera diketahui dan ditangani.
Selain mempercepat penyaluran, Khofifah meminta Kementerian ESDM dan Pertamina Patra Niaga memperketat pengawasan serta menindak tegas dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi. Langkah ini diperlukan untuk mencegah penimbunan maupun pembelian dalam jumlah besar yang berpotensi disalahgunakan.
Khofifah turut mengusulkan penambahan tim pengawasan untuk memantau jalur distribusi secara langsung. Salah satu hal yang perlu diwaspadai, menurutnya, adalah dugaan pembelian BBM menggunakan tangki berkapasitas besar yang kemudian dipindahkan atau dibagi di tengah perjalanan.
Di sisi lain, Khofifah memahami kendala teknis dapat terjadi dalam rantai pasok, termasuk pengiriman kapal tanker dan penyesuaian kuota. Namun, ia meminta informasi mengenai penyebab gangguan disampaikan secara aktual dan terkoordinasi agar pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan yang akurat kepada masyarakat.
“Apalagi yang mungkin menjadi kendala-kendala di lapangan, sehingga kita bisa menyampaikan informasi kepada publik yang dapat menjadi peneduh. Pokoknya, kita ingin kondisi Jawa Timur tetap kondusif,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika menyatakan dukungan terhadap koordinasi yang dilakukan Pemprov Jatim untuk mengatasi antrean dan memperlancar distribusi BBM.
Ia mengatakan, Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Pertamina guna memastikan pasokan mencukupi, baik di terminal BBM maupun di masing-masing SPBU.
“Sesuai pembahasan dengan Ibu Gubernur, kami telah berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina untuk memastikan bukan hanya stok di Fuel Terminal atau depo, tetapi di masing-masing SPBU harus segera dalam keadaan aman dan memadai,” katanya.
Untuk mempercepat penanganan, Kementerian ESDM menyiapkan sejumlah langkah, di antaranya menambah pasokan melalui kapal ke berbagai depo di Jawa Timur, mengerahkan 21 unit tambahan mobil tangki melalui skema spot charter, serta memperpanjang jam operasional depo menjadi 24 jam.
Langkah tersebut diharapkan mempercepat pemulihan distribusi dan memastikan pengiriman BBM ke SPBU berjalan lebih lancar.
Ahmad Erani menegaskan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Jatim dan Pertamina serta memperbarui informasi mengenai perkembangan distribusi BBM di daerah.
“Kami siap bekerja sama penuh dengan Pemprov Jatim, didukung Pertamina, untuk memastikan dalam waktu dekat stok di seluruh SPBU di Jatim kembali aman,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
