Sidoarjo – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai kebijakan nasional.
Sejumlah persoalan, mulai dari daya beli masyarakat, ketersediaan lapangan kerja, hingga akses pendidikan dan kesehatan gratis, dinilai masih membutuhkan perhatian serius.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso mengatakan berbagai aspirasi yang dihimpun saat kegiatan reses menunjukkan bahwa kebutuhan dasar masih menjadi perhatian utama masyarakat.
Menurutnya, warga berharap situasi keamanan dan kenyamanan tetap terjaga, harga kebutuhan pokok terjangkau, serta akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan semakin mudah.
“Selama reses, kami menampung berbagai aspirasi masyarakat. Salah satunya terkait keamanan, kenyamanan, kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, pendidikan hingga kesehatan gratis. Itu yang diharapkan masyarakat saat kami menerima aspirasi dalam kegiatan tersebut,” ujar Bangun kepada wartawan DigitalJatim.com, Kamis (22/10/2026).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai kemudahan memperoleh pekerjaan dan penghasilan menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur dampak kebijakan pemerintah terhadap kehidupan masyarakat.
Menurut Bangun, setelah dua tahun berjalan, pemerintahan Prabowo perlu mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan agar hasil pembangunan dapat dirasakan lebih luas. Ia juga menyoroti nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat.
“Nilai tukar rupiah terhadap dolar masih tinggi. Ini juga menyebabkan daya beli masyarakat akhirnya turun. Kemudian, lapangan pekerjaan juga masih belum sesuai dengan apa yang dijanjikan Presiden Prabowo dalam programnya, yakni menyediakan jutaan lapangan pekerjaan,” katanya.
Bangun menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah melalui langkah-langkah strategis. Upaya perbaikan, kata dia, dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli, serta memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau.
Ia juga berharap akses pendidikan dan layanan kesehatan gratis dapat diwujudkan secara lebih optimal. “Dua tahun ini, menurut kami, masih belum maksimal. Ada yang perlu diperbaiki, terutama karena saat ini banyak tantangan, termasuk kondisi ekonomi global,” ujarnya.
Bangun mengakui situasi global turut memengaruhi perekonomian Indonesia. Ia menyinggung konflik di Timur Tengah yang berpotensi berdampak terhadap nilai tukar rupiah, perdagangan, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), hingga distribusi barang.
Karena itu, ia meminta pemerintah mempertimbangkan masukan dari para ahli dan berbagai kalangan sebelum menetapkan kebijakan strategis.
“Karena itu, kami meminta pemerintah mempertimbangkan masukan dari para ahli dan berbagai kalangan dalam merumuskan kebijakan strategis,” tegasnya.
Menurut Bangun, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang kompeten di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pertahanan, pendidikan, hingga kesehatan. Keahlian tersebut perlu dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan nasional.
“Sebagai Presiden yang mendapat mandat dari rakyat, tentu harus segera mengambil langkah-langkah strategis. Harapannya, ada masukan dari para pakar, tokoh ekonomi, dan tokoh agama yang menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan, sehingga Indonesia bisa segera keluar dari berbagai kesulitan,” tuturnya.
Selain persoalan ekonomi, Bangun menyoroti kebakaran lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Ia menilai penanganan dan pencegahan perlu diperkuat karena kebakaran dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Bahkan, asap kebakaran berpotensi meluas hingga ke negara tetangga.
Menurutnya, upaya pencegahan dapat dilakukan melalui pengawasan lahan kosong serta edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan maupun membakar sampah di sekitar permukiman.
“Upaya pencegahan perlu diperkuat, termasuk melalui pengawasan lahan kosong dan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di sekitar permukiman,” imbuhnya.
Bangun mengatakan potensi kebakaran lahan di wilayah Sidoarjo juga perlu diwaspadai. Saat musim kemarau panjang, lahan kosong yang ditumbuhi ilalang maupun kebun tebu rentan terbakar apabila terkena sumber api.
Ia meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan, sementara pemerintah daerah dan petugas pemadam kebakaran perlu memperkuat upaya pencegahan serta mempercepat penanganan ketika kebakaran terjadi.
“Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Pemerintah daerah dan petugas pemadam kebakaran juga harus memperkuat langkah pencegahan serta mempercepat penanganan ketika kebakaran terjadi,” katanya.
Bangun turut menyoroti waktu respons atau response time petugas pemadam kebakaran yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Ia menyebut waktu respons maksimal 15 menit sejak laporan diterima hingga petugas tiba di lokasi sebagai target yang perlu diperhatikan.
Namun, berdasarkan penjelasannya, waktu kedatangan petugas dalam sejumlah kejadian masih berkisar 16 menit hingga lebih dari 20 menit.
“Kami ingin waktu respons bisa di bawah 15 menit. Salah satu caranya dengan membuat pos-pos baru pemadam kebakaran di masing-masing kecamatan, kemudian memperbarui sarana dan prasarana,” terangnya.
Selain waktu respons, keterbatasan akses jalan juga menjadi kendala dalam penanganan kebakaran. Armada pemadam berukuran besar kerap kesulitan memasuki gang sempit, terutama di kawasan permukiman dengan akses terbatas atau terhalang gapura.
Bangun menyebut penggunaan kendaraan pemadam roda tiga atau Tosa telah menjadi salah satu upaya untuk menjangkau kawasan tersebut. Meski demikian, kendaraan itu dinilai masih memiliki keterbatasan dalam bermanuver di lapangan.
Ia pun mendorong pengembangan kendaraan pemadam berukuran lebih kecil, termasuk kendaraan roda dua yang dimodifikasi agar petugas dapat menjangkau titik kebakaran dengan lebih cepat.
“Karena itu, kami mendorong pengembangan kendaraan pemadam berukuran lebih kecil, termasuk kendaraan roda dua yang telah dimodifikasi agar dapat menjangkau lokasi kebakaran dengan lebih cepat,” ungkapnya.
Menurut Bangun, kendaraan tersebut juga perlu didukung kemudahan akses terhadap sumber air, seperti sumur warga atau sungai. Dengan begitu, petugas dapat segera melakukan penanganan awal untuk mencegah api merambat ke area lain.
Bangun berharap pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi dalam menghadapi persoalan ekonomi maupun kebakaran lahan.
“Evaluasi kebijakan dan langkah konkret, menurutnya, diperlukan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
