Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKB Muhammad Hilman Mufidi mendesak pemerintah menjadikan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bahan evaluasi serius. Ia menyoroti masih maraknya kecurangan akademik di sekolah hingga perguruan tinggi.
Gus Hilman meminta temuan tersebut tidak berhenti sebagai angka dalam laporan, tetapi ditindaklanjuti melalui kebijakan yang konkret.
“Hasil survei KPK ini sangat penting dan harus menjadi bahan evaluasi bagi Kemendikdasmen maupun Kemendiktisaintek. Jangan sampai hasil survei hanya berhenti sebagai angka dan laporan, tetapi harus diterjemahkan menjadi kebijakan perbaikan yang konkret,” ujar Gus Hilman di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Gus Hilman menyoroti data riset KPK yang menyebut 26% siswa masih menyontek saat ujian. Praktik tersebut ditemukan di 51% sekolah jenjang dasar dan menengah. Sementara di tingkat perguruan tinggi, sebanyak 50% responden mengaku masih melakukan kecurangan saat ujian. Temuan itu disebut terdeteksi di 94% kampus di Indonesia.
“Kalau menyontek masih terjadi secara luas, kita harus melihatnya sebagai persoalan pendidikan karakter dan budaya integritas. Ini bukan hanya soal siswa, tetapi bagaimana sistem pendidikan membangun lingkungan yang mendorong kejujuran,” katanya.
Gus Hilman mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menyusun peta jalan atau roadmap penguatan integritas yang terukur.
Menurutnya, pendidikan antikorupsi harus menjadi bagian dari budaya pembelajaran sehari-hari, bukan sekadar materi tambahan yang dihafalkan peserta didik.
“Peningkatan integritas dan pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial. Harus komprehensif dengan menyusun roadmap dan grand design peningkatan integritas siswa serta pencegahan korupsi sejak dini,” tegasnya.
Politikus Muda PKB itu mendorong kementerian terkait memperkuat kerja sama dengan KPK dalam menyusun strategi pembangunan karakter peserta didik. Menurut Gus Hilman, data dan hasil pemetaan KPK dapat menjadi pijakan dalam menyusun regulasi untuk mencegah kecurangan akademik.
“Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek bisa bekerja sama dengan KPK dalam menyusun rencana besar peningkatan integritas. KPK memiliki data pemetaan yang sangat penting untuk dasar penyusunan kebijakan,” ucapnya.
Gus Hilman menilai pembiaran terhadap kebiasaan menyontek sejak bangku sekolah hingga perguruan tinggi berpotensi mengikis nilai moral calon pemimpin bangsa. Karena itu, keberanian menolak kecurangan dan tanggung jawab akademik harus ditanamkan dalam kehidupan sekolah maupun kampus.
“Pendidikan antikorupsi harus menjadi budaya yang tumbuh dalam kehidupan sekolah maupun kampus. Nilai kejujuran, disiplin, dan transparansi harus ditanamkan sejak dini demi menyelamatkan generasi mendatang,” tuturnya.
Gus Hilman menegaskan Komisi X DPR RI akan terus mengawal penguatan pendidikan karakter serta sistem evaluasi pembelajaran di kementerian terkait. Menurutnya, kejujuran akademik merupakan salah satu fondasi penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing sekaligus berintegritas.
“Kami di DPR RI akan terus mendorong agar pembenahan sistem evaluasi belajar berjalan selaras dengan penguatan karakter. Kualitas pendidikan kita ditentukan dari seberapa jauh nilai kejujuran itu dijunjung tinggi,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
