Surabaya – Keterbatasan daya tampung SMA/SMK negeri di Jawa Timur kembali menjadi perhatian. Komisi E DPRD Jatim menilai pemerintah provinsi perlu memberikan dukungan lebih besar kepada sekolah swasta yang selama ini menjadi penopang utama pendidikan menengah.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas mengungkapkan, daya tampung SMA/SMK negeri di Jawa Timur hanya sekitar 39 persen dari total lulusan SMP/MTs setiap tahun. Sementara jumlah lulusan mencapai lebih dari 600 ribu siswa.
“Artinya lebih dari 60 persen lulusan SMP/MTs tidak tertampung di sekolah negeri. Pertanyaannya, mereka kemudian sekolah ke mana? Jawabannya tentu ke sekolah swasta,” ujar Puguh, Rabu (17/6/2026).
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jatim, jumlah sekolah swasta mencapai sekitar 3.200 lembaga. Angka itu jauh lebih banyak dibandingkan sekolah negeri yang hanya sekitar 770 sekolah. Dengan perbandingan hampir satu banding lima, menurut Puguh, peran sekolah swasta sangat dominan dalam menampung lulusan SMP.
Namun, ia menilai perhatian pemerintah terhadap sekolah swasta masih belum optimal. Program beasiswa yang selama ini diklaim membantu siswa sekolah swasta dinilai belum sepenuhnya berasal dari anggaran pemerintah.
“Beasiswa yang disebut-sebut itu pada dasarnya berasal dari kesediaan masing-masing sekolah swasta menyediakan kuota bagi siswa. Jadi bukan murni bersumber dari APBD,” kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Timur itu.
Karena itu, Puguh mendorong Pemprov Jatim memberikan intervensi anggaran secara langsung kepada sekolah swasta. “Dukungan tersebut tidak hanya berupa Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), tetapi juga peningkatan sarana-prasarana, kompetensi guru, serta kualitas layanan pendidikan,” ujarnya.
Puguh mencontohkan kebijakan di Bali yang memberikan subsidi kepada siswa yang tidak diterima di sekolah negeri untuk melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Skema tersebut dinilai mampu mengurangi kekhawatiran orang tua sekaligus menciptakan pemerataan akses pendidikan.
“Kalau ada subsidi dari APBD, orang tua tidak perlu berebut masuk sekolah negeri. Mau sekolah negeri atau swasta tetap mendapat jaminan pendidikan yang baik,” tegasnya.
Puguh menambahkan, peluang merealisasikan program tersebut sebenarnya terbuka karena alokasi anggaran pendidikan dalam APBD Jatim 2026 mencapai sekitar Rp9,4 triliun atau sekitar 35 persen dari total belanja daerah.
Menurutnya, momentum pembahasan kebijakan itu sangat penting mengingat proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 sudah memasuki tahap akhir. Dalam dua pekan ke depan, nasib ratusan ribu lulusan SMP/MTS yang belum tertampung di sekolah negeri akan mulai ditentukan.
“Pemerintah harus segera memberikan arah kebijakan yang jelas agar anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri tetap memiliki akses pendidikan yang terjamin,” pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Yoyok
