Surabaya – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan pelayanan publik di Kota Pahlawan tetap berjalan maksimal meski dirinya akan menunaikan ibadah haji. Menjelang keberangkatannya, ia memberikan sejumlah perhatian khusus kepada para kepala dinas, mulai dari percepatan penanganan aduan warga hingga penguatan program pelayanan berbasis lingkungan.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah satu RW satu tenaga kesehatan (nakes). Wali Kota Eri meminta program tersebut benar-benar berjalan optimal saat dirinya kembali dari Tanah Suci nanti.
“Selama saya menjalankan ibadah haji, keluhan masyarakat harus tetap ditangani dengan cepat, maksimal 1×24 jam. Selain itu, program satu RW satu nakes juga harus sudah berjalan optimal ketika saya kembali,” kata Wali Kota Eri, Selasa (19/5/2026).
Tak hanya itu, Wali Kota Eri juga menekankan efektivitas program satu ASN satu RW yang selama ini dijalankan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Menurutnya, program tersebut mulai menunjukkan hasil positif karena mampu mendekatkan penyelesaian persoalan langsung di tingkat lingkungan warga.
Melalui program satu ASN satu RW, berbagai persoalan seperti pemilahan sampah, pelayanan administrasi, hingga persoalan sosial diharapkan dapat diselesaikan langsung di wilayah masing-masing tanpa harus menunggu laporan masuk ke tingkat kota.
“Harapan saya, seluruh persoalan masyarakat bisa selesai di tingkat RW dan tidak perlu sampai masuk ke hotline wali kota,” ujarnya.
Wali Kota Eri menjelaskan, ketika laporan masyarakat sudah ditangani di tingkat RW dan langsung ditindaklanjuti perangkat daerah (PD) terkait, maka aduan tersebut semestinya tidak lagi masuk ke hotline pengaduan wali kota.
Karena itu, ia menilai keberhasilan kepala dinas justru terlihat dari semakin sedikitnya laporan pelayanan publik yang masuk ke hotline. Menurutnya, kondisi tersebut menandakan sistem birokrasi berjalan efektif hingga tingkat bawah.
“Semakin sedikit hotline yang masuk, berarti sistem berjalan baik. Sebaliknya, jika hotline masih banyak, artinya masih ada persoalan yang belum ditindaklanjuti dengan optimal,” tegasnya.
Wali Kota Eri menambahkan, keberadaan hotline pengaduan masyarakat bukan sekadar saluran laporan, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan berbasis sistem.
“Surabaya harus dibangun oleh sistem dan transparansi, bukan bergantung pada figur wali kota semata. Pemerintahan harus berjalan melalui birokrasi yang kuat dan responsif,” katanya.
Ia juga mengingatkan para kepala dinas bahwa banyaknya laporan yang masuk akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja, baik dari sisi output maupun outcome pekerjaan.
“Jadi saya sampaikan kepada teman-teman, jika hotline yang masuk masih banyak, berarti masih banyak persoalan yang belum ditindaklanjuti. Itu tentu memengaruhi penilaian terhadap capaian output dan outcome kinerja kepala dinas,” pungkasnya.
Editor : Yoyok
