Jatim Terbaik Se-Jawa Bali dalam TP2DD 2026, Gubernur Khofifah Pastikan Digitalisasi Berdampak ke Masyarakat

Penulis Syaiful Hidayat
Editor Syaiful Hidayat

- Author

Sabtu, 26 September 2026 - 01:32 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jatim Terbaik Se-Jawa Bali dalam TP2DD 2026, Gubernur Khofifah Pastikan Digitalisasi Berdampak ke Masyarakat. (Dok. Humas Pemprov)

Jatim Terbaik Se-Jawa Bali dalam TP2DD 2026, Gubernur Khofifah Pastikan Digitalisasi Berdampak ke Masyarakat. (Dok. Humas Pemprov)

Surabaya – Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan sebagai Provinsi Terbaik Tahun 2026 se-Jawa Bali dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas komitmen Jatim dalam mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah.

Penghargaan itu diterima Plt Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak yang mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Penghargaan diserahkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Rakornas tersebut juga dirangkai dengan pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026.

Gubernur Khofifah mengatakan penghargaan tersebut harus menjadi pemacu bagi Pemprov Jatim untuk terus memperluas manfaat transformasi digital bagi masyarakat.

“Penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan bagi Jawa Timur. Tetapi yang lebih penting, ini menjadi energi bagi kita untuk terus memperluas manfaat digitalisasi. Jangan sampai digitalisasi hanya menjadi perubahan cara kerja, tetapi harus benar-benar menghadirkan kemudahan dan nilai tambah bagi masyarakat,” kata Khofifah, Jumat (25/9/2026).

Khofifah menegaskan digitalisasi daerah tidak sekadar mengubah pelayanan dari sistem manual menjadi elektronik. Menurutnya, transformasi digital harus mampu membangun ekosistem yang memberikan manfaat bagi masyarakat, pelaku UMKM, dunia usaha hingga pemerintah.

“Digitalisasi tidak boleh berhenti pada bagaimana pemerintah melakukan transaksi secara elektronik. Yang lebih penting adalah bagaimana transformasi ini memberikan manfaat yang lebih luas, baik bagi masyarakat, pelaku UMKM, dunia usaha, maupun pemerintah sendiri,” ujarnya.

Dia menyebut manfaat digitalisasi dapat dirasakan melalui pelayanan publik yang lebih mudah dan cepat, transaksi yang lebih efisien, pencatatan yang lebih baik, serta terbukanya akses terhadap layanan ekonomi dan keuangan.

BACA JUGA  Ketua DPRD Sidoarjo Desak Satgas MBG Aktif Awasi SPPG, Soroti Standar Gizi dan Perizinan

“Ketika masyarakat semakin mudah bertransaksi, UMKM semakin mudah mengakses pasar dan layanan keuangan, dunia usaha semakin efisien, dan pemerintah semakin cepat memberikan pelayanan, di situlah digitalisasi memberikan nilai tambah yang nyata,” jelasnya.

Untuk memperluas ekosistem digital, Pemprov Jatim terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, perbankan, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan.

Khofifah mengatakan percepatan digitalisasi tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah. Menurutnya, setiap pihak memiliki peran dalam membangun ekosistem digital yang semakin luas.

“Keberhasilan digitalisasi daerah bukan pekerjaan satu institusi. Pemerintah, Bank Indonesia, perbankan, dunia usaha, pemerintah kabupaten/kota, hingga masyarakat memiliki peran masing-masing. Karena itu, sinergi ini akan terus kita perkuat agar manfaat digitalisasi semakin luas,” tuturnya.

Dia menilai Rakornas Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang dirangkai dengan FEKDI dan IFSE 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi sekaligus bertukar pengalaman mengenai perkembangan ekonomi dan keuangan digital.

Menurut Khofifah, perkembangan teknologi yang semakin cepat harus diikuti kemampuan pemerintah daerah untuk beradaptasi. Teknologi juga harus digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

“Jawa Timur ingin terus menjadi daerah yang adaptif terhadap perubahan. Teknologi harus kita manfaatkan bukan hanya untuk membuat pemerintahan lebih efisien, tetapi juga untuk membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat, memperkuat UMKM, mendukung dunia usaha, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Khofifah menambahkan penghargaan TP2DD Provinsi Terbaik 2026 sejalan dengan semangat Jatim BISA, yakni membangun Jawa Timur yang Berdaya, Inklusif, Sinergis, dan Adaptif.

“Penghargaan ini bukan tujuan akhir. Justru menjadi energi untuk terus memperluas dan meningkatkan kualitas digitalisasi di Jawa Timur. Kita ingin transformasi digital benar-benar dirasakan manfaatnya secara lebih luas dan menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat yang semakin berdaya serta ekonomi daerah yang semakin tumbuh,” pungkasnya.

BACA JUGA  Gubernur Khofifah Raih Grand Zakat Award 2026, Perkuat Pengelolaan Zakat untuk Kesejahteraan

Penulis : Syaiful Hidayat

Editor : Syaiful Hidayat

Follow WhatsApp Channel digitaljatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPRD Sidoarjo Dorong Raperda Fasilitasi Pesantren, Perkuat Pemberdayaan dan Kepastian Hukum
DPRD Sidoarjo Siapkan Regulasi Ketenagakerjaan untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi
Gubernur Khofifah Raih Grand Zakat Award 2026, Perkuat Pengelolaan Zakat untuk Kesejahteraan
Pokir DPRD Sidoarjo Disorot, Pemkab Ingatkan Usulan Harus Sesuai Prioritas Pembangunan
Ketua DPRD Sidoarjo Desak Satgas MBG Aktif Awasi SPPG, Soroti Standar Gizi dan Perizinan
Wagub Emil Bertemu Dubes Austria, Kerja Sama Ekonomi hingga Budaya Jadi Sorotan
Wagub Emil Pastikan Distribusi BBM di Jatim Lancar, Pasokan SPBU Terjaga
Tunggakan Jukir Tembus Rp900 Juta, Dishub Sidoarjo Ancam Pecat Petugas yang Membandel
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:44 WIB

DPRD Sidoarjo Dorong Raperda Fasilitasi Pesantren, Perkuat Pemberdayaan dan Kepastian Hukum

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:30 WIB

DPRD Sidoarjo Siapkan Regulasi Ketenagakerjaan untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 - 13:40 WIB

Gubernur Khofifah Raih Grand Zakat Award 2026, Perkuat Pengelolaan Zakat untuk Kesejahteraan

Selasa, 20 Oktober 2026 - 11:59 WIB

Pokir DPRD Sidoarjo Disorot, Pemkab Ingatkan Usulan Harus Sesuai Prioritas Pembangunan

Senin, 19 Oktober 2026 - 16:32 WIB

Ketua DPRD Sidoarjo Desak Satgas MBG Aktif Awasi SPPG, Soroti Standar Gizi dan Perizinan

Berita Terbaru

WhatsApp