Sidoarjo – Wacana pengambilalihan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh pemerintah pusat mulai Januari 2027 mendapatkan respons positif dari legislatif Kabupaten Sidoarjo.
Kebijakan tersebut dinilai dapat mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga anggaran daerah bisa dialihkan untuk membiayai program prioritas masyarakat.
Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih mengatakan, pengambilalihan pembayaran gaji PPPK oleh pemerintah pusat akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan.
“Prinsipnya, kalau memang benar diambil alih oleh pusat, kami senang karena jelas mengurangi beban APBD. Alokasi anggaran yang sebelumnya digunakan untuk gaji PPPK bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih penting, seperti pendidikan, sosial, penanganan kemiskinan, dan kesehatan,” kata Nasih di Sidoarjo, Minggu (11/10/2026).
Meski mendukung wacana tersebut, Nasih mengingatkan agar pemerintah pusat memastikan mekanisme pembayaran gaji PPPK berjalan lancar. Ia tidak ingin perubahan skema penganggaran justru berdampak pada keterlambatan pembayaran hak para pegawai.
“Harapan kami, jangan sampai ketika pengelolaannya ditarik ke pusat, pembayaran gaji justru tidak lancar. Jangan sampai pegawai yang seharusnya menerima gaji pada awal bulan mengalami keterlambatan karena perubahan mekanisme tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, apabila beban pembayaran gaji PPPK tidak lagi ditanggung APBD, pemerintah daerah perlu memastikan anggaran yang tersedia dialokasikan secara produktif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Nasih menyebut, salah satu prioritas yang perlu diperhatikan adalah penyelesaian program kerja bupati dan wakil bupati yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Selain itu, Politikus PKB juga menyoroti kebutuhan pembangunan infrastruktur di Sidoarjo, mulai dari perbaikan jalan rusak hingga penanganan persoalan sungai dan drainase. Penataan taman serta peningkatan kualitas ruang publik juga dinilai membutuhkan dukungan anggaran.
“Kalau anggarannya tersedia, tentu harus dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah daerah, terutama infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia,” jelasnya.
Di sektor pendidikan, Nasih berharap anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia mendorong agar kendala ekonomi tidak lagi menjadi alasan bagi anak-anak di Sidoarjo untuk tidak bersekolah.
“Dukungan pemerintah melalui subsidi maupun program pendidikan gratis dapat membantu mengurangi hambatan biaya yang dihadapi keluarga kurang mampu,” imbuhnya.
Selain pendidikan, persoalan pengangguran juga menjadi perhatian DPRD Sidoarjo. Nasih menilai peningkatan kompetensi tenaga kerja perlu diperkuat agar masyarakat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.
Nasih menyoroti masih adanya tenaga kerja yang bekerja di pabrik atau perusahaan dengan kompetensi yang belum sepenuhnya sesuai dengan bidang pekerjaannya. Karena itu, program pelatihan kerja dinilai perlu dimaksimalkan.
“Pelatihan harus dimaksimalkan agar warga Sidoarjo memiliki kompetensi ketika bersaing mencari pekerjaan di perusahaan. Dengan begitu, kemampuan yang dimiliki tenaga kerja bisa lebih sesuai dengan kebutuhan industri,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
