Jakarta – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr Lia Istifhama atau Ning Lia mendorong pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dipahami masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
Menurutnya, pembangunan jangka panjang membutuhkan arah strategis yang tidak mudah berubah setiap kali terjadi pergantian pemerintahan.
“Jangan sampai ketika berganti presiden, pembangunan yang sudah dirancang kemudian tidak dilanjutkan. Di situlah pentingnya PPHN,” kata Ning Lia dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Probolinggo, September 2026.
Ning Lia mengatakan pembangunan nasional tidak seluruhnya dapat diselesaikan dalam satu periode pemerintahan. Sejumlah agenda seperti pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, transformasi ekonomi, ketahanan pangan, energi, pendidikan, dan kesehatan membutuhkan kesinambungan lintas pemerintahan.
“Pembangunan jangka panjang merupakan agenda negara yang dampaknya akan dirasakan lintas pemerintahan dan lintas generasi,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (30/9/2026).
Saat ini Indonesia telah memiliki sistem perencanaan pembangunan jangka panjang melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. UU tersebut menjadi pedoman pembangunan nasional untuk periode 20 tahun.
Sementara itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. RPJMN merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu 2024 yang disusun berdasarkan RPJPN.
Adapun PPHN masih menjadi bagian dari pembahasan di MPR RI. MPR menyebut rancangan PPHN diarahkan untuk menghadirkan arah strategis pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Materi mengenai substansi dan bentuk hukum PPHN juga masih berada dalam proses kajian dan belum menjadi keputusan final MPR RI.
Karena itu, menurut Ning Lia, pembahasan PPHN perlu ditempatkan secara tepat dalam sistem perencanaan pembangunan yang sudah berjalan.
“PPHN bukan sekadar persoalan dokumen atau rumusan politik. Lebih jauh, ini menyangkut bagaimana Indonesia menentukan arah perjalanan jangka panjangnya,” kata dia.
Dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Probolinggo, Ning Lia juga mengajak generasi muda lebih aktif memahami persoalan ketatanegaraan dan kebijakan publik.
Ning Lia menilai generasi muda tidak seharusnya hanya menjadi penonton dalam proses penyusunan maupun pengawalan kebijakan negara.
“Saya ingin generasi yang lebih muda dari saya lebih proaktif mengambil peran, harus lebih speak up,” ujarnya.
Menurut Ning Lia, pemahaman masyarakat terhadap arah pembangunan menjadi penting karena kebijakan yang dibuat hari ini dapat memberikan dampak hingga beberapa dekade mendatang.
Senator Lia mencontohkan pembangunan pendidikan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, lingkungan, ketahanan pangan, hingga transformasi ekonomi yang membutuhkan perencanaan berkelanjutan.
“Jangan sampai pembangunan yang sudah dimulai selalu kembali ke titik nol ketika kepemimpinan berganti,” katanya.
Namun, Ning Lia menilai kesinambungan pembangunan tetap perlu berjalan beriringan dengan prinsip demokrasi. Pemerintahan hasil pemilu tetap memiliki ruang untuk menjalankan visi, misi, dan program yang menjadi mandat politiknya.
Karena itu, menurut dia, tantangan dalam pembahasan PPHN adalah menentukan batas antara arah strategis pembangunan yang perlu dijaga kesinambungannya dan program pemerintahan yang dapat berubah sesuai mandat pemilu.
Lia Istifhama merupakan anggota DPD RI periode 2024-2029 dari daerah pemilihan Jawa Timur. Berdasarkan penetapan KPU, Lia memperoleh 2.739.123 suara pada Pemilu 2024 dan berada di posisi ketiga perolehan suara calon anggota DPD RI di Jawa Timur.
Ning Lia dikenal aktif dalam kegiatan sosial, akademik, dan organisasi perempuan. Ia juga tercatat aktif di Fatayat NU Jawa Timur.
Latar belakang pendidikannya meliputi bidang komunikasi, ilmu sosial, kajian Islam, dan ekonomi syariah. Ia menyelesaikan pendidikan doktoral di bidang Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya pada 2020.
Di Senayan, Ning Lia terlibat dalam pembahasan berbagai isu yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan kebijakan nasional.
Bagi Ning Lia, pembahasan PPHN tidak hanya menyangkut desain ketatanegaraan. Isu tersebut juga berkaitan dengan bagaimana pembangunan dapat dirancang secara berkelanjutan tanpa menghilangkan ruang bagi pemerintahan hasil pemilu untuk menjalankan mandatnya.
“Sebab, pembangunan yang dirancang hari ini bukan hanya untuk mereka yang sedang memegang jabatan, tetapi juga untuk generasi yang akan menerima hasilnya di masa depan,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
