Jakarta – Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memaparkan strategi penguatan pembiayaan berdampak (impact financing) untuk meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Strategi tersebut disampaikan dalam Indonesia Impact Investment Summit (IIIS) 2026 yang digelar Indonesia Impact Alliance di Ballroom Hotel Pullman Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Dalam forum tersebut, Emil menekankan pentingnya memperluas akses pembiayaan bagi UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurut dia, kebutuhan pembiayaan bagi pelaku UMKM di Jawa Timur masih cukup besar. Dari total 4,59 juta UMKM di Jatim, sebanyak 99,7 persen merupakan usaha mikro. Sementara itu, penyaluran kredit perbankan kepada UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) disebut baru mencapai 36,7 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya intervensi pembiayaan dengan biaya rendah agar pelaku usaha mikro mampu bertahan dan mengembangkan usahanya.
Di sisi lain, Emil menyebut persentase kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) UMKM di Jawa Timur tercatat sebesar 1,97 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 2,24 persen dan rata-rata Pulau Jawa sebesar 2,51 persen.
“Angka ini membuktikan kedisiplinan dan keandalan para pelaku usaha kecil di Jatim dalam memenuhi kewajiban kredit,” kata Emil dalam keterangannya, Jumat (23/10/2026).
Emil juga memaparkan capaian ekonomi Jawa Timur pada semester I 2026. Pertumbuhan ekonomi Jatim tercatat sebesar 5,84 persen, dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional mencapai 14,34 persen.
Dari sisi pembiayaan, penyaluran KUR di Jawa Timur mencapai Rp69,8 triliun atau setara 15,7 persen dari total penyaluran KUR nasional.
“Program ini berhasil dimanfaatkan secara optimal oleh lebih dari 100.000 usaha mikro melalui kemudahan akses suku bunga rendah serta fleksibilitas persyaratan agunan,” ujarnya.
Menurut Emil, capaian tersebut tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperluas pembiayaan UMKM melalui Program Kredit Sejahtera (Prokesra). Di tengah dinamika suku bunga global dan tekanan inflasi, Pemprov Jatim menggeser strategi dari subsidi suku bunga konvensional menuju pengelolaan Dana Bergulir (Dagulir).
Emil menjelaskan, skema dana bergulir dari kas daerah memungkinkan pemerintah menjaga tingkat bunga pembiayaan tetap rendah tanpa terlalu bergantung pada perubahan suku bunga perbankan.
“Jika kita mengandalkan subsidi suku bunga saat suku bunga acuan naik dari 3 persen ke 10 persen, beban APBD akan membengkak secara signifikan. Melalui skema Dana Bergulir dari kas daerah, kita dapat mempertahankan tingkat suku bunga pembiayaan yang sangat rendah, yakni sekitar 2 persen, secara konstan tanpa terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga bank sentral,” jelasnya.
Selain mengandalkan pembiayaan perbankan dan APBD, Emil menyoroti potensi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebagai instrumen pembiayaan sosial untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha.
Menurutnya, komitmen Pemprov Jatim dalam mendukung pengelolaan zakat juga mendapat apresiasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui penghargaan Gubernur Pendukung Zakat Terbaik 2026.
“Zakat memiliki fleksibilitas yang luar biasa karena dana ini dihimpun atas dasar keikhlasan tanpa syarat komersial, selama penggunaannya patuh pada ketentuan syariah,” ungkap Emil.
Untuk memperbesar dampak pembiayaan, Pemprov Jatim mendorong penerapan skema pembiayaan campuran atau blended financing yang mengombinasikan dana zakat dengan pembiayaan perbankan.
Dalam skema tersebut, dana zakat dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan konsesional untuk menekan biaya dana (cost of fund) sekaligus mengurangi risiko awal (de-risking) bagi wirausaha pemula atau startup.
Ketika usaha mikro telah berkembang dan memiliki kondisi keuangan yang lebih stabil, pelaku usaha diharapkan dapat beralih secara bertahap ke pembiayaan perbankan secara mandiri.
“Jika kita bergerak sendiri-sendiri, porsi pembiayaan mungkin hanya mendanai 10 hingga 20 unit usaha. Namun, dengan skema blended finance, efeknya bisa mencapai 60 hingga 80 unit usaha,” tambahnya.
Di akhir pemaparannya, Emil menegaskan bahwa investasi berdampak tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus mampu menciptakan ekosistem bisnis yang adil dan berkelanjutan.
Pemprov Jatim, lanjutnya, berkomitmen mendorong investasi yang memperhatikan standar lingkungan, memperluas pemerataan pembangunan di luar kawasan metropolitan, serta membuka kesempatan pemberdayaan bagi perempuan dan penyandang disabilitas.
“Kami Pemprov Jatim sangat membuka lebar kesempatan kolaborasi dengan berbagai pihak. Silakan untuk berkunjung ke Jawa Timur dan manfaatkan seluruh potensi dan kesempatan untuk membangun ekonomi yang lebih baik bagi kita semua,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
