Surabaya – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas mengapresiasi rencana pemerintah mengubah status guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu dan PPPK penuh waktu menjadi PNS. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem pendidikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan guru.
“Kita tentu menyambut baik apa yang disampaikan pemerintah terkait pemberian kesempatan kepada para guru dengan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, dan yang sudah PPPK penuh waktu menjadi PNS,” ujar Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim tersebut, dikutip dari laman resmi Fraksi PKS Jatim, Rabu (19/8/2026).
Rencana itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers setelah rapat bersama sejumlah menteri dan DPR RI di Gedung Parlemen. Puguh menilai kesejahteraan guru menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas proses belajar mengajar. Menurutnya, kondisi ekonomi yang stabil dapat mendukung konsentrasi dan kinerja guru dalam mendidik siswa.
“Kesejahteraan guru ini menjadi krusial. Stabilitas secara ekonomi sangat menentukan kemampuan dan kestabilan mereka dalam menyampaikan banyak hal kepada para murid,” jelasnya.
Selain berdampak terhadap kesejahteraan guru, Puguh menilai rencana pengalihan status kepegawaian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga dapat menjadi terobosan di tengah keterbatasan fiskal pemerintah daerah.
Selama ini, sebagian beban pembiayaan guru PPPK menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Jika kebijakan tersebut direalisasikan, pembiayaan gaji guru akan diambil alih pemerintah pusat.
“Ini menjadi langkah terobosan yang patut diapresiasi di tengah keterbatasan fiskal yang dimiliki pemerintah daerah. Daerah tidak lagi harus memikirkan gaji guru karena sudah diambil alih oleh pemerintah pusat,” katanya.
Menurut Puguh, berkurangnya beban pembiayaan tersebut dapat memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sektor pendidikan. Di antaranya melalui peningkatan sarana dan prasarana, kualitas pembelajaran, serta pengembangan kompetensi guru.
Namun, dia berharap rencana tersebut tidak berhenti pada pengumuman. Puguh meminta pemerintah menyiapkan mekanisme yang jelas agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan baru bagi para guru.
“Semoga langkah strategis yang dilakukan pemerintah ini benar-benar bisa direalisasikan dan menjawab tantangan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia,” tegasnya.
Puguh juga menyoroti kebutuhan intervensi pemerintah terhadap sektor pendidikan di Jawa Timur. Dia menyebut terdapat lebih dari 35 ribu guru yang tersebar di berbagai wilayah Jawa Timur dan membutuhkan perhatian serius.
Menurutnya, luas wilayah serta beragamnya karakteristik daerah di Jawa Timur membuat kesejahteraan guru menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kualitas pendidikan.
“Jawa Timur memiliki lebih dari 35 ribu guru yang tersebar di wilayah yang begitu luas. Tentu membutuhkan intervensi yang serius agar proses belajar mengajar bisa menghasilkan anak-anak yang berdaya saing, berprestasi, dan menjadi sumber daya manusia Jawa Timur yang berkualitas,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful
