Wagub Emil Dorong Penguatan Keamanan Pangan untuk Sukseskan MBG di Jatim

Penulis Syaiful Hidayat
Editor Yoyok

- Author

Rabu, 3 Juni 2026 - 21:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak saat membuka kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dengan tema Diseminasi Keamanan Pangan Dan Peningkatan Kapasitas Juru Masak Serta Ahli Gizi dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Widya Mandala Hall, Surabaya. (Foto: Adpim For DigitalJatim)

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak saat membuka kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dengan tema Diseminasi Keamanan Pangan Dan Peningkatan Kapasitas Juru Masak Serta Ahli Gizi dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Widya Mandala Hall, Surabaya. (Foto: Adpim For DigitalJatim)

Penulis: Syaiful HidayatEditor: Yoyok

Surabaya – Wakil Gubernur Jawa Timur selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menegaskan pentingnya penguatan keamanan pangan, tata kelola rantai pasok, serta pengawasan proses pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan manfaat program dapat dirasakan secara optimal, aman, dan berkelanjutan oleh masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Emil saat membuka kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dengan tema Diseminasi Keamanan Pangan Dan Peningkatan Kapasitas Juru Masak Serta Ahli Gizi dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Widya Mandala Hall, Surabaya, Senin (2/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Emil menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Program MBG yang hingga kini berjalan cukup baik di berbagai daerah di Jawa Timur. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas layanan, keamanan pangan, serta dampak ekonomi yang dihasilkan bagi masyarakat.

“Program MBG bukan hanya tentang menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membangun ekosistem pangan yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Karena itu aspek keamanan pangan dan kualitas proses harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Emil mencontohkan praktik baik pelaksanaan MBG di Kabupaten Magetan yang telah membangun kerja sama dengan koperasi peternak lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan. Melalui pola tersebut, kebutuhan telur, ayam, dan berbagai komoditas pangan lainnya dapat dipenuhi langsung dari kelompok peternak tanpa melalui rantai distribusi yang panjang.

“Praktik seperti ini perlu terus didorong dan direplikasi di daerah lain karena tidak hanya mendukung keberlangsungan Program MBG, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi peternak dan pelaku usaha lokal.” ujarnya.

Menurut Emil, Program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, koperasi, BUMDes, dan pelaku usaha mikro dalam rantai pasok pangan.

BACA JUGA  DPRD Sidoarjo Siapkan Regulasi Ketenagakerjaan untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Satgas MBG terus berupaya menyusun formulasi yang tepat agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif sekaligus menghasilkan sinergi yang kuat dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Hingga 1 Juni 2026, Program MBG di Jawa Timur telah menjangkau sekitar 8,95 juta penerima manfaat. Pelaksanaannya didukung oleh 4.488 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan 4.086 unit telah beroperasi dan 402 unit lainnya masih dalam tahap persiapan.

Emil menegaskan bahwa keberhasilan program yang terus berkembang tersebut harus diimbangi dengan penguatan aspek keamanan pangan. Oleh karena itu, Satgas MBG Jawa Timur terus mengawal berbagai proses sertifikasi dan pemenuhan standar yang menjadi persyaratan operasional SPPG.

“Kami terus menjaga agar data tetap terus diupdate karena sifatnya sangat dinamis. Koordinasi kami perkuat terutama terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikasi halal, IPAL, dan berbagai sertifikasi lainnya yang menjadi bagian penting dalam menjamin kualitas layanan MBG.” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa struktur Satgas MBG di kabupaten/kota melibatkan berbagai perangkat daerah, mulai dari sekretaris daerah, kepala Bappeda, kepala dinas kesehatan, hingga kepala dinas ketahanan pangan. Melalui struktur tersebut, pemerintah daerah didorong untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan administrasi maupun teknis di lapangan.

“Kami terus berbenah dalam mencari positioning dan struktur kerja yang paling efektif. Termasuk membantu dapur atau SPPG yang mengalami suspend agar dapat memenuhi persyaratan dan kembali beroperasi.” jelasnya.

Lebih lanjut, Emil menekankan bahwa pengawasan dalam Program MBG tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada seluruh proses yang berlangsung. Menurutnya, pendekatan tersebut sejalan dengan arahan Badan Gizi Nasional yang tidak hanya memantau hasil, tetapi juga memastikan seluruh tahapan pelaksanaan berjalan sesuai standar.

BACA JUGA  DPRD Sidoarjo Dorong Raperda Fasilitasi Pesantren, Perkuat Pemberdayaan dan Kepastian Hukum

“Kita tidak menunggu sampai terjadi masalah baru melakukan pembenahan. Justru proses harus dijaga sejak awal agar potensi risiko dapat diminimalkan dan penerima manfaat memperoleh perlindungan yang maksimal.” tegasnya.

Dalam pelaksanaannya, Satgas MBG Jawa Timur juga terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai salah satu syarat penting operasional SPPG.

Emil menjelaskan, sejumlah faktor yang menyebabkan SPPG mengalami suspend telah dipetakan, di antaranya terkait kelayakan kualitas air, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), maupun persyaratan teknis lainnya.

“Semua persoalan tersebut terus kami identifikasi dan koordinasikan dengan perangkat daerah terkait agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku” ungkapnya.

Selain itu, aspek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) juga menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, Satgas MBG terus memantau dan memastikan proses pemenuhan persyaratan IPAL dapat berjalan secara efektif.

“Kalau SPPG sudah menunjukkan keseriusan memenuhi seluruh persyaratan sesuai ketentuan, jangan sampai justru terjadi bottlenecknya ada di tingkat pemerintah daerah. oleh karena itu kami terus mengawal agar seluruh proses perizinan dan sertifikasi dapat berjalan dengan baik.” ujarnya.

Emil optimistis, semakin kuat sistem keamanan pangan yang dibangun, maka kualitas penyelenggaraan Program MBG juga akan semakin baik.

“Kami akan terus memantau pelaksanaan program berdasarkan kondisi riil di lapangan karena Program MBG pada dasarnya hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat.” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Emil juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menjaga kualitas pelaksanaan Program MBG. Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Satgas MBG akan terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional guna memastikan program berjalan aman, berkualitas, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Penulis : Syaiful Hidayat

Editor : Yoyok

Sumber Berita: digitaljatim.com

Follow WhatsApp Channel digitaljatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPRD Sidoarjo Dorong Raperda Fasilitasi Pesantren, Perkuat Pemberdayaan dan Kepastian Hukum
DPRD Sidoarjo Siapkan Regulasi Ketenagakerjaan untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi
Gubernur Khofifah Raih Grand Zakat Award 2026, Perkuat Pengelolaan Zakat untuk Kesejahteraan
Pokir DPRD Sidoarjo Disorot, Pemkab Ingatkan Usulan Harus Sesuai Prioritas Pembangunan
Ketua DPRD Sidoarjo Desak Satgas MBG Aktif Awasi SPPG, Soroti Standar Gizi dan Perizinan
Wagub Emil Bertemu Dubes Austria, Kerja Sama Ekonomi hingga Budaya Jadi Sorotan
Wagub Emil Pastikan Distribusi BBM di Jatim Lancar, Pasokan SPBU Terjaga
Tunggakan Jukir Tembus Rp900 Juta, Dishub Sidoarjo Ancam Pecat Petugas yang Membandel
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:44 WIB

DPRD Sidoarjo Dorong Raperda Fasilitasi Pesantren, Perkuat Pemberdayaan dan Kepastian Hukum

Rabu, 21 Oktober 2026 - 15:30 WIB

DPRD Sidoarjo Siapkan Regulasi Ketenagakerjaan untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 - 13:40 WIB

Gubernur Khofifah Raih Grand Zakat Award 2026, Perkuat Pengelolaan Zakat untuk Kesejahteraan

Selasa, 20 Oktober 2026 - 11:59 WIB

Pokir DPRD Sidoarjo Disorot, Pemkab Ingatkan Usulan Harus Sesuai Prioritas Pembangunan

Senin, 19 Oktober 2026 - 16:32 WIB

Ketua DPRD Sidoarjo Desak Satgas MBG Aktif Awasi SPPG, Soroti Standar Gizi dan Perizinan

Berita Terbaru

WhatsApp