Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur yang telah menerima Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II di Kantor DPRD Jawa Timur, Surabaya, Rabu (13/5/2026).
Menurut Gubernur Khofifah, momentum ini menjadi wujud nyata dari kuatnya harmonisasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Jawa Timur yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Dalam kesempatan ini, Khofifah juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, serta seluruh anggota DPRD Jawa Timur atas berbagai masukan, catatan strategis, dan rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia memastikan bahwa seluruh catatan tersebut akan menjadi evaluasi yang konstruktif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.
“Semua masukan dan catatan kepada Pemprov Jawa Timur tentu akan menjadi perhatian bagi eksekutif untuk berbenah, melakukan koreksi, evaluasi dan perbaikan berbagai program pembangunan yang akan datang,” ujarnya.
Khofifah menambahkan, berbagai capaian pembangunan Jawa Timur selama ini tidak dapat dilepaskan dari kuatnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi, DPRD, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.
“Kuncinya itu sinergi. Tidak ada sukses sendirian. Sukses itu karena kita semua bersinergi antara eksekutif dan legislatif, pemerintah kabupaten/kota, serta berbagai elemen strategis di Jawa Timur,” tegasnya.
Meski demikian, Khofifah menekankan pentingnya menempatkan berbagai catatan dan rekomendasi DPRD sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan agar proses tindak lanjut dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
Ia pun mencontohkan usulan mengenai bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 3 persen yang secara kebijakan merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Khofifah juga menyoroti persoalan alih fungsi lahan pertanian yang berkaitan dengan status Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) maupun Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Menurutnya, isu tersebut berkaitan langsung dengan agenda strategis nasional di bidang ketahanan pangan.
Ia menyebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan terkait mekanisme pengendalian alih fungsi lahan agar tidak mengganggu ketahanan pangan nasional.
“Kita sudah komunikasikan dengan Menteri ATR / BPN serta Menko Pangan. Kalau lahan dikonversi dari LP2B atau LSD, harus dilihat dampaknya pada ketahanan pangan nasional mengingat Jawa Timur merupakan lumbung pangan nasional,” jelasnya.
Sementara di sektor pendidikan, Khofifah menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jatim berhasil mencapai seratus persen 881 indikator pendidikan yang menjadi kewenangan Pemprov Jawa Timur. Ke depan, Pemprov berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota guna menggenjot indikator makro pendidikan dasar. Beberapa indikator makro seperti rata-rata lama sekolah berada kewenangan pemerintah kabupaten/kota serta provinsi.
Khofifah menegaskan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berada pada jenjang SMA, SMK, dan SLB, sementara pendidikan dasar dan SMP menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
“Kalau rata-rata lama sekolah masih setara kelas 3 SMP, mohon izin, kewenangannya ada di kabupaten/kota. Jadi harus ditempatkan sesuai makomnya. Tetapi tentu ini tetap harus menjadi komitmen bersama untuk diselesaikan,” tegasnya.
Terkait sektor kesehatan, Khofifah juga meluruskan sejumlah catatan mengenai stunting dan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Berkat kerja terukur, angka stunting di Jawa Timur kini tercatat sebagai yang terendah kedua secara nasional (setelah Bali). Selain itu, Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) Jawa Timur juga menduduki peringkat tertinggi kedua nasional, jauh melampaui rata-rata pencapaian nasional.
“Stunting Jawa Timur terendah kedua secara nasional setelah Bali. Jadi jangan kemudian problem di kabupaten tertentu langsung menjadi potret provinsi,” katanya.
“Kalau untuk PKG, Jatim itu berada pada posisi tertinggi kedua nasional setelah Jawa Tengah dan jauh di atas rata-rata nasional,” tambahnya.
Pada sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Khofifah meminta agar penilaian terhadap BUMD dilakukan secara proporsional sesuai karakter dan capaian masing-masing perusahaan daerah. Ia mencontohkan kinerja Bank Jatim tahun 2025 yang dilaporkan pada RUPS 2026 berhasil mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih laba bersih tertinggi di antara seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia.
“BUMD kita yang namanya Bank Jatim laba bersihnya tertinggi di antara seluruh Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Oleh karena itu menilai kinerja BUMD tidak bisa menggeneralisir,” ucapnya.
Lebih lanjut, Khofifah menjelaskan bahwa Pemprov Jawa Timur bekerja bukan untuk mengejar penghargaan. Menurutnya, berbagai penghargaan yang diterima merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat Jawa Timur.
“Di dalam visi misi kami tidak ada target menerima penghargaan sebanyak-banyaknya. Tapi kami bekerja keras, melakukan sinergi dan kolaborasi luar biasa, lalu diapresiasi,” katanya.
Khofifah mencontohkan penganugerahan Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI yang diterima karena Jawa Timur konsisten menjadi provinsi dengan produksi padi tertinggi nasional sejak tahun 2020 hingga 2025.
“Kalau kemudian ada yang menerima penghargaan dan yang menerima gubernur, kan harus ada yang mewakili. Sesungguhnya penghargaan itu untuk petani-petani kita yang luar biasa sebagai pahlawan pangan di Jawa Timur,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Timur M. Musyafak menyampaikan apresiasi atas berbagai capaian pembangunan dan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama Tahun Anggaran 2025.
Ia menegaskan bahwa seluruh fraksi DPRD Jawa Timur menerima LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dengan sejumlah catatan dan rekomendasi perbaikan untuk penyempurnaan kebijakan pembangunan ke depan.
“Kesimpulan pendapat akhir dari seluruh fraksi adalah menerima LKPJ tahun 2025. Catatan dan rekomendasi yang kami berikan merupakan wujud dukungan penuh DPRD agar langkah strategis pemerintah ke depan semakin sempurna dan membawa berkah bagi seluruh masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
Editor : Yoyok
