Surabaya – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mendampingi Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI Otok Kuswandaru dalam rangkaian kunjungan kerja peninjauan pelayanan publik di Jawa Timur, Rabu (4/3/2026).
Kunjungan tersebut diawali dengan pembukaan kegiatan Pendampingan Kebijakan Pelayanan Publik Lingkup Pulau Jawa yang digelar KemenPAN-RB di Hotel Morazen Surabaya. Agenda kemudian dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur serta RSUD Dr. Soetomo untuk melihat secara langsung implementasi pelayanan publik kepada masyarakat.
Dalam sambutannya, Sekdaprov Adhy Karyono menyampaikan bahwa luasnya wilayah serta besarnya jumlah penduduk Jawa Timur menjadi tantangan tersendiri dalam menghadirkan layanan publik yang cepat, berkualitas, dan merata.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan perbaikan berkelanjutan melalui berbagai inovasi pelayanan publik, termasuk penguatan digitalisasi layanan dan peningkatan standar pelayanan di seluruh perangkat daerah.
“Pelayanan publik merupakan wajah yang mudah dilihat bagi suatu pemerintahan baik pusat dan daerah. Apalagi dengan kondisi adanya reformasi birokrasi, transformasi digital dan keterbukaan publik yang semakin memudahkan masyarakat,” jelasnya.
“Dengan pertumbuhan teknologi informasi dan media sosial, rasa-rasanya masyarakat itu lebih bersikap lebih kritis terhadap semua layanan yang menjadi hak mereka. Meski kita sudah melaksanakan dengan baik, tetapi kalau di masyarakat ada hal-hal yang tidak pas, seringkali viral itu adalah momok yang menakutkan bagi kita pelaku layanan publik,” imbuhnya.
Ia menambahkan, komitmen Pemprov Jatim juga dapat terlihat diantaranya dari dibentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) yang siaga 1×24 jam untuk menerima aduan dan laporan dari masyarakat. Seperti adanya jalan rusak hingga kecelakaan.
Komitmen tersebut juga telah membuahkan hasil signifikan, di mana pada tahun 2025, Jatim berhasil meraih Indeks Pelayanan Publik (IPP) tertinggi secara nasional dengan nilai mencapai 4,75 berdasarkan evaluasi Kementerian PAN-RB. Capaian impresif ini kian lengkap dengan perolehan opini Kualitas Tertinggi tanpa Maladministrasi dari Ombudsman RI. Prestasi tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai yang terbaik pada kategori Pemerintah Provinsi dalam hal kepatuhan dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
Adhy Karyono menegaskan bahwa kesuksesan ini merupakan buah dari komitmen kolektif seluruh perangkat daerah, dukungan berkelanjutan dari Kementerian PANRB, serta partisipasi aktif masyarakat Jawa Timur. Namun, ia mengingatkan agar seluruh jajaran tidak cepat berpuas diri atas prestasi yang telah diraih. Sebaliknya, penghargaan ini harus dijadikan motor penggerak dan motivasi untuk terus meningkatkan standar pelayanan agar mampu melampaui ekspektasi masyarakat di masa depan.
Di akhir, ia menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah pusat dalam hal ini KemenPAN-RB atas pendampingan langsungnya melalui kegiatan semacam ini. Secara khusus, Adhy menilai kegiatan pendampingan kebijakan ini memiliki nilai strategis sebagai forum diskusi dan evaluasi untuk menyamakan persepsi dalam implementasi kebijakan pelayanan publik di wilayah Pulau Jawa.
Ia optimistis forum ini mampu menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat segera diimplementasikan secara nyata di masing-masing daerah. Harapannya, langkah tindak lanjut yang dihasilkan dapat menjadi katalisator bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia, khususnya di wilayah Pulau Jawa.
“Saya kira, apa yang dilakukan pemerintah pusat untuk jemput bola ke sini guna melakukan pendampingan, itu penting. Kami yakin, forum ini akan memberikan manfaat dimana akan saling memahami kelemahan masing-masing, menganalisis SOP, kebijakan, dan juga implementasi belakang dengan ukuran dan standar yang berlaku,” ujarnya.
“Karena sekali lagi, pelayanan publik harus tetap berjalan dan semakin diperhatian khusus. Dari mulai maklumat, layanan, kemudian sampai kepada sarana-prasarana hingga bagaimana perilaku kita,” pungkas mantan Pj. Gubernur Jatim itu.
Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB RI Otok Kuswandaru mengaku takjub dan banyak belajar dalam kunjungannya di Jawa Timur kali ini. Di Kantor Dinas Sosial Prov. Jatim ia melihat langsung berbagai UPT Dinsos yang melayani masyarakat di berbagai level dan kebutuhan.
Sedangkan di RSUD dr. Soetomo Surabaya, ia secara khusus memuji tata kelola yang telah dijalankan.
“Harapannya semoga apa yang telah berjalan di RSUD dr. Soetomo ini bisa diduplikasi di berbagai Rumah Sakit daerah lainnya baik di dalam maupun luar Jawa Timur,” jelasnya. (Syaiful/Yoyok)
