Jakarta – Pemerintah mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji 2027/1448 Hijriah lebih awal. Langkah ini mendapat apresiasi dari Senator Jawa Timur Lia Istifhama yang optimistis kualitas layanan jemaah akan semakin baik.
Anggota DPD RI Lia Istifhama mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam mempersiapkan haji 2027. Menurutnya, persiapan lebih awal merupakan kunci untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi jemaah Indonesia.
“Persiapan yang matang sejak dini ini menjadi langkah positif. Insyaallah ke depan layanan haji akan semakin nyaman dan berkualitas,” ujarnya, Jumat (17/7/2026).
Ning Lia juga menilai kebijakan pembiayaan yang dirancang pemerintah dapat meringankan beban jemaah tanpa mengurangi kualitas layanan.
Keponakan Gubernur Jatim Khofifah itu berharap sinergi antara pemerintah, DPR, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar penyelenggaraan haji semakin transparan dan akuntabel.
“Saya juga mengapresiasi dalam persiapannya, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan kualitas layanan akomodasi, transportasi, konsumsi, serta layanan kesehatan di Arab Saudi,” katanya.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah menargetkan penyelenggaraan haji 2027 dapat berjalan lebih optimal, aman, dan berorientasi pada kebutuhan jemaah.
“Alhamdulillah, saya melihat pemerintah benar-benar serius dalam persiapan haji 2027. Bahkan, saya melihat kini telah memasuki tahap awal dengan penyusunan berbagai langkah strategis, mulai dari perencanaan tahapan, skema pembiayaan, hingga peningkatan kualitas layanan bagi Jemaah,” katanya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kurnia Ramadhana, mengatakan persiapan dilakukan lebih dini agar seluruh proses berjalan sesuai jadwal pemerintah Arab Saudi.
“Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi telah dimulai sejak saat ini, termasuk penyusunan timeline tahapan dan usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang sudah kami serahkan ke DPR RI,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, kemarin.
Pemerintah tetap mengusulkan skema pembiayaan dengan komposisi 60 persen dari nilai manfaat pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan 40 persen dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan jemaah.
Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menjaga keterjangkauan biaya haji di tengah potensi kenaikan biaya layanan di Arab Saudi.
Selain itu, pemerintah juga mempercepat penyelesaian sejumlah isu strategis, seperti penguatan pemeriksaan kesehatan (istithaah), percepatan negosiasi layanan dengan penyedia (syarikah), hingga penyempurnaan tata kelola layanan di Tanah Suci.
Kurnia menegaskan, pemeriksaan kesehatan jemaah akan diperketat guna menekan angka kesakitan dan kematian selama pelaksanaan ibadah haji.
“Pemeriksaan kelayakan kesehatan akan diperkuat agar jemaah benar-benar siap secara fisik,” katanya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Yoyok
