Jakarta – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri dan gubernur se-Indonesia. Pertemuan digelar di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2026).
Raker dan RDP tersebut membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya evaluasi pengelolaan aset pemerintah daerah atau Barang Milik Daerah (BMD) dan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain itu, dibahas evaluasi peran pemerintah daerah dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), perlindungan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), serta pelaksanaan program prioritas Presiden di desa.
Dalam forum tersebut, Khofifah menyoroti pengelolaan lahan pertanian di Jawa Timur. Menurutnya, perlindungan lahan pertanian harus tetap berjalan beriringan dengan kebutuhan investasi, terutama pembangunan industri manufaktur.
“Posisi lahan baku sawah dan capaian usulan LP2B memang tidak bisa digeneralisasi. Jawa Timur ini lumbung pangan nasional. Investasi untuk industrialisasi tetap harus kita bangun sesuai dengan semua potensi yang ada,” ujar Khofifah dalam keterangannya, Rabu (16/9/2026).
Khofifah mengatakan Jawa Timur memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu lumbung pangan nasional sekaligus memiliki basis industri manufaktur yang kuat.
Berdasarkan data Pemprov Jatim, Lahan Baku Sawah (LBS) di Jawa Timur pada 2025 mencapai 1.206.474,15 hektare atau sekitar 25,12% dari luas wilayah Jawa Timur.
Sementara itu, usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kabupaten/kota mencapai 1.053.781,72 hektare atau 87,34% dari LBS. Capaian itu melampaui target minimal 87% dan target luasan 1.049.633,25 hektare, dengan surplus capaian agregat 4.148,47 hektare.
“Secara agregat Jawa Timur telah melampaui target 87% LP2B sesuai amanat Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN,” kata Khofifah.
Menurut Khofifah, capaian tersebut menunjukkan komitmen Jawa Timur dalam menjaga keberlanjutan ketahanan pangan. Namun, perlindungan lahan pertanian juga harus selaras dengan kebutuhan pembangunan dan industrialisasi.
Dia menyebut industri manufaktur saat ini memberikan kontribusi sekitar 36% terhadap perekonomian Jawa Timur. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target kontribusi industri manufaktur nasional sebesar 30% pada 2045.
“Oleh karena itu, proses kesesuaian antara industrialisasi, terutama industri manufaktur, dan perlindungan lahan pertanian harus terus kita bangun,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Khofifah juga menyampaikan hasil rapat koordinasi Pemprov Jatim bersama Menteri ATR/BPN RI pada 11 September 2026.
Dari rapat tersebut ditemukan sejumlah persoalan terkait penetapan LP2B. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara penetapan LP2B dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota dengan kondisi faktual di lapangan.
“Masih ditemukan lahan yang sudah masuk LP2B, tetapi faktanya telah beralih fungsi sebelum penetapan. Sebaliknya, terdapat lahan produktif yang belum masuk LP2B karena basis data dan penetapannya belum sepenuhnya akurat,” ungkap Khofifah.
Persoalan lainnya yakni integrasi LP2B ke dalam RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang secara hierarkis belum sepenuhnya selaras. Pemprov Jatim meminta dukungan pemerintah pusat dan Komisi II DPR RI untuk mempercepat proses integrasi tersebut.
“Provinsi memohon kepada pemerintah pusat, dengan fasilitasi Komisi II DPR RI, agar percepatan proses integrasi ini bisa dibantu. Supaya apa yang kita harapkan, LP2B tetap bisa terjaga dan industrialisasi tetap bisa berjalan dengan proporsi yang ada,” tuturnya.
Khofifah juga menyampaikan sejumlah catatan kebijakan kepada Menteri ATR/BPN untuk memperkuat perlindungan LP2B sekaligus memastikan pembangunan nasional tetap berjalan.
Pertama, dia mendorong keterlibatan Kementerian Pertanian secara lebih aktif dan setara dalam proses penetapan serta pengawasan LP2B.
Kedua, penyelesaian tumpang tindih Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dengan kawasan hutan melalui koordinasi lintas kementerian, khususnya Kementerian Kehutanan. Menurut Khofifah, persoalan tersebut perlu segera diselesaikan karena berpotensi menimbulkan ketidakjelasan status dan konflik.
Ketiga, diperlukan mekanisme yang jelas untuk perizinan pemanfaatan ruang yang telanjur diterbitkan pemerintah pusat maupun daerah apabila berada di lokasi yang kemudian masuk dalam usulan LP2B.
Keempat, perlu diperkuat sinergi lintas kementerian/lembaga dalam pemilihan lokasi proyek prioritas nasional.
Khofifah mengatakan lahan pertanian produktif dalam usulan LP2B juga dapat dioptimalkan untuk mendukung berbagai program penguatan ekonomi dan ketahanan pangan. Di antaranya melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Sekolah Rakyat dengan tetap memperhatikan kesesuaian peruntukan dan produktivitas lahan.
“Kami sedang mencari format bagaimana 3 juta rumah juga dapat kami maksimalkan, kemudian ketahanan pangan tetap bisa kita maksimalkan, juga memaksimalkan Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat,” katanya.
Selain itu, Khofifah menilai perlu ada pengaturan bersama mengenai mekanisme insentif, disinsentif, dan sanksi terhadap pelanggaran alih fungsi lahan LP2B di daerah.
Dia berharap berbagai usulan tersebut segera ditindaklanjuti pemerintah pusat. Dengan demikian, perlindungan lahan pertanian dan agenda pembangunan dapat berjalan beriringan.
“Ini beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kami mendapatkan tindak lanjut yang berkesesuaian. Jawa Timur ingin memastikan ketahanan pangan tetap terjaga, sekaligus industrialisasi dan pembangunan nasional dapat terus bergerak,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
