Surabaya – Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, Heru Satriyo merespons keras operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Ia menilai kasus yang terjadi pada Sabtu (11/4/2026) itu menunjukkan praktik korupsi di kalangan kepala daerah masih marak.
Heru menyebut, OTT yang dilakukan KPK bukan sekadar kasus individu. Ia menilai peristiwa tersebut mencerminkan persoalan sistemik yang terus berulang di Jawa Timur.
“OTT ini bukan sekadar kasus individu, melainkan cerminan kegagalan sistem yang berulang. Ini bukan lagi kecolongan, tapi sudah menjadi pola. Hampir setiap tahun ada kepala daerah di Jawa Timur yang ditangkap KPK,” kata Heru kepada wartawan, Sabtu (11/4/2026).
Menurutnya, maraknya kasus korupsi menunjukkan upaya penindakan belum memberikan efek jera yang signifikan. Heru menilai masih ada celah dalam sistem pengawasan yang dimanfaatkan oleh para pejabat.
“Kalau efek jera benar-benar ada, tidak mungkin kasus seperti ini terus berulang. Artinya, ada yang salah, baik dari sisi pengawasan maupun komitmen moral pejabat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pola korupsi yang kerap terjadi di lingkungan pemerintah daerah. Ia menyebut praktik tersebut umumnya berkaitan dengan perizinan, proyek, hingga pengelolaan anggaran.
“Biasanya polanya tidak jauh dari jual beli jabatan, proyek, dan permainan anggaran. Ini lingkaran lama yang terus berulang dengan aktor berbeda,” jelas Heru.
Ia pun mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Menurut Heru, penanganan tidak boleh berhenti pada kepala daerah saja, tetapi harus mengungkap jaringan yang terlibat.
“KPK harus berani bongkar sampai akar-akarnya. Jangan hanya berhenti di kepala daerah. Siapa pun yang terlibat, baik dari birokrasi maupun pihak swasta, harus diproses hukum,” tegasnya.
Heru mengingatkan, tanpa perbaikan sistem yang menyeluruh, Jawa Timur berpotensi terus mencatat kasus korupsi kepala daerah. Ia menilai hal ini menjadi peringatan serius bagi seluruh pejabat daerah.
“Kalau tidak ada perbaikan sistem yang serius, saya yakin daftar ini akan terus bertambah. Ini peringatan keras bagi kepala daerah di Jawa Timur,” pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Editor : Yoyok
