Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jawa Timur yang digelar di Ruang Hayam Wuruk Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Kamis (19/2/2026).
Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah mendorong percepatan serta maksimalisasi pemenuhan sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari penguatan tata kelola Program MBG. Hal ini dinilai krusial mengingat cakupan penerima manfaat MBG di Jawa Timur telah mencapai 8.415.882 jiwa.
Menurutnya, besarnya skala program harus diiringi dengan jaminan kualitas dan keamanan pangan yang memenuhi standar nasional. Karena itu, seluruh SPPG didorong memenuhi kriteria sertifikasi yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Sertifikasi SPPG ini akan terus bisa kita maksimalkan sesuai dengan kriteria yang sudah distandarisasi oleh tim dari BGN,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, lanjutnya, telah memfasilitasi penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi SPPG. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur per 18 Februari 2026 pukul 15.00 WIB, sebanyak 1.214 SPPG telah mengantongi SLHS.
Selain itu, 795 SPPG telah memiliki sertifikasi chef, 137 bersertifikat halal, 99 tersertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), 83 menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan (FSMS) ISO 22000, dan 38 telah menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) ISO 45001.
“Harapan kita capaian SPPG terhadap sertifikasi-sertifikasi yang dipersyaratkan BGN bisa kita maksimalkan,” tegasnya.
Secara keseluruhan, hingga Februari 2026 terdapat 3.339 SPPG di Jawa Timur, dengan rincian 3.125 unit telah operasional dan 214 unit dalam tahap persiapan. Program ini didukung oleh 145.946 petugas yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.
Khofifah menegaskan, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh luasnya cakupan penerima manfaat, tetapi juga oleh kualitas pengawasan standar keamanan pangan.
Dari total 2.056 SPPG yang terdata dalam sistem pengawasan kesehatan lingkungan, sekitar 69,40 persen atau 1.427 SPPG telah menjalani Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL). Dari jumlah tersebut, 91,31 persen dinyatakan memenuhi syarat kesehatan lingkungan.
Selain itu, 1.231 SPPG atau 59,87 persen telah dilakukan pemeriksaan sampel media lingkungan, dengan 91,38 persen di antaranya memenuhi standar. Sementara itu, 50.650 penjamah makanan sekitar 76,3 persen telah mengikuti pelatihan keamanan pangan sebagai langkah preventif meminimalkan risiko kontaminasi.
“Hal-hal seperti ini sudah kami upayakan sebagai langkah preventif kami mengawal program MBG ini,” katanya.
Meski demikian, Pemprov Jawa Timur tetap meningkatkan kewaspadaan menyusul masih ditemukannya kasus keracunan pangan dalam pelaksanaan MBG.
Menyikapi hal tersebut, Pemprov Jawa Timur membentuk Tim Gerak Cepat (TGC), memperkuat koordinasi surveilans dan kesehatan lingkungan, serta melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap sampel air, makanan, hingga spesimen klinis.
Rekomendasi perbaikan juga diberikan kepada penyedia makanan, mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, proses pengolahan, distribusi, hingga penyajian.
Pemprov Jawa Timur turut memastikan penerapan Lima Kunci Keamanan Pangan, yakni menjaga kebersihan, memisahkan bahan mentah dan matang, memasak hingga matang sempurna, menjaga suhu pangan tetap aman, serta menggunakan air dan bahan baku yang aman.
“Menjaga pangan pada suhu yang aman, menggunakan air dan bahan baku yang aman, menjaga kebersihan, memasak hingga matang, serta memisahkan bahan mentah dan matang,” ungkap Khofifah.
Sebagai bentuk penguatan kelembagaan, Pemprov Jatim telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan MBG di tingkat provinsi serta mendorong pembentukan satgas di 38 kabupaten/kota. Tak hanya itu, telah diusulkan lahan pemerintah daerah untuk pengembangan 167 SPPG baru, termasuk penguatan layanan di wilayah terpencil dan kepulauan seperti Ponorogo dan Sumenep.
“Melalui Rakor ini kami berharap akan lahir penguatan komitmen, penyelarasan langkah, serta solusi konkret atas berbagai tantangan di lapangan,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pangan RI Zulkifli Hasan mengapresiasi capaian Jawa Timur dalam pemenuhan SLHS yang mencapai 55,6 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 32 persen. Menurutnya, Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan capaian terbaik dalam implementasi MBG.
“Termasuk yang terbaik dan terbanyak juga sudah memenuhi SLHS nya juga terbanyak,” ungkap Menko Zulhas.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana juga menyampaikan bahwa Jawa Timur mencatat 3.339 SPPG atau sekitar 82 persen dari target pemerintah pusat. Seluruh SPPG tersebut melayani lebih dari 8,4 juta penerima manfaat dengan proyeksi perputaran anggaran mencapai Rp4,17 triliun.
Sebanyak 70 persen anggaran tersebut digunakan untuk pembelian bahan baku produk pertanian dalam negeri, 20 persen untuk honor relawan, dan 10 persen sebagai insentif pembangunan SPPG. Hal ini dinilai memberi dampak signifikan terhadap penguatan sektor pertanian dan peternakan lokal.
“Jawa Timur sangat luar biasa karena melayani lebih dari 8,4 juta penerima manfaat. Tentu ini akan memberikan peluang besar bagi petani dan peternak di Jawa Timur,” pungkasnya.
Turut hadir dalam Rakor Penyelenggaraan MBG ini Menteri Koordinasi Pangan RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Kepala Badan Gizi Nasional RI, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Wakil Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, Kasdam V/Brawijaya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Wakil Dankodaeral V, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bupati Wali Kota se-Jawa Timur dan sejumlah Kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
