Surabaya – Aktivitas influenza di Indonesia menunjukkan peningkatan. Berdasarkan pemantauan Kementerian Kesehatan hingga 18 September 2026, sebanyak 86 dari 185 spesimen yang diperiksa pada minggu ke-36 terdeteksi positif influenza atau sekitar 46 persen.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 76 kasus merupakan Influenza A (H1N1Pdm09), delapan Influenza A (H3N2), dan dua Influenza B/Victoria. Kasus influenza itu terdeteksi di 13 provinsi.
Pada pemantauan minggu ke-35, Jawa Timur dan Kalimantan Selatan tercatat sebagai provinsi dengan proporsi kasus terbanyak, masing-masing 24 persen.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas meminta masyarakat tidak panik berlebihan menyikapi peningkatan aktivitas influenza. Namun, ia mendorong pemerintah memperkuat langkah mitigasi, khususnya di Jawa Timur.
“Menurut saya masyarakat di Jawa Timur tidak perlu panik berlebihan. Pemerintah kita secara regulasi dan mitigasi sudah sangat berpengalaman, apalagi beberapa tahun yang lalu sudah menghadapi pandemi COVID-19 yang sangat luar biasa penyebarannya,” kata Puguh, Selasa (22/9/2026).
Menurut Puguh, pengalaman menghadapi pandemi COVID-19 harus menjadi modal untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Dia meminta Pemprov Jatim melalui Dinas Kesehatan memperkuat promosi dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.
Edukasi, kata dia, perlu menekankan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta menjaga daya tahan tubuh.
“Promosi kesehatan kepada masyarakat dan penyuluhan kesehatan perlu semakin digalakkan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya memiliki daya tahan tubuh yang baik serta perilaku hidup bersih dan sehat,” ujarnya.
Puguh juga meminta edukasi dilakukan lebih intensif di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. Ia menyebut sejumlah kota seperti Surabaya, Malang, Kediri, Madiun dan Jember perlu mendapat perhatian.
Selain masyarakat, Puguh mendorong seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Jatim bersiap menghadapi kemungkinan peningkatan kasus. Puskesmas, rumah sakit, klinik, dokter praktik hingga kader kesehatan di desa dinilai perlu mendapat informasi dan panduan yang jelas.
“Protokol kesehatan yang dirilis resmi oleh pemerintah harus disosialisasikan. Masyarakat perlu tahu bagaimana mengenali gejala awal, ketika mengalami flu harus ke mana, kemudian apa yang harus dilakukan ketika harus mendapatkan pemeriksaan di puskesmas atau rumah sakit,” katanya.
Sektretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Timur juga meminta pemerintah menyiagakan fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta. Menurutnya, kesiapan tersebut penting untuk mengantisipasi apabila terjadi lonjakan kasus.
Koordinasi dan pendataan kasus juga dinilai perlu diperkuat. Pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas terkait pelaporan kasus, koordinasi antarlayanan kesehatan hingga langkah mitigasi yang perlu dilakukan ketika terjadi peningkatan kasus.
“Rumah sakit, klinik, puskesmas dan dokter praktik semuanya perlu diberikan notifikasi untuk bersiaga ketika terjadi lonjakan kasus influenza. Koordinasinya seperti apa, pendataannya seperti apa, itu harus jelas supaya penyebarannya bisa dimitigasi dan mata rantai penyebarannya tidak meluas,” tutur Puguh.
Puguh menegaskan peningkatan aktivitas influenza tidak perlu disikapi dengan kepanikan, tetapi juga tidak boleh diabaikan. Menurutnya, kesiapsiagaan pemerintah, edukasi masyarakat dan penguatan layanan kesehatan harus berjalan bersamaan.
“Yang paling penting adalah masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan pemerintah memiliki sistem mitigasi yang siap. Dengan begitu, kita bisa menghadapi peningkatan kasus influenza secara terukur tanpa menimbulkan kepanikan,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
