Jakarta – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen Pemprov Jatim mempercepat pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah. Penguatan koordinasi dan verifikasi juga dilakukan agar bantuan tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Khofifah saat mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan BSPS yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI secara daring melalui Zoom Meeting dari Kantor Badan Penghubung Daerah Provinsi Jawa Timur, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).
“Kami Pemprov Jawa Timur siap mendukung percepatan BSPS di Jawa Timur. Kami menilai program ini langsung menyentuh masyarakat dan sangat strategis untuk menurunkan angka rumah tidak layak huni di Jawa Timur,” kata Khofifah dalam keterangannya, Selasa (15/9/2026).
Dalam rakor tersebut, Khofifah memaparkan perkembangan pelaksanaan BSPS di Jawa Timur. Berdasarkan data per 14 September 2026, BSPS yang bersumber dari APBN dialokasikan untuk 35.344 unit rumah.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 12.371 unit telah memasuki tahap konstruksi.
Sementara itu, usulan BSPS dari pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur mencapai 37.853 unit. Sebanyak 15.425 unit telah selesai diverifikasi, sedangkan 11.995 unit telah ditetapkan sebagai penerima bantuan.
“Artinya pelaksanaan telah mencapai 35 persen dari total unit berdasarkan pencairan senilai Rp247,42 miliar,” ujarnya.
Selain dukungan BSPS dari pemerintah pusat, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jawa Timur juga dilakukan melalui kolaborasi Pemprov Jatim dengan pemerintah kabupaten/kota.
Pada 2026, total RTLH yang ditangani melalui APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD kabupaten/kota mencapai 5.411 unit dari target 9.725 unit.
Penanganan RTLH oleh Kodam V/Brawijaya dengan dukungan APBD Provinsi Jawa Timur telah terealisasi 100 persen. Sementara penanganan RTLH oleh Kodaeral V masih dalam proses pengerjaan.
Adapun penanganan RTLH oleh pemerintah kabupaten/kota melalui APBD masing-masing daerah telah mencapai 3.711 unit dari target 7.801 unit, atau sekitar 48 persen.
Untuk mempercepat pelaksanaan sekaligus memastikan bantuan tepat sasaran, Khofifah menyampaikan sejumlah langkah strategis. Salah satunya dengan membentuk Desk khusus BSPS sebagai simpul koordinasi pelaksanaan program dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
“Desk ini akan berfungsi sebagai pusat koordinasi dan monitoring pelaksanaan program BSPS di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Nanti akan kami sesuaikan apakah akan ditempatkan di Bappeda atau di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jatim,” jelasnya.
Menurut Khofifah, keberadaan desk tersebut diharapkan dapat memperkuat komunikasi lintas sektor dan mempercepat penyelesaian berbagai kendala di lapangan. Perkembangan program juga bisa dipantau secara lebih terintegrasi.
Pemprov Jatim juga akan memaksimalkan sosialisasi BSPS agar masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memperoleh informasi program dengan lebih mudah.
Sosialisasi akan dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media luar ruang seperti billboard di sejumlah titik strategis.
Untuk memperluas jangkauan informasi, Pemprov Jatim akan bersinergi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota se-Jatim dengan mengoptimalkan media luar ruang yang tersedia di masing-masing daerah.
“Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk memaksimalkan pemanfaatan media luar ruang yang dimiliki,” terangnya.
Selain percepatan, Khofifah juga menyoroti pentingnya ketepatan sasaran penerima BSPS. Ia mendorong penguatan proses verifikasi awal untuk mencegah tumpang tindih data maupun penerima bantuan ganda.
Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki Pemprov Jatim. Salah satunya memperkuat peran Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dengan dukungan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang memenuhi persyaratan.
“Kami akan mencoba melakukan penguatan Tenaga Pendamping Masyarakat atau TPM dengan memaksimalkan dukungan dari Taruna Siaga Bencana/Tagana dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan/TKSK yang sesuai verifikasi sebagai TPM. Saya rasa ini akan sangat membantu,” katanya.
Khofifah menilai penguatan verifikasi sejak tahap awal penting agar program berjalan efektif dan bantuan pemerintah tidak salah sasaran.
Dengan data penerima yang semakin akurat, proses pembangunan rumah diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.
Ia menegaskan keberhasilan program BSPS membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Kolaborasi tersebut dinilai penting karena penanganan RTLH tidak hanya menyangkut pembangunan fisik rumah, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan, keselamatan, kenyamanan, serta peningkatan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.
“Kami berharap dengan kolaborasi yang kuat ini, target percepatan bedah rumah dapat tercapai dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan di Jawa Timur,” harapnya.
Program BSPS merupakan salah satu program strategis nasional Kementerian PKP untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan kualitas rumah swadaya agar menjadi lebih layak huni.
Program tersebut bertujuan mengubah rumah yang rusak atau tidak aman menjadi hunian yang sehat, aman, dan nyaman. BSPS juga diharapkan mendorong swadaya, kemandirian, dan gotong royong masyarakat penerima bantuan.
“Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni serta alas hak atau kepemilikan tanah yang sah. Karenanya kami akan memberikan dukungan agar program ini berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
