Jakarta – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan strategi Pemprov Jatim dalam menangani kawasan permukiman kumuh.
Hal itu disampaikan Khofifah dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).
Forum tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam kesempatan itu, Khofifah memaparkan dua inovasi Jatim, yakni Program Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Terpadu dan Terintegrasi (Permata Jatim) serta Sistem Informasi Kawasan Kumuh (Sikawanku).
“Ini sekadar pengalaman kami, kami membangun Permata Jatim dengan tujuan mengintervensi permukiman yang terpadu dan terintegrasi di Jawa Timur,” kata Khofifah.
Khofifah menjelaskan, berdasarkan penetapan 2024, luas kawasan kumuh di Jatim mencapai 8.117,23 hektare yang tersebar di 892 kawasan dan 4.861 desa/kelurahan.
Hingga akhir 2025, luas kawasan kumuh telah berkurang 1.619,47 hektare. Rinciannya, pengurangan 1.004,37 hektare pada 2024 dan 615,10 hektare pada 2025.
Dengan capaian tersebut, masih terdapat 6.497,76 hektare kawasan kumuh yang membutuhkan penanganan.
“Permasalahan ini menuntut intervensi yang terintegrasi, berbasis data, dan dikerjakan melalui sinergi lintas level pemerintahan,” ujar Khofifah.
Dari pembagian kewenangan, pemerintah pusat menangani 168 kawasan dengan luas 4.158,90 hektare. Pemprov Jatim menangani 130 kawasan seluas 1.596,35 hektare, sedangkan pemerintah kabupaten/kota menangani 594 kawasan seluas 2.361,97 hektare.
Program Permata Jatim telah diterapkan di dua kawasan pada 2025 dengan total luas 21,89 hektare. Keduanya yakni Desa Kepuhanyar, Kabupaten Mojokerto seluas 10,07 hektare dan Kelurahan Bendomungal, Kabupaten Pasuruan seluas 11,82 hektare.
Pada 2026, program tersebut diperluas ke empat kawasan dengan total luas 44,36 hektare. Lokasinya berada di Jember Kidul Kabupaten Jember, Temayang Kabupaten Bojonegoro, Setono Kabupaten Ponorogo, dan Manguharjo Kota Madiun.
Menurut Khofifah, Permata Jatim tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Penanganan diawali dengan diagnosis kawasan untuk menentukan bentuk intervensi sesuai karakter dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Intervensi mencakup tujuh aspek kekumuhan, yakni bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase, sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, persampahan, serta proteksi kebakaran.
“Setiap kawasan ditangani sebagai satu unit transformasi, bukan sekadar kumpulan paket pekerjaan,” tegas Khofifah.
Di Jember Kidul, misalnya, penanganan meliputi jalan, drainase, air bersih, beautifikasi, dan ruang terbuka hijau. Temayang berfokus pada jalan, drainase, dan beautifikasi.
Sementara kawasan Setono diarahkan pada penanganan jalan, drainase, TPS3R, dan air limbah. Sedangkan Manguharjo mencakup jalan, drainase, beautifikasi, ruang terbuka hijau, dan TPS3R.
Selain skala kawasan, Pemprov Jatim pada 2026 juga melakukan penanganan skala lingkungan di Kabupaten Jember dengan total pagu Rp 2 miliar. Program tersebut tersebar di Kecamatan Patrang, Sumbersari, dan Kaliwates.
Untuk memperkuat tata kelola, Pemprov Jatim mengembangkan Sikawanku berbasis Management Information System (MIS) dan Geographic Information System (GIS).
Melalui sistem tersebut, pemerintah kabupaten/kota dapat memperbarui data secara mandiri. Sikawanku juga membantu Pokja PKP dalam menganalisis kawasan kumuh dan menjadi bahan pengambilan kebijakan.
Penguatan tata kelola itu didukung Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh.
“Sikawanku menjadi basis data bersama untuk pemutakhiran, analisis, dan pengambilan kebijakan, sehingga prioritas penanganan dapat ditetapkan secara lebih tepat, terukur, dan terintegrasi,” kata Khofifah.
Khofifah menyebut ada tiga kunci yang perlu diperkuat dalam mempercepat penanganan permukiman kumuh terpadu.
Pertama, satu data dan satu prioritas, dengan Sikawanku sebagai basis data bersama. Kedua, konvergensi program dan pembiayaan, yakni pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota bergerak pada kawasan prioritas yang sama.
Ketiga, keberlanjutan kawasan. Penanganan tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi harus memastikan kawasan tetap layak, sehat, produktif, dan masyarakat semakin berdaya.
“Data yang sama, prioritas yang sama, serta program dan pembiayaan yang selaras menjadi kunci untuk menghasilkan dampak yang berkelanjutan,” ujarnya.
Khofifah menegaskan target penanganan kawasan kumuh bukan sekadar mengurangi luasan kawasan kumuh.
“Target kita bukan sekadar mengurangi luasan kumuh, tetapi memastikan kawasan yang telah ditangani tidak kembali kumuh dan masyarakatnya semakin sehat, produktif, dan berdaya,” katanya.
Khofifah juga menekankan pentingnya keterpaduan lintas sektor untuk mengoptimalkan penanganan kawasan permukiman kumuh.
Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan forum tersebut digelar untuk mendorong terwujudnya Indonesia maju dan sejahtera melalui pembangunan infrastruktur, konektivitas, serta sektor perumahan.
Menurut AHY, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah masih banyak keluarga yang belum memiliki rumah sendiri maupun tinggal di rumah yang tidak layak huni.
“Semangat yang dibangun adalah bagaimana Indonesia ke depan semakin sejahtera, semakin baik kualitas kehidupan masyarakatnya. Salah satu manifestasinya adalah dengan menghadirkan penataan, pembenahan, atau revitalisasi kawasan kumuh,” kata AHY.
AHY juga mengapresiasi pemaparan Khofifah terkait penanganan kawasan kumuh di Jatim. Menurutnya, pengalaman Jatim dapat menjadi best practice bagi daerah lain.
“Sharing best practice dari Gubernur Jatim ini begitu kami harapkan karena Jawa Timur merupakan provinsi besar,” ujarnya.
AHY menyebut Jatim memiliki 38 kabupaten/kota. Meski dari sisi populasi masih berada di bawah Jawa Barat, jumlah kabupaten/kota di Jatim lebih banyak.
Selain itu, Jatim memiliki potensi ekonomi besar dengan kompleksitas persoalan, termasuk dalam penanganan permukiman kumuh.
“Kehadiran Ibu Gubernur juga bisa merepresentasi para gubernur lainnya yang di sana-sini menghadapi permasalahan yang sama. Terima kasih Ibu Gubernur,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
