Surabaya – Rencana pemerintah menaikkan tunjangan profesi guru di bawah naungan Kementerian Agama hingga 700 persen mendapat dukungan dari Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi langkah positif untuk meningkatkan kualitas pendidikan, selama anggaran pendidikan tetap digunakan sesuai mandatnya.
Puguh menilai peningkatan kesejahteraan guru merupakan kebutuhan mendesak. Sebab, hingga kini masih banyak tenaga pendidik yang menghadapi persoalan kesejahteraan, di tengah tantangan fasilitas pendidikan yang belum merata.
“Menurut saya itu kebijakan yang bagus. Anggaran pendidikan memang harus benar-benar difokuskan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, termasuk memperhatikan kesejahteraan guru,” ujar Puguh, dikutip dari laman resmi Fraksi PKS Jawa Timur, Rabu (5/8/2026).
Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Malang Raya itu menegaskan kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan tenaga pendidik. Guru yang memperoleh penghasilan layak dan penghargaan yang memadai dinilai akan lebih optimal dalam mendidik generasi penerus bangsa.
Meski demikian, Puguh mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah di sektor pendidikan. Selain persoalan kesejahteraan guru, ia menyoroti masih adanya sekolah yang memiliki sarana dan prasarana belum memadai.
“Kita masih banyak menjumpai sekolah yang fasilitasnya belum memadai. Termasuk kesejahteraan guru yang kita lihat masih banyak yang di luar kepantasan. Ini tentu berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan itu sendiri,” katanya.
Puguh juga meminta pemerintah memastikan anggaran pendidikan tetap digunakan sesuai peruntukannya. Ia mengingatkan agar dana pendidikan tidak dialihkan untuk membiayai program lain yang memiliki mandat berbeda.
Ia menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan anggaran pendidikan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, langkah tersebut sudah tepat karena kedua program memiliki tujuan serta dasar hukum yang berbeda.
“Secara mandatori peruntukannya memang berbeda. Apalagi sekarang program MBG tidak hanya untuk anak-anak sekolah, tetapi juga mencakup ibu hamil dan lansia. Karena itu, anggaran pendidikan jangan sampai mengurangi kualitas penyelenggaraan pendidikan,” tegasnya.
Menurut Puguh, pemisahan postur anggaran akan membuat pemerintah lebih leluasa meningkatkan mutu pendidikan. Anggaran dapat difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, serta memperkuat kualitas proses belajar mengajar.
“Nah, ketika postur anggarannya dipisah, tentu akan memberikan dampak yang signifikan. Proses belajar mengajar tetap kuat, sementara program MBG juga bisa berjalan dengan fokus anggarannya sendiri,” jelas anggota Komisi E DPRD Jawa Timur tersebut.
Puguh berharap rencana kenaikan tunjangan profesi guru tidak berhenti sebagai kebijakan jangka pendek, melainkan menjadi komitmen pemerintah dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
“Guru adalah ujung tombak pendidikan. Ketika kesejahteraan mereka meningkat, maka kualitas pendidikan juga akan ikut meningkat. Pada akhirnya, inilah investasi terbaik untuk menyiapkan generasi Indonesia Emas,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : -
