Jakarta – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mendorong penguatan sinergi antara Pemprov Jatim dan DPRD Jatim dalam mengawal pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Hal itu disampaikan Adhy saat mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam pembukaan Pendalaman Tugas atau Bimbingan Teknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara, Kamis (17/9/2026).
Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol Tomsi Tohir. Pembukaan ditandai dengan penyematan tanda peserta secara simbolis kepada pimpinan DPRD Jatim.
Adhy mengatakan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD penting untuk menyamakan pemahaman terkait regulasi terbaru. Hal itu terutama berkaitan dengan fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Pendalaman tugas ini menjadi ruang yang penting untuk memperkuat pemahaman bersama terhadap regulasi dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan kapasitas yang semakin kuat, fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dapat dijalankan secara lebih optimal,” kata Adhy dalam keterangannya, Jumat (18/9/2026).
Menurut Adhy, hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif diperlukan untuk menjaga kesinambungan program prioritas pembangunan. Sinergi tersebut juga diharapkan memastikan kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Sinergi eksekutif dan legislatif sangat menentukan kualitas kebijakan pembangunan daerah. Hubungan yang harmonis dan produktif akan mempercepat pelaksanaan program prioritas serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan sejumlah materi strategis. Materi antara lain membahas pendidikan politik dalam penguatan tugas dan fungsi DPRD dari Direktorat Politik Dalam Negeri serta optimalisasi tugas dan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dari Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD.
Bimtek juga membahas arah kebijakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 yang disampaikan Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Selain itu, terdapat materi mengenai tugas dan fungsi DPRD dalam perspektif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI serta kebijakan anggaran dan geopolitik ekonomi daerah dari Badan Anggaran DPR RI.
Adhy menyatakan Pemprov Jatim siap menindaklanjuti sejumlah arahan Sekjen Kemendagri, terutama terkait efisiensi anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Dia menilai pendampingan Kemendagri dan KPK penting untuk menyamakan pemahaman Pemprov dan DPRD Jatim mengenai ketentuan perencanaan serta pengelolaan anggaran daerah.
“Pemprov Jatim siap menindaklanjuti arahan Bapak Sekjen Kemendagri. Pendampingan dari KPK dan Kemendagri sangat penting agar kita semakin memahami aturan main dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, khususnya pada tata kelola anggaran daerah,” ujar Adhy usai menghadiri pembukaan bimtek.
Adhy juga menyambut arahan mengenai efisiensi APBD. Menurutnya, rasionalisasi belanja operasional dan penyaringan dana hibah secara tepat sasaran dapat memberikan ruang fiskal lebih besar untuk mendukung program pengentasan kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur.
“Poin-poin arahan ini menjadi catatan dan rekomendasi penting bagi Pemprov bersama DPRD Jatim dalam merumuskan kebijakan anggaran yang benar-benar berfokus pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Adhy.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
