Anggota DPRD Jatim Ma’mulah Harun Soroti Peran Perempuan, Dari Politik hingga Kebijakan Publik

- Publisher

Selasa, 21 April 2026 - 20:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur (Jatim) dari Fraksi PKB Ma'mulah Harun. (Foto: Istimewa)

Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur (Jatim) dari Fraksi PKB Ma'mulah Harun. (Foto: Istimewa)

Surabaya – Momentum Hari Kartini 2026 menjadi pengingat pentingnya peran perempuan di berbagai sektor. Perempuan masa kini dinilai perlu mengambil peluang lebih besar, termasuk di bidang Politik.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur (Jatim) dari Fraksi PKB Ma’mulah Harun, menegaskan dalam ajaran Islam konsep kesetaraan gender telah diatur, termasuk kebebasan individu yang diiringi tanggung jawab.

“Dalam Al-Quran sebenarnya sudah ada konsep gender. Laki-laki maupun perempuan memiliki kebebasan untuk berbuat dan masing-masing bertanggung jawab,” ujar Ma’mulah saat diwawancarai di kantor DPRD Jawa Timur, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, hal tersebut menjadi landasan bahwa perempuan memiliki ruang yang sama untuk berpartisipasi aktif di berbagai bidang, termasuk politik yang kini semakin terbuka.

Ma’mulah juga menyinggung regulasi di Indonesia yang mewajibkan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam struktur partai politik (parpol) maupun daftar calon legislatif. Kebijakan ini dinilai sebagai peluang strategis bagi perempuan untuk mengambil peran lebih besar.

“Ini kesempatan yang sangat baik bagi perempuan. Tapi tentu tidak bisa instan. Harus dipersiapkan sejak dini, misalnya dengan aktif berorganisasi sejak usia muda,” katanya.

Ia menambahkan, perempuan yang ingin terjun ke dunia politik perlu membekali diri dengan pemahaman teori politik serta mendalami regulasi terkait pemerintahan, kenegaraan, dan kebangsaan. Selain itu, penting juga memiliki basis pemilih yang jelas sebagai modal dalam kontestasi pemilu.

Meski demikian, Ma’mulah mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi dalam politik tetap harus memperhatikan norma dan batasan.

“Perempuan bisa berekspresi, tapi tetap ada batas-batas yang perlu dijaga, termasuk dalam cara bergaul atau berinteraksi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ma’mulah mengapresiasi meningkatnya peran perempuan dalam kebijakan publik. Ia mencontohkan hadirnya fasilitas ramah perempuan, seperti ruang laktasi di tempat umum hingga kebijakan perlindungan terhadap kekerasan.

BACA JUGA  WTP ke-11 Jatim Jadi Catatan Positif, Agus Cah DPRD Dorong Anggaran Lebih Efektif

“Itu semua tidak lepas dari perjuangan legislator perempuan dan aktivis perempuan,” tuturnya.

Terkait keterwakilan perempuan di PKB, Ma’mulah menilai kondisinya terus menunjukkan tren positif.

“Alhamdulillah, perempuan di PKB sudah cukup baik,” pungkasnya.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor : Yoyok

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel digitaljatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tetap di Luar Pemerintahan, SP IMPPI Jatim Apresiasi Sikap Konsisten Andi Gani Nena Wea
Wakil Ketua IV DPRD Jatim Apresiasi WTP ke-11 Pemprov, Soroti Sejumlah Catatan BPK
WTP ke-11 Jatim Jadi Catatan Positif, Agus Cah DPRD Dorong Anggaran Lebih Efektif
Keluhan Warga Dupak soal Akses Listrik Terblokir, Lilik DPRD Jatim Minta Kepastian Aset JGU
Ketua DPRD Jatim Sebut WTP ke-11 Bukti Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Raperda Disabilitas Jatim Disiapkan, Atur Kuota Kerja hingga Komisi Disabilitas Daerah
Pergantian Pimpinan BGN Jadi Momentum Perbaikan Program MBG, Ini Harapan Tidar Mojokerto
Tiga Pimpinan BGN Ditangkap Kejagung, Ketua Tidar Mojokerto Sebut Bukti Komitmen Prabowo Berantas Korupsi

Berita Terkait

Rabu, 10 Juni 2026 - 19:34 WIB

Tetap di Luar Pemerintahan, SP IMPPI Jatim Apresiasi Sikap Konsisten Andi Gani Nena Wea

Rabu, 10 Juni 2026 - 19:01 WIB

Wakil Ketua IV DPRD Jatim Apresiasi WTP ke-11 Pemprov, Soroti Sejumlah Catatan BPK

Rabu, 10 Juni 2026 - 12:06 WIB

Keluhan Warga Dupak soal Akses Listrik Terblokir, Lilik DPRD Jatim Minta Kepastian Aset JGU

Selasa, 9 Juni 2026 - 16:58 WIB

Ketua DPRD Jatim Sebut WTP ke-11 Bukti Sinergi Eksekutif dan Legislatif

Selasa, 9 Juni 2026 - 14:19 WIB

Raperda Disabilitas Jatim Disiapkan, Atur Kuota Kerja hingga Komisi Disabilitas Daerah

Berita Terbaru