Jakarta – Polemik kasus kekerasan seksual di lingkungan Pondok Pesantren (Ponpes) kembali menjadi perhatian publik.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (Menko PM RI) Muhaimin Iskandar menegaskan perlunya langkah darurat untuk menangani kasus kekerasan di lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Ia menilai kasus yang melibatkan oknum berkedok kiai atau pengasuh pesantren harus menjadi alarm serius bagi semua pihak.
“Tidak ada ulama yang memanfaatkan pesantrennya, kecuali orang itu memang sejak awal punya niat manipulasi. Apa yang terjadi terjadi oleh orang yang mengatasnamakan kiai pesantren palsu ini harus menjadi alarm,” ujar Cak Imin dalam Pernyataan itu disampaikan melalui video yang diunggah akun TikTok @amuhaiminiskandar, Sabtu (9/5/2026).
Cak Imin menjelaskan, kasus kekerasan seksual di pesantren sebagai fenomena gunung es yang perlu diwaspadai bersama.
“Karena itu, kami telah sampai pada kesimpulan bahwa Indonesia tengah berada dalam kondisi darurat penanggulangan kekerasan seksual di lembaga pendidikan maupun pondok pesantren,” jelasnya.
Menurutnya, langkah pertama yang harus segera dilakukan pemerintah ialah membangun hotline pengaduan yang efektif hingga tingkat daerah.
“Saya siap membackup kemenko PMK, Kementerian Agama, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk segera membangun hotline yang efektif. Hotline itu tidak hanya di pusat, tetapi juga di masing – masing daerah,” kata Cak Imin.
Selain itu, Ketua Umum PKB juga menyoroti pentingnya edukasi hak-hak pribadinya kepada para santri sebelum mulai menjalani pendidikan di Pesantren. Cak Imin menilai banyak korban tidak memahami hak-haknya sehingga rentan dimanipulasi oleh pelaku.
“Para anak didik pesantren sebelum memulai pendidikan harus mendapatkan orientasi hak-haknya sehingga tidak bisa dimanipulasi,” tegasnya.
Cak Imin juga meminta Pondok Pesantren yang terindikasi rawan atau bermasalah segera dievaluasi hingga tutup, apabila terbukti melakukan pelanggaran serius. Ia mendorong para kiai, ulama, dan pengasuh Pondok Pesantren di daerah untuk aktif melakukan pengawasan bersama.
“Saya minta para kiai, ulama, dan pengasuh Ponpes di masing-masing daerah berkumpul untuk mendeteksi, mengevaluasi, dan merekomendasikan penutup pesantren bermasalah,” imbuhnya.
Menko PMK juga meminta para santri dari pesantren yang ditutup segera dipindahkan ke lembaga pendidikan yang dinilai aman dan kredibel. Bagi korban, kata Cak Imin, meminta keterlibatan aktif lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) serta komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI)
“Maka yang saya sebut ini adalah darurat pendidikan. Mari kita berkolaborasi dan ambil langkah-langkah efektif, agar tidak boleh terjadi lagi,” ungkap dia.
Cak Imin menegaskan bahwa pemerintah harus memperketat proses pemberian izin lembaga pendidikan berbasis pesantren, agar kasus serupa tidak terus berulang.
“Tidak boleh ada lembaga pendidikan yang isinya diberikan dengan mudah,” pungkasnya.
Editor : Yoyok
