Oleh Ahmad Syauqi *)
Ijazah, dalam tradisi akademik dan kehidupan bernegara, bukan sekadar selembar kertas berstempel lembaga pendidikan. Ia adalah kontrak moral dan bukti otentik dari sebuah proses olah pikir, ketekunan intelektual, serta kepatuhan pada kaidah-kaidah akademik.
Ketika publik kembali riuh memperdebatkan keabsahan dan penyetaraan ijazah pendidikan tinggi milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menempuh studi di luar negeri, isu ini tidak boleh disederhanakan hanya sebagai manuver politik elektoral semata.
Sebagai pendidik di Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Airlangga, saya memandang polemik ini melalui kacamata kebudayaan, etika publik, dan integritas akademik. Kampus kami dengan mottonya “Excellence with Morality” adalah tempat di mana teks, narasi, dan rekam jejak manusia dibaca secara kritis. Dalam studi kebudayaan, dokumen resmi seperti ijazah adalah “teks sosial”. Ia memancarkan legitimasi sekaligus mencerminkan sejauh mana institusi publik dan para pengembannya menghargai nilai-nilai kejujuran.
Polemik mengenai kualifikasi dan kesetaraan ijazah pejabat negara setidaknya menyentuh tiga aspek fundamental dalam kehidupan berbangsa.
Pertama, degradasi etika dan nilai kejujuran akademik. Di ruang-ruang kuliah, kami senantiasa mengajarkan mahasiswa untuk menghargai setiap tingkatan proses belajar. Satu bab makalah atau skripsi yang ditulis dengan peluh dan kejujuran jauh lebih bernilai daripada score atau gelar megah yang diraih lewat celah aturan. Ketika keabsahan atau derajat pendidikan seorang pejabat publik terus memicu tanda tanya tanpa penjelasan transparan, ada pesan berbahaya yang terkirim ke generasi muda, bahwa proses, kualifikasi, dan integritas bisa diabaikan demi jalan pintas kekuasaan. Ini adalah preseden yang melukai iklim pendidikan nasional.
Kedua, krisis transparansi institusional. Publik berhak mendapatkan kejelasan yang tuntas dari instansi pemerintah terkait mengenai proses penyetaraan dan validasi ijazah luar negeri tersebut. Dalam budaya politik kita, transparansi kerap kalah oleh kebiasaan kompromi dan sikap pembelaan partisan. Padahal, penyelesaian terbaik untuk polemik berbasis dokumen sangat sederhana: buka dokumen otentik, paparkan proses penyetaraannya secara akuntabel, dan biarkan kebenaran faktual berbicara. Sikap tertutup atau defensif hanya akan memelihara sinisme dan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga negara.
Ketiga, pergeseran makna kepemimpinan budaya. Kepemimpinan dalam tradisi adiluhung kita menuntut kepatuhan pada prinsip ing ngarsa sung tuladha yang berarti di depan memberikan teladan. Teladan tidak hanya diukur dari popularitas atau capaian teknokratis, melainkan dari kebersihan rekam jejak moral. Ketika standar etika kepemimpinan terus diturunkan demi pragmatisme politik, kita sebenarnya sedang membiarkan pembusukan kebudayaan terjadi secara perlahan.
Sebagai akademisi, kita tidak sedang menghakimi seseorang tanpa basis argumen, melainkan menuntut terpenuhinya standar etika publik yang tinggi. Pejabat publik adalah milik masyarakat. Dalam artian, setiap aspek akuntabilitasnya termasuk latar belakang pendidikannya adalah konsumsi publik yang sah untuk diuji secara terbuka.
Integritas akademik dan etika publik adalah benteng terakhir dari peradaban sebuah bangsa. Jika benteng ini runtuh karena dimaklumi oleh syahwat kekuasaan, maka pendidikan tidak lagi menjadi instrumen pencerahan dan pembebasan, melainkan sekadar ornament panggung politik. Sudah saatnya kita mengembalikan kejujuran dan akuntabilitas sebagai syarat mutlak dalam berbangsa dan bernegara.
*) Ahmad Syauqi, penulis adalah Dosen Fakultas Ilmu Budaya UNAIR.
Penulis : Ahmad Syauqi
Editor : Syaiful Hdiayat
