Sidoarjo – Kabel provider dan optik yang semrawut di sejumlah wilayah Kabupaten Sidoarjo mendapat sorotan DPRD. Komisi A DPRD Sidoarjo menggelar hearing dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait penataan kabel.
Hearing digelar di ruang Komisi A DPRD Sidoarjo, Rabu (30/9/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Rizza Ali Faizin dan dihadiri sejumlah anggota komisi.
Perwakilan Diskominfo, DPMPTSP, Satpol PP, serta sejumlah OPD terkait hadir dalam rapat tersebut. Namun, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBM SDA) tidak hadir secara langsung dan hanya mengirimkan perwakilan yang dinilai tidak sesuai dengan bidang yang dibahas.
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Rizza Ali Faizin mengatakan hearing digelar untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat mengenai kabel provider dan kabel optik yang dinilai tidak tertata.
“Ini menindaklanjuti keluhan masyarakat di Sidoarjo terkait kabel yang semrawut, penataan kabel provider dan kabel optik yang kurang rapi. Makanya kita kumpulkan beberapa OPD terkait,” kata Rizza.
Menurut Rizza, persoalan kabel bukan hanya menyangkut estetika Kabupaten. Penataan kabel juga berkaitan dengan keselamatan masyarakat dan potensi pendapatan daerah.
“Ini dalam rangka kita menjaga estetika Kabupaten Sidoarjo. Semrawutnya kabel ini menjadi kegelisahan masyarakat. Yang kedua terkait pendapatan, ini juga kurang maksimal kalau kita melihat data di BPKAD,” ujarnya.
Rizza menyebut terdapat 15 provider yang terdata. Dari jumlah tersebut, tiga provider telah menyelesaikan kewajibannya, sedangkan 12 lainnya masih dalam proses penyelesaian pembayaran.
“Dari 15 provider tadi, 12 di antaranya belum bayar. Tapi ada yang berproses, masih dalam proses penyelesaian. Artinya ada komitmen dan konfirmasi ulang,” jelasnya.
DPRD Sidoarjo mendorong pembentukan tim yang melibatkan sejumlah OPD untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kabel provider. Rizza mengatakan pihaknya akan kembali berkomunikasi dengan provider yang masih memiliki kewajiban.
“Makanya dari 15 itu kita identifikasi, kita ajak komunikasi lagi. Yang 12 ternyata ada iktikad baik untuk penyelesaian. Jadi tiga sudah clear, 12 ini ada iktikad baik untuk sama-sama menyelesaikan,” katanya.
Rizza juga menyoroti kondisi kabel di sejumlah wilayah, khususnya Waru, Taman, dan Gedangan. Menurutnya, kabel yang tidak tertata di sejumlah titik mulai berpotensi membahayakan masyarakat.
“Ini sudah menjadi kegelisahan masyarakat, khususnya di Waru, Taman, dan Gedangan. Kabelnya sudah mulai semrawut dan mulai membahayakan masyarakat yang melewati itu,” ungkapnya.
Politikus PKB itu mencontohkan penataan kabel yang sebelumnya menggunakan delapan tiang dapat dirampingkan menjadi dua tiang. Menurut Rizza, pola tersebut dapat diterapkan kepada provider lain.
“Kalau kemarin ada delapan tiang bisa dirampingkan menjadi dua tiang, kenapa yang lain tidak bisa dilakukan? Makanya ini kita identifikasi dan kita komunikasikan lagi,” tukas Rizza.
Rizza juga menyayangkan ketidakhadiran langsung perwakilan PUBM SDA dalam hearing. Menurutnya, instansi tersebut memiliki peran penting karena berkaitan dengan pemanfaatan aset ruang milik jalan (Rumija).
“Yang kita sayangkan adalah integrasi antar-OPD kurang maksimal. Kami berharap seluruh kepala dinas yang kita hadirkan bisa maksimal. Yang dikirim juga bukan bidangnya, sehingga akhirnya kurang maksimal,” katanya.
Menurut Rizza, PUBM SDA seharusnya menjadi salah satu leading sector dalam persoalan pemanfaatan Rumija karena berkaitan dengan aset ruang milik jalan.
“Leading sector dari pengguna aset Rumija, ruang milik jalan, ini kan PUBM. Kalau yang menggunakan aset tidak ada, kita juga bingung,” jelasnya.
Rizza mengatakan DPRD Sidoarjo membutuhkan data mengenai titik Rumija yang telah digunakan untuk pemasangan kabel sekaligus provider yang menggunakan aset tersebut.
“Kalau dibuka saja mana ruang milik jalan yang sudah digunakan, kemudian mana providernya, kan enak. Dari Kominfo juga sudah ada ciri khasnya, kabel ini punya siapa, kabel ini punya siapa. Saya kira sangat mudah untuk diselesaikan,” tuturnya.
Komisi A DPRD Sidoarjo berencana kembali memanggil OPD terkait pada Rabu pekan depan. Selain melakukan evaluasi dan menyamakan langkah, DPRD juga berencana turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi kabel provider dan optik.
“Rabu kita panggil lagi dan nanti akan turun ke lapangan,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
