Jakarta – Ketua TP PKK sekaligus Ketua Dekranasda Jawa Timur Arumi Bachsin Emil Dardak menekankan pentingnya penguatan tata kelola kelembagaan PKK, Dekranasda, dan Posyandu. Hal itu disampaikannya saat mengikuti Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia Bagian Barat di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Rapat tersebut dibuka Ketua Harian TP PKK Pusat sekaligus Ketua Umum Dekranas, Tri Tito Karnavian. Kegiatan diikuti ratusan Ketua TP PKK, Ketua Dekranasda, dan Ketua TP Posyandu tingkat provinsi hingga kabupaten/kota dari wilayah Indonesia Bagian Barat.
Arumi mengatakan forum tersebut menjadi momentum untuk kembali mengingatkan para pengurus organisasi di daerah mengenai pentingnya menjalankan amanah kelembagaan. Menurutnya, keberadaan PKK, Dekranasda, dan TP Posyandu bukan sekadar inisiatif pimpinan daerah, tetapi memiliki landasan hukum.
“Kita diingatkan kembali bahwa landasan dari setiap organisasi ini dan tugas kami itu bukan karena kemauan pimpinan semata, tetapi sudah merupakan amanah dari undang-undang itu sendiri sehingga ada kewajiban,” kata Arumi.
Menurut Arumi, penguatan kelembagaan membutuhkan dukungan dan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Hal tersebut dinilai penting agar program yang telah direncanakan dapat berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.
“Selama saya menjabat di Jawa Timur, support yang luar biasa datang dari jajaran Pemprov. Jadi tidak pernah merasa kesusahan,” ujarnya.
Arumi juga menilai posisi PKK, Posyandu, dan Dekranasda cukup strategis dalam pemberdayaan masyarakat. Karena itu, dukungan pemerintah daerah perlu diwujudkan melalui penyelarasan program dengan prioritas pembangunan dalam RPJMN maupun RPJMD.
Dia mengapresiasi materi yang disampaikan dalam rapat tersebut. Menurutnya, pembahasan yang diberikan cukup komprehensif, mulai dari aspek teknis kelembagaan hingga pemenuhan gizi masyarakat.
“Nah ini luar biasa sih, rapat kerjanya isinya daging semua,” puji Arumi.
Rapat Penguatan Tata Kelola tahun ini juga dibagi menjadi tiga zona wilayah, yakni Indonesia Bagian Barat, Tengah, dan Timur. Pembagian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan luas wilayah Indonesia serta kapasitas pelaksanaan kegiatan.
Sebagai tindak lanjut, Arumi memastikan pihaknya akan mendukung arahan pemerintah pusat dan menyelaraskannya hingga tingkat daerah. Salah satunya melalui pelaksanaan Hari Kesatuan Gerak (HKG) dan Jambore PKK Jawa Timur yang akan digelar dalam waktu dekat.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi hingga tingkat kabupaten/kota.
“Harapannya supaya kinerja kita lebih koordinatif dan juga lebih kompak lagi. Karena banyak dari kabupaten/kota yang sebetulnya perlu diberikan pencerahan bukan ketuanya, tapi justru pelaksanaan teknisnya,” jelas Arumi.
“Ini jadi upaya penyamaan persepsi tentang bagaimana memposisikan baik TP PKK, Dekranasda hingga TP Posyandu di dalam dinas-dinas yang sesuai dengan nomenklatur daerah masing-masing,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Umum TP PKK sekaligus Ketua Harian Dekranas, Tri Tito Karnavian, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara TP PKK, Dekranasda, dan TP Posyandu.
“Bukan berarti menyamakan tugas dan fungsi dari ketiganya, namun memperkuat pembagian peran dan kolaborasi,” tegas Tri Tito.
Dia mengatakan tata kelola kelembagaan yang baik diperlukan agar setiap program memiliki tujuan yang jelas, direncanakan secara matang, dilaksanakan secara akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Saya percaya bahwa kelembagaan yang kuat akan menjadi fondasi bagi program yang kuat pula. Sehingga semakin optimal dalam pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
