Sidoarjo – Pelaksanaan Outing Day Learning (ODL) di sejumlah sekolah di Kabupaten Sidoarjo kembali menjadi sorotan. Selain persoalan lokasi kegiatan yang dilakukan di luar daerah, besarnya biaya yang harus ditanggung wali murid juga menuai keluhan.
Sejumlah wali murid mengeluhkan biaya kegiatan ODL yang disebut mencapai hampir bahkan lebih dari Rp1 juta. Besaran biaya tersebut dinilai cukup membebani, terlebih jika kegiatan dilaksanakan di luar kota dan melibatkan berbagai komponen pembiayaan.
Persoalan tersebut mendapat perhatian dari Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih. Ia pun menegaskan bahwa kegiatan ODL pada prinsipnya harus tetap mengutamakan kepentingan dan keselamatan peserta didik. Di sisi lain, pelaksanaan kegiatan juga tidak boleh menjadi beban bagi orang tua siswa.
“Prinsipnya, kami di DPRD ingin melindungi anak-anak. Yang kedua, bagaimana kita juga memaksimalkan potensi wisata yang ada di Kabupaten Sidoarjo,” ujar Nasih, Rabu (30/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan seiring dengan adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang melarang pelaksanaan ODL ke luar kota. Sekolah didorong memanfaatkan berbagai potensi yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo sebagai lokasi pembelajaran di luar kelas.
Menurut Nasih, ODL pada dasarnya memiliki fungsi sebagai bagian dari proses pembelajaran. Karena itu, kegiatan tersebut tidak semestinya hanya dimaknai sebagai perjalanan wisata atau rekreasi bersama.
Lokasi kegiatan, kata dia, perlu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan jenjang pendidikan peserta didik. Dengan demikian, kegiatan di luar kelas tetap memiliki nilai edukatif dan relevan dengan materi yang diberikan di sekolah.
Nasih menilai, untuk peserta didik kelas rendah, seperti jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah dasar, kegiatan ODL tidak perlu dilakukan dengan menempuh perjalanan yang jauh.
Sidoarjo, menurut dia, masih memiliki banyak potensi lokasi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran sekaligus rekreasi edukatif. Mulai dari pengenalan lingkungan, alam, budaya, hingga kegiatan yang mendorong interaksi dan kebersamaan antarsiswa.
“Untuk kelas-kelas rendah, sebenarnya TK sampai SD, saya pikir cukup di dalam kota saja. Masih banyak yang bisa dilihat, bisa mengenal alam, kemudian berkumpul bersama teman-teman,” katanya.
Nasih menambahkan, kegiatan untuk anak usia dini maupun siswa sekolah dasar tidak harus berorientasi pada perjalanan jauh. Hal yang lebih penting adalah memastikan pengalaman yang diperoleh siswa sesuai dengan usia, kebutuhan, dan tujuan pembelajaran.
“Perjalanan yang jauh justru perlu dipertimbangkan secara matang, terutama jika manfaat pembelajarannya tidak sebanding dengan biaya, waktu perjalanan, maupun risiko yang harus ditanggung peserta didik,” jelasnya.
Sementara itu, untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Nasih masih membuka peluang adanya kegiatan pembelajaran di luar daerah. Namun, kegiatan tersebut harus memiliki konsep dan tema pembelajaran yang jelas.
Ia mencontohkan, siswa dapat diarahkan mengunjungi daerah tertentu apabila objek pembelajaran yang dibutuhkan memang tidak tersedia di Sidoarjo. Salah satunya adalah pembelajaran sejarah yang membutuhkan kunjungan ke lokasi atau kawasan yang memiliki nilai sejarah tertentu.
“Kalau memang tematik dan di Sidoarjo tidak ada, bisa ke tempat lain. Tetapi harus diatur dengan proses yang sangat ketat. Masalah keselamatan, harga, nilai pembelajaran, kemudian rute dan jaraknya juga harus diperhatikan,” imbuh dia.
Karena itu, Nasih menekankan agar pelaksanaan ODL tidak sekadar menjadi kegiatan jalan-jalan. Setiap kegiatan harus memiliki indikator pembelajaran yang jelas sehingga keberangkatan siswa ke suatu lokasi benar-benar memberikan manfaat pendidikan.
Menurut dia, konsep ODL semestinya dapat mendorong siswa mendapatkan pengalaman langsung dari objek yang dikunjungi. Dengan begitu, pembelajaran yang diterima tidak berhenti pada materi di dalam kelas, tetapi juga diperkuat melalui pengalaman di lapangan.
“Harus meliputi beberapa kriteria untuk pembelajaran. Ada penelitian, ada pembelajarannya dan macam-macam. Jadi bukan sekadar jalan-jalan,” tegas Nasih.
Selain keselamatan dan nilai edukasi, persoalan biaya juga menjadi perhatian DPRD Sidoarjo. Nasih mengaku menerima informasi mengenai adanya wali murid yang tetap diminta membayar biaya ODL meskipun anaknya tidak mengikuti kegiatan tersebut.
Menurut dia, kondisi semacam itu tidak semestinya terjadi. Sekolah maupun pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ODL harus memberikan ruang bagi orang tua untuk menentukan keikutsertaan anaknya tanpa adanya tekanan atau paksaan.
“Kalau ada wali murid yang mengeluh, misalnya tidak ikut tetapi tetap disuruh membayar, itu yang tidak boleh. Harus ada kemudahan dan keringanan. Tidak boleh ada kata paksaan dalam ODL,” imbuh Nasih.
Nasih menilai, komunikasi antara sekolah, komite sekolah, wali kelas, dan orang tua menjadi salah satu hal penting dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Setiap rencana kegiatan, termasuk lokasi, konsep, hingga pembiayaan, perlu disampaikan secara terbuka kepada wali murid.
“Koordinasi tersebut diperlukan agar kegiatan dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing keluarga. Jangan sampai kegiatan yang seharusnya memberikan pengalaman pembelajaran justru menimbulkan persoalan baru bagi orang tua siswa,” tukasnya.
Nasih mengatakan, persoalan mengenai biaya kegiatan sekolah dan beban yang dirasakan wali murid bukan kali pertama menjadi perhatian. Keluhan serupa, menurut dia, juga pernah disampaikan pada tahun sebelumnya.
“Jangan sampai memberatkan, jangan memaksa, dan jangan macam-macam. Itu terjadi tiap tahun. Tahun kemarin juga pernah saya sampaikan mengenai kemudahan seperti ini,” katanya.
Karena itu, Nasih meminta wali murid tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan pelaksanaan ODL yang dinilai memberatkan atau tidak sesuai dengan ketentuan.
Aduan tersebut, kata dia, dapat disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo maupun anggota DPRD melalui komisi yang membidangi persoalan pendidikan. Laporan yang masuk nantinya dapat ditindaklanjuti untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai aturan.
“Kalau memang ada kejadian semacam itu dan merugikan wali murid, segera laporkan kepada Dinas Pendidikan ataupun kepada teman-teman komisi yang bersangkutan. Nanti akan kami tindak lanjuti,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
