Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mendorong transformasi ekonomi dan keuangan digital tidak berhenti pada peningkatan penggunaan teknologi. Menurutnya, digitalisasi harus mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Hal itu disampaikan Emil saat menjadi narasumber Diskusi Panel Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Dalam diskusi bertema “Akselerasi Ekonomi Keuangan Digital untuk Mendukung Produktivitas Ekonomi”, Emil menyoroti pentingnya mengubah adopsi teknologi menjadi aktivitas ekonomi yang lebih produktif.
Menurut Emil, Jawa Timur memiliki modal kuat untuk mempercepat transformasi digital. Pada Semester I 2026, ekonomi Jatim tumbuh 5,84 persen secara kumulatif atau c-to-c. Angka tersebut menjadi pertumbuhan tertinggi di Pulau Jawa.
Jatim juga menyumbang 25,40 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa dan 14,34 persen terhadap perekonomian nasional. Struktur ekonomi tersebut ditopang sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian.
“Skala ekonomi yang besar, pertumbuhan yang kuat, dan masyarakat yang semakin siap digital menjadi modal penting bagi percepatan ekonomi keuangan digital dan peningkatan produktivitas ekonomi,” kata Emil.
Kesiapan digital Jatim, lanjut Emil, juga terlihat dari penetrasi internet yang pada 2026 mencapai 83,41 persen. Angka itu berada di atas rata-rata nasional sebesar 81,72 persen.
Sementara berdasarkan capaian 2025, Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Jatim mencapai 49,17. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencapai 4,79 dengan predikat memuaskan. Sedangkan Indeks Satu Data Indonesia mencapai 90,13 dan menempatkan Jatim di peringkat pertama nasional.
Emil menilai capaian tersebut harus diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah. Digitalisasi tidak cukup hanya memperluas konektivitas maupun penggunaan layanan digital.
“Digitalisasi harus memberikan kemudahan nyata, baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Tetapi kita juga harus memastikan manfaatnya bergerak lebih jauh, dari sekadar transaksi menuju peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah,” ujarnya.
Pemprov Jatim juga terus mendorong digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Jatim tercatat 98,3 persen, sementara transaksi non-tunai mencapai 82,05 persen.
Penyetoran opsen pajak secara non-tunai dan real time juga telah terintegrasi di seluruh 38 kabupaten/kota. Sejumlah kanal pembayaran digital seperti QRIS, e-Samsat, mobile banking, e-wallet, hingga marketplace terus diperluas.
Emil menegaskan ekonomi dan keuangan digital tidak boleh berhenti pada sistem pembayaran. Ekosistem digital harus terhubung dengan fungsi intermediasi dan pembiayaan sektor produktif untuk mendukung ekspansi usaha dan investasi.
Per Juli 2026, kredit modal kerja di Jatim mencapai Rp323,57 triliun atau 50,47 persen dari total kredit. Sementara kredit investasi mencapai Rp116,85 triliun atau 18,23 persen. Kredit investasi tersebut tumbuh 14,56 persen secara year-on-year.
“Ukuran keberhasilan ekonomi-keuangan digital pada akhirnya adalah produktivitas. Bagi UMKM, digitalisasi harus membuka akses pasar dan pembiayaan yang lebih luas. Bagi dunia usaha, teknologi harus meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi,” jelasnya.
Menurut Emil, transformasi digital juga harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui layanan yang mudah dan inklusif serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas.
Salah satu faktor yang dinilai penting adalah pengembangan talenta digital. Jatim telah memetakan kebutuhan pengembangan talenta digital sebanyak 19.462 peserta yang terdiri atas ASN, pelajar dan mahasiswa, pendidikan vokasi, IKM dan industri, fresh graduate, serta masyarakat.
Pengembangan kompetensi tersebut diarahkan mulai dari pemetaan kebutuhan, pelatihan, sertifikasi, hingga link and match dengan kebutuhan industri.
“Jawa Timur tidak hanya ingin mencetak pengguna teknologi, tetapi menyiapkan talenta yang mampu menciptakan inovasi dan nilai tambah bagi perekonomian daerah,” tegas Emil.
Ia menambahkan, talenta digital ke depan juga perlu mampu merespons perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dan teknologi baru, memiliki kecerdasan digital, serta mampu berinovasi.
Emil juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Pemerintah berperan membangun regulasi, infrastruktur, dan layanan digital. Sementara Bank Indonesia dan OJK memperkuat ekosistem pembayaran, inklusi, literasi, serta tata kelola sektor keuangan.
Perbankan dan perusahaan teknologi finansial atau fintech berperan menghadirkan inovasi transaksi dan pembiayaan. Sementara industri, UMKM, perguruan tinggi, dan ekosistem pendidikan menjadi bagian penting dalam penerapan teknologi, pengembangan talenta, riset, dan inovasi.
“Ekonomi-keuangan digital membutuhkan kolaborasi ekosistem. Pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, industri, perguruan tinggi dan masyarakat harus bergerak bersama agar transformasi digital memberikan dampak ekonomi yang semakin luas,” ujarnya.
Ke depan, Jatim akan memperkuat empat arah utama, yakni memperluas digitalisasi transaksi yang mudah dan inklusif, memperkuat pembiayaan produktif, mempercepat adopsi digital pelaku ekonomi khususnya UMKM dan sektor produktif, serta menyiapkan talenta dan inovasi digital.
“Pada akhirnya, akselerasi ekonomi-keuangan digital bukan sekadar memperluas penggunaan teknologi dan transaksi digital. Transformasi ini harus bermuara pada peningkatan produktivitas, penciptaan nilai tambah, perluasan kesempatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
