Makassar – Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI menggelar kunjungan kerja dan pertemuan dengan DPRD Sulawesi Selatan di Kantor Perwakilan DPD RI Sulsel, Makassar, Rabu (23/9/2026). Pertemuan membahas penguatan koordinasi dalam menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Senator DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, mengatakan DPD RI memiliki posisi strategis sebagai penghubung kepentingan daerah dengan pemerintah pusat. Menurutnya, peran senator tidak hanya menghimpun aspirasi, tetapi juga mendorong penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah.
“DPD RI adalah utusan dari daerah. Kita harus menyuarakan keberadaan kita sebagai katalisator,” kata Lia dalam keterangannya, Kamis (24/9/2026).
Lia menjelaskan peran tersebut dapat dilakukan dengan mengangkat potensi dan capaian daerah agar mendapat perhatian pemerintah pusat. Di sisi lain, DPD RI juga perlu menyuarakan berbagai persoalan serta kebijakan nasional yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan daerah.
Dia menilai sinergi antara DPD RI dan DPRD penting karena tidak seluruh aspirasi masyarakat dapat diselesaikan di tingkat provinsi. Sejumlah persoalan berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat sehingga membutuhkan jalur komunikasi melalui DPD RI.
Gagasan DPD sebagai katalisator daerah, lanjut Lia, telah disampaikannya sejak sebelum terpilih sebagai anggota DPD RI pada Pemilu 2024. Saat itu, dia menyebut senator perlu menjadi penguat program pemerintah daerah melalui sinergi dengan pemerintah provinsi.
Lia kembali menyampaikan gagasan tersebut pada Agustus 2026. Dia menilai DPD RI perlu mengambil posisi strategis sebagai penghubung kepentingan daerah dengan agenda nasional agar aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai data atau dokumen, tetapi dapat diteruskan ke ruang pengambilan kebijakan.
Meski demikian, Lia menekankan penyampaian aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah harus dilakukan secara konstruktif. Menurutnya, kritik semestinya menjadi bagian dari upaya memperkuat persatuan.
“Karena kritikan itu tidak boleh menjadi alat untuk merusak persatuan, tetapi bagaimana kritik itu justru menjadi bagian untuk menguatkan persatuan,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan daerah turut dibahas. Anggota DPRD Sulsel Yeni Rahman menyoroti penetapan data desil dan persoalan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).
Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andi Wawo juga menyoroti pentingnya pembaruan data sosial ekonomi agar kebijakan pemerintah dapat lebih sesuai dengan kondisi masyarakat terkini.
Pertemuan PURT DPD RI dan DPRD Sulsel menghasilkan komitmen untuk memperkuat sinergi serta mekanisme pengelolaan aspirasi masyarakat. Aspirasi yang berada di luar kewenangan DPRD diharapkan dapat diteruskan dan dikawal melalui jalur yang sesuai.
Lia mengatakan penguatan peran daerah juga berkaitan dengan ketahanan ekonomi nasional. Menurutnya, petani, nelayan, pedagang, pengrajin, perempuan, hingga generasi muda yang mengembangkan usaha di daerah merupakan bagian penting dari kekuatan ekonomi masyarakat.
“Ketika daerah maju, ekonomi rakyat kuat, dan masyarakat merasakan keadilan, maka persatuan Indonesia juga akan semakin kokoh,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
