Jakarta – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mencatatkan prestasi di bidang pelayanan investasi. Pemprov Jatim meraih predikat Terbaik Kedua dalam Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan hasil Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2026.
Penghargaan diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini kepada Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Emil hadir mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam acara yang berlangsung di Auditorium Nusantara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Emil menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemprov Jatim, terutama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jatim serta Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Jawa Timur.
Menurut dia, penghargaan tersebut menjadi penguat atas berbagai pembenahan yang dilakukan pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan investasi yang mudah, cepat, transparan, sekaligus memberikan kepastian kepada pelaku usaha.
“Pemprov Jatim tidak boleh berpuas diri. Capaian ini harus dijadikan pemacu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menciptakan iklim investasi yang semakin maju dan kondusif,” kata Emil dalam keterangannya, Jumat (18/9/2026).
Dia menegaskan, proses penilaian ALI bukan sekadar ajang mendapatkan penghargaan. Lebih dari itu, penilaian tersebut menjadi instrumen evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki pelayanan investasi secara sistematis.
“Bukan sekadar mengejar piala dan penghargaan, tapi ada proses sistematis yang membantu kita menilai sejauh mana pembenahan pelayanan mampu mendorong investasi di Jatim agar terus tumbuh lebih baik,” ujarnya.
Emil menyebut capaian tersebut merupakan hasil pembenahan yang dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu fokus Pemprov Jatim adalah memastikan proses perizinan berjalan transparan, mudah diakses, serta memberikan rasa aman dan kepastian bagi investor.
“Proses yang transparan dan mudah membuat investor semangat melakukan investasi sekaligus belajar dari pengalaman sebelumnya untuk bagaimana berbenah lebih baik lagi,” ungkapnya.
Pemprov Jatim juga terus memperkuat digitalisasi pelayanan investasi. Berbagai inovasi diarahkan untuk menyederhanakan proses perizinan sekaligus meningkatkan kepercayaan pelaku usaha.
Emil menambahkan, investasi yang masuk ke Jawa Timur diharapkan tidak berhenti pada penanaman modal. Investasi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan industri daerah, peningkatan nilai tambah, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
“Kehadiran investor harus memberikan manfaat bagi masyarakat, salah satunya dengan membuka lapangan pekerjaan bagi warga setempat,” jelasnya.
Meski memberikan kemudahan dalam proses investasi, Pemprov Jatim tetap memastikan seluruh ketentuan dipatuhi. Investor wajib memenuhi berbagai regulasi, termasuk aturan mengenai perlindungan lingkungan hidup dan ketertiban umum.
“Kemudahan berusaha harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap aturan. Tetap memperhatikan aturan lingkungan hidup dan ketertiban umum yang harus dipenuhi investor,” tegas Emil.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, Anugerah Layanan Investasi 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun optimisme sekaligus mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelaku usaha.
Menurut Rosan, pelayanan investasi harus semakin baik, cepat, transparan, dan memberikan kepastian. Faktor kepastian menjadi salah satu pertimbangan penting bagi pelaku usaha dalam menentukan keputusan investasi.
“Layanan investasi harus semakin baik, cepat, transparan, serta memberikan kepastian kepada pelaku usaha. Kepastian selalu menjadi salah satu tolok ukur dalam berinvestasi,” kata Rosan.
Dia menilai pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kualitas pelayanan di daerah turut menentukan peningkatan iklim investasi secara nasional.
“Layanan investasi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia,” ujarnya.
Rosan berharap investasi yang masuk ke daerah dapat berkembang menjadi kegiatan industri dan membuka lebih banyak kesempatan kerja. Menurut dia, upaya menarik investasi dari dalam maupun luar negeri perlu diikuti komitmen agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Investasi merupakan salah satu instrumen penting untuk memperluas kesempatan kerja. Melalui investasi, penciptaan lapangan kerja dapat terus tumbuh dan berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
