Sidoarjo – Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo memberikan perhatian lebih kepada guru yang mengajar di wilayah terpencil. Akses menuju sejumlah sekolah yang sulit dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi para tenaga pendidik.
Dhamroni meminta Pemkab Sidoarjo mempertimbangkan kebijakan khusus atau diskresi bagi guru yang bertugas di wilayah dengan akses sulit. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi bentuk apresiasi atas pengabdian mereka.
“Pemerintah perlu memberikan kebijakan khusus atau diskresi bagi guru yang bertugas di wilayah dengan akses sulit,” kata Dhamroni, Jumat (28/8/2026).
Dhamroni mengatakan pemberian tunjangan bagi guru di wilayah terpencil perlu dikaji dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Besaran maupun bentuk tunjangan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
“Upaya-upaya semacam itu pasti diinginkan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakatnya. Tapi, kembali lagi kepada kemampuan fiskal kita nantinya. Idealnya guru yang di daerah terpencil itu mendapatkan tunjangan seperti apa,” ujarnya.
Politikus PKB itu mencontohkan masih ada guru yang harus menggunakan perahu untuk menuju sekolah. Kondisi tersebut dinilai dapat semakin menyulitkan ketika memasuki musim hujan, terlebih sejumlah jalan yang menjadi akses transportasi rawan mengalami kerusakan.
“Tunjangan itu penting. Ada guru yang harus naik perahu. Kemudian sebentar lagi mungkin akan semakin sulit karena kondisi musim hujan. Kita tahu jalan-jalan itu jalan produktif, sehingga aksesnya juga menjadi persoalan,” jelas Dhamroni.
Menurutnya, persoalan transportasi juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Sejumlah guru, kata Dhamroni, mengeluhkan biaya serta kondisi kendaraan yang digunakan untuk menuju sekolah.
“Kalau melihat dari transportasinya, mereka mengeluhkan kendaraan, ban, dan sebagainya. Itu nanti monggo dikaji dulu, kebutuhannya seperti apa,” imbuh Ketua DPAC PKB Tulangan tersebut.
Dhamroni menegaskan perhatian terhadap guru di wilayah terpencil tidak semestinya hanya didasarkan pada jumlah siswa. Pemerintah tetap memiliki kewajiban memastikan layanan pendidikan dapat diakses masyarakat di seluruh wilayah Sidoarjo.
“Memang hal semacam itu harus mendapatkan perhatian pemerintah. Tidak bisa alasannya muridnya hanya tinggal 15. Bukan itu. Itu kewajiban pemerintah harus hadir di manapun masyarakat itu ada,” tegasnya.
Dhamroni berharap Pemkab Sidoarjo dapat menerapkan kebijakan atau tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di wilayah dengan akses sulit. Perhatian tersebut dinilai dapat menjadi motivasi agar para guru tetap bersemangat menjalankan tugas di wilayah pinggiran.
“Harapannya ada diskresi untuk itu, ada kebijakan itu. Sehingga guru-guru juga semangat untuk mengajar,” harap Dhamroni.
Dhamroni juga mengapresiasi para guru yang tetap bertahan mengajar di wilayah terpencil meski menghadapi berbagai keterbatasan dan tantangan geografis.
“Saya apresiasi kepada para guru yang ada sekarang ini dengan kondisi semacam itu. Dibutuhkan komitmen. Belum tentu semua orang mau,” ungkapnya.
Menurut Dhamroni, tidak semua guru bersedia ditempatkan di wilayah yang membutuhkan perjuangan lebih besar. Karena itu, guru yang bersedia mengajar di wilayah terpencil dinilai layak mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.
“Ketika ada yang mau seperti itu, tidak salah kalau kemudian kita memberikan perhatian lebih kepada mereka yang berjuang di pinggiran-pinggiran seperti itu, yang memang berisiko. Apalagi menyeberang menggunakan perahu, pasti ada banyak buaya,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful
