Surabaya – Mahasiswa memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi, bukan sekadar menjadi penonton dinamika politik. Generasi muda diharapkan berani menyampaikan kritik yang konstruktif, menawarkan solusi, serta ikut mengawal kebijakan publik demi kemajuan bangsa.
Pesan tersebut disampaikan anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, saat menghadiri kegiatan DPD Goes to School di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya. Dalam forum bertema Mengenal Lebih Dekat DPD RI: Rumah Perjuangan Daerah dan Masa Depan Demokrasi Indonesia itu, Ning Lia, sapaan akrabnya, mengajak mahasiswa yang dikenal sebagai Ksatria Airlangga agar tidak apatis terhadap politik.
Menurut Ning Lia, politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Karena itu, mahasiswa perlu memahami dinamika politik sekaligus berpartisipasi dalam proses demokrasi secara bertanggung jawab.
“Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita hidup di negara demokrasi di mana aktivitas politik akan selalu ada. Kuncinya adalah bagaimana generasi muda mau mencintai dan terlibat dalam politik dengan gagasan yang bersifat konstruktif, bukan destruktif,” jelas Lia dalam keterangannya, Jumat (16/10/2026).
Ia menegaskan, keterlibatan dalam politik tidak harus diwujudkan dengan menjadi anggota partai politik atau mengikuti kontestasi pemilu. Mahasiswa juga dapat berkontribusi melalui kajian akademis, penyampaian aspirasi, pemikiran kritis, serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Bagi Ning Lia, kritik tetap menjadi elemen penting dalam demokrasi. Namun, kritik perlu didasarkan pada analisis yang kuat, disertai solusi, dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas.
Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan tidak berhenti pada penilaian terhadap persoalan politik, tetapi mampu melahirkan gagasan yang mendorong perbaikan kebijakan dan tata kelola pemerintahan.
Alumni Unair tersebut juga menyoroti pentingnya strategi, keadilan, orientasi kebangsaan, dan integritas dalam kehidupan politik. Empat prinsip itu ia rangkum dalam konsep Strategy, Equity, Nation, dan Integrity.
“Kita membutuhkan strategi yang matang, keadilan otonomi daerah, serta orientasi jangka panjang demi keberlanjutan bangsa. Yang tak kalah penting adalah integritas. Kita butuh pembuktian kerja nyata, bukan sekadar retorika,” tegasnya.
Ia menambahkan, demokrasi yang berkualitas membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Dalam sistem ketatanegaraan, fungsi pengawasan dan mekanisme checks and balances antarlembaga negara juga harus berjalan secara konstruktif.
Pengawasan terhadap pemerintah, lanjutnya, tidak semestinya hanya berorientasi pada pencarian kekurangan. Evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mengidentifikasi capaian, mengurai persoalan, dan merumuskan langkah perbaikan.
Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai ruang pengembangan pemikiran kritis berbasis pengetahuan. Mahasiswa dapat ikut memperkaya diskusi publik sekaligus menawarkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat.
Dalam forum itu, Ning Lia juga mengenalkan peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai lembaga perwakilan yang membawa aspirasi daerah ke tingkat nasional.
Menurut dia, representasi daerah penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah turut dipertimbangkan dalam pembahasan kebijakan nasional, terutama yang berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Senator yang dikenal dengan sebutan Senator Idola Gen Z itu berharap mahasiswa tidak ragu menyampaikan gagasan maupun kritik mengenai persoalan daerah. Masukan dari kalangan akademisi dan generasi muda dinilai dapat memperkaya perspektif dalam penyusunan kebijakan publik.
“Aspirasi dan masukan kritis dari kalangan mahasiswa sangat kami butuhkan untuk mengawal kebijakan otonomi daerah serta perimbangan keuangan yang berkeadilan,” tegasnya.
Wakil Rektor Unair Bidang Ekosistem Entrepreneurial dan Pengembangan Bisnis, Prof. Dr. Koko Srimulyo, Drs., M.Si., menilai pengenalan lembaga negara kepada mahasiswa penting untuk membangun pemahaman politik dan kesadaran berdemokrasi.
Ia mendorong mahasiswa memanfaatkan ruang dialog untuk bertanya, memperdalam pengetahuan, dan memahami mekanisme kerja lembaga negara. Pemahaman tersebut diharapkan menjadi bekal bagi mahasiswa dalam menentukan bentuk pengabdian kepada masyarakat dan negara.
“Mahasiswa perlu belajar memahami bagaimana lembaga negara bekerja, berani bertanya, dan mendalami proses politik yang berjalan. Kelak, saudara akan memilih ruang pengabdian masing-masing dan berpartisipasi dalam memberikan kontribusi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Koko.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unair, Prof. Dr. Radian Salman, S.H., LL.M., menjelaskan posisi DPD RI dalam sistem bikameral asimetris di Indonesia.
Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD RI memiliki peran dalam memperjuangkan kepentingan wilayah. Namun, kewenangan legislasinya masih menjadi bagian dari diskusi mengenai penguatan sistem perwakilan nasional.
Radian menilai penguatan agregasi kepentingan daerah penting dalam pembahasan kebijakan, khususnya terkait hubungan keuangan pusat dan daerah. Kebijakan nasional perlu mempertimbangkan keragaman kebutuhan setiap wilayah agar pembangunan dapat berlangsung lebih merata.
Dari perspektif komunikasi politik, akademisi Departemen Ilmu Komunikasi Unair, Dr. Suko Widodo, Drs., M.Si., mengingatkan bahwa politik tidak terbatas pada partai politik dan pemilihan umum. Politik juga mencakup proses menghimpun aspirasi masyarakat, memperjuangkannya, hingga menerjemahkannya menjadi kebijakan publik.
Suko mengibaratkan hubungan mahasiswa dan DPD RI seperti “jodoh yang belum dikenalkan”. Menurut dia, keduanya memiliki kepedulian terhadap masa depan bangsa, tetapi komunikasi di antara keduanya masih perlu diperkuat.
“Mahasiswa dan DPD RI itu seperti jodoh yang belum dikenalkan. Sebenarnya dekat di hati, karena sama-sama memiliki kepedulian terhadap masa depan Indonesia, tetapi masih jauh dalam komunikasi. Karena itu, ruang pertemuan seperti ini penting agar mahasiswa lebih mengenal DPD RI dan memahami bagaimana aspirasi daerah diperjuangkan di tingkat nasional,” ujar Suko.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Kemahasiswaan DPD RI, Dr. Eko Supeno, Drs., M.Si. Forum ini menjadi ruang dialog antara mahasiswa, akademisi, dan perwakilan lembaga negara untuk memperluas pemahaman mengenai demokrasi sekaligus memperkuat keterlibatan generasi muda dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
