Pesantren Berasrama dengan 1.000 Santri Kini Bisa Kelola Dapur MBG Mandiri, BGN Tetapkan Standar Ketat

Penulis Syaiful Hidayat
Editor -

- Author

Jumat, 7 Agustus 2026 - 01:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono. (Dok. Istimewa)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono. (Dok. Istimewa)

Jakarta – Pemerintah membuka peluang bagi pondok pesantren berasrama yang memiliki lebih dari 1.000 santri untuk mengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan layanan sekaligus menjaga kualitas penyediaan makanan bergizi bagi para santri.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Perbaikan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (6/8/2026).

Melalui kebijakan itu, pondok pesantren yang memenuhi persyaratan diperbolehkan membangun dan mengoperasikan dapur sendiri dengan syarat memenuhi standar operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk ketentuan keamanan pangan dan sanitasi. Adapun pesantren yang memiliki santri kurang dari 1.000 orang akan dilayani oleh SPPG terdekat agar pelaksanaan program tetap efektif.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah pemerintah untuk memperluas akses Program MBG tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

“Pesantren yang memiliki lebih dari seribu santri dan menggunakan sistem berasrama dapat membangun dapur sendiri. Namun, dapur tersebut harus memenuhi standar SPPG, termasuk memiliki persyaratan kesehatan dan sanitasi yang telah ditetapkan. Sementara pesantren dengan jumlah santri di bawah ketentuan itu akan dilayani oleh SPPG terdekat,” ujar Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar usai Rakortas, dikutip dari laman resmi Badan Gizi Nasional, Jumat (7/8/2026).

Mas Dar menegaskan seluruh dapur MBG, termasuk yang berada di lingkungan pondok pesantren, wajib menerapkan standar operasional yang sama. Langkah itu dilakukan untuk memastikan makanan yang diterima penerima manfaat memenuhi aspek gizi, keamanan pangan, dan higienitas.

“Yang kami bangun bukan hanya jangkauan layanan, tetapi juga kualitasnya. Di mana pun dapur MBG beroperasi, standar pelayanan, keamanan pangan, dan higienitas harus sama agar seluruh penerima manfaat memperoleh makanan bergizi yang aman dan berkualitas,” tegasnya.

BACA JUGA  Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Temui Kementerian ESDM, Bahas Kepastian Pasokan BBM di Jatim

Ia menambahkan, keterlibatan pondok pesantren dalam penyelenggaraan Program MBG menjadi bentuk kolaborasi pemerintah dengan lembaga pendidikan dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda. Dengan jumlah santri yang besar dan sistem pendidikan berasrama, pesantren dinilai memiliki kapasitas untuk menjadi bagian penting dalam ekosistem pelayanan gizi nasional.

Penulis : Syaiful Hidayat

Editor : -

Follow WhatsApp Channel digitaljatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Temui Kementerian ESDM, Bahas Kepastian Pasokan BBM di Jatim
Wagub Emil Dorong Ekonomi Syariah Jatim, Tekankan Pentingnya Ekosistem Berkelanjutan
Wagub Emil Tekankan Peran Pemerintah Jembatani Pekerja dan Industri
Ning Lia Dukung Transmigrasi Berbasis Usulan Daerah untuk Perkuat Ekonomi Komunal
Survei KPK Sebut 50% Mahasiswa Masih Nyontek, Ini Respons Gus Hilman PKB
Senator Lia Istifhama Apresiasi Menko Zulhas, 26 Ribu Gerai KDKMP Siap Beroperasi Bulan Ini
Temui Presiden Prabowo, Presiden FIFA Apresiasi Sukses Indonesia Gelar FIFA ASEAN Cup 2026
Menko Cak Imin Ganti Alphard dengan Maung Garuda Buatan Pindad
Berita ini 26 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 20 Oktober 2026 - 22:14 WIB

Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Temui Kementerian ESDM, Bahas Kepastian Pasokan BBM di Jatim

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 02:57 WIB

Wagub Emil Dorong Ekonomi Syariah Jatim, Tekankan Pentingnya Ekosistem Berkelanjutan

Kamis, 8 Oktober 2026 - 11:49 WIB

Wagub Emil Tekankan Peran Pemerintah Jembatani Pekerja dan Industri

Rabu, 7 Oktober 2026 - 02:16 WIB

Ning Lia Dukung Transmigrasi Berbasis Usulan Daerah untuk Perkuat Ekonomi Komunal

Selasa, 6 Oktober 2026 - 21:57 WIB

Survei KPK Sebut 50% Mahasiswa Masih Nyontek, Ini Respons Gus Hilman PKB

Berita Terbaru

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau pelaksanaan khitanan massal dan cek kesehatan gratis (CKG) di Pendopo Kabupaten Pacitan. (Dok. Humas Pemprov)

Pemerintahan dan Kebijakan

Sambut HSN 2026, Khofifah Pastikan Layanan Kesehatan Gratis Menyentuh Warga Pacitan

Jumat, 23 Okt 2026 - 03:31 WIB

Pansus IV DPRD Sidoarjo Bahas Raperda Tibumtranmas, Koordinasi Antar-OPD Jadi Sorotan. (Dok. Syaiful)

Pemerintahan dan Kebijakan

Pansus IV DPRD Sidoarjo Bahas Raperda Tibumtranmas, Koordinasi Antar-OPD Jadi Sorotan

Kamis, 22 Okt 2026 - 23:53 WIB

WhatsApp