Malang – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI sekaligus Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sudaryono, menghadiri Pelantikan Pengurus DPD HKTI Provinsi Jawa Timur dan DPC HKTI Kabupaten/Kota se-Jawa Timur di Taman Edukasi D’Embung Park Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jumat (17/7/2026).
Pelantikan tersebut turut dihadiri anggota DPR RI Dapil Malang Raya Moreno Soeprapto, anggota DPD RI Dr Lia Istifhama, serta Ketua DPD HKTI Jawa Timur H M Arum Sabil, dan sejumlah petani Jawa Timur.
Sudaryono dalam kesempatan itu menegaskan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan dan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Menurutnya, keberhasilan program pertanian membutuhkan keterlibatan dan kerja bersama seluruh elemen, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi petani, dinas pertanian hingga para penyuluh di lapangan.
“Kita punya presiden yang istimewa. Presiden yang terpilih secara demokratis. Yang memilih dibela, yang tidak memilih juga dibela oleh Presiden. Cara Presiden membangun Indonesia adalah dengan menempatkan pangan dan sektor pertanian sebagai skala prioritas,” ujar Sudaryono.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran HKTI, termasuk pengurus yang baru dilantik, mengambil peran aktif dalam mendukung berbagai program pemerintah di bidang pertanian. Sinergi dengan pemerintah daerah, dinas pertanian, penyuluh, serta petani dinilai menjadi kunci untuk memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
“Kalau HKTI tidak ikut, kepala daerah tidak ikut, kepala dinas pertanian tidak aktif, dan penyuluh pertanian tidak bekerja dengan baik, maka sudah pasti ada yang salah. Semua harus bergerak bersama,” tegasnya.
Sudaryono menyebut sejumlah capaian di sektor pangan menjadi bukti kuatnya komitmen pemerintah terhadap pertanian. Indonesia, kata dia, telah mencapai swasembada pangan dan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap sejumlah komoditas impor.
Ia mencontohkan kebijakan di sektor gula. Saat ini, Indonesia menurutnya sudah tidak lagi mengimpor gula untuk kebutuhan konsumsi. Pemerintah juga terus mendorong peningkatan produksi dalam negeri agar ke depan Indonesia semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan gula nasional.
“Pelan-pelan kita sudah tidak impor gula konsumsi. Presiden sudah menyatakan Indonesia harus berhenti impor gula. Kalau perlu kita produksi gula sebanyak-banyaknya. Kalau produksinya berlebih, gula bisa diolah menjadi bahan bakar,” katanya.
Sudaryono juga menyinggung pengembangan energi berbasis komoditas pertanian sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian energi nasional. Salah satunya melalui pemanfaatan minyak sawit dalam program biodiesel hingga B50.
Menurutnya, kebijakan pemerintah yang berpihak pada sektor pertanian juga mulai memberikan dampak positif terhadap nilai ekonomi komoditas dan kesejahteraan petani. Harga tebu maupun sejumlah komoditas pertanian lainnya disebut berada pada kondisi yang semakin baik.
Sudaryono mengatakan keberpihakan Presiden Prabowo terhadap petani dan sektor pertanian bukanlah hal baru. Jauh sebelum menjadi Presiden, Prabowo yang pernah memimpin HKTI telah secara konsisten menyuarakan pentingnya mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan.
“Pada 2014 dan 2019, Ketua Umum HKTI saat itu, Prabowo Subianto, menjadi salah satu orang yang paling lantang menyuarakan sikap antiimpor beras, jagung, dan gula. Sekarang setelah menjadi Presiden, komitmen untuk mewujudkan kemandirian pangan itu terus dijalankan,” ujarnya.
Menariknya, acara pelantikan tidak hanya berlangsung secara seremonial. Di tengah sambutannya, Sudaryono juga berdialog langsung dengan para petani. Sejumlah persoalan dan aspirasi terkait kondisi pertanian di lapangan disampaikan langsung kepada Wamentan.
Pada kesempatan tersebut, Sudaryono juga menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian kepada petani, di antaranya berupa drone pertanian dan traktor. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung modernisasi pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas petani.
Sementara itu, Ketua DPD HKTI Jawa Timur, H M Arum Sabil, menegaskan bahwa Jawa Timur memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Selama ini, Jawa Timur telah menjadi salah satu barometer pangan Indonesia sekaligus daerah penyangga utama bagi berbagai komoditas pertanian nasional.
“Jawa Timur saat ini menjadi barometer pangan Indonesia. Karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu program strategis nasional, maka HKTI Jawa Timur harus mengambil peran lebih besar. Kita harus menjadi motor penggerak dalam memperkuat kekuatan pangan nasional,” ujar Arum Sabil.
Menurutnya, keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian semakin nyata melalui berbagai kebijakan yang memberikan manfaat langsung kepada petani. Salah satunya adalah kebijakan di sektor pupuk yang turut mendukung produktivitas dan keberlanjutan usaha pertanian.
“Di tengah harga pupuk global yang mengalami kenaikan, harga pupuk di Indonesia justru bisa turun 20 persen. Ini merupakan kebijakan yang sangat berarti bagi petani. Ketika biaya produksi bisa ditekan, petani memiliki ruang yang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraannya,” katanya.
Arum Sabil menegaskan, momentum tersebut harus dijawab oleh seluruh jajaran HKTI Jawa Timur dengan kerja nyata hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Pengurus HKTI, menurutnya, tidak cukup hanya hadir sebagai organisasi, tetapi harus turun langsung mendampingi petani, menyerap aspirasi, dan menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan pertanian.
Dalam kesempatan yang sama, anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, menegaskan bahwa penguatan sektor pertanian harus berjalan beriringan dengan keberpihakan kebijakan terhadap petani sebagai pelaku utama yang menjaga ketahanan pangan nasional. Menurutnya, suara dan kebutuhan petani di daerah harus terus diperjuangkan agar mendapat ruang dalam setiap kebijakan strategis pemerintah pusat.
“Sebagai wakil daerah di DPD RI, tentu menjadi tanggung jawab kami untuk memastikan aspirasi petani dari Jawa Timur didengar dan diperjuangkan di tingkat nasional. Jawa Timur selama ini menjadi salah satu tulang punggung pangan Indonesia. Karena itu, petani yang berada di garis terdepan produksi pangan juga harus mendapatkan perhatian dan keberpihakan yang sepadan,” ujar Lia.
Menurutnya, semangat pemerintah menjadikan pertanian dan kedaulatan pangan sebagai agenda strategis nasional merupakan momentum besar bagi daerah untuk memperkuat sektor pertaniannya. Namun, kebijakan tersebut harus diikuti dengan penguatan ekosistem pertanian secara menyeluruh, mulai dari kemudahan memperoleh pupuk dan sarana produksi, modernisasi alat pertanian, penguatan infrastruktur hingga jaminan harga dan akses pasar bagi hasil panen petani.
“Kita tidak boleh hanya berbicara tentang bagaimana meningkatkan produksi. Yang tidak kalah penting adalah memastikan ketika produksi meningkat, kesejahteraan petani juga ikut meningkat. Jangan sampai petani berhasil menghasilkan panen yang melimpah, tetapi justru menghadapi persoalan harga ketika musim panen tiba. Ketahanan pangan harus dibangun bersamaan dengan ketahanan ekonomi para petaninya,” tegasnya.
Lia menilai HKTI memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara petani dan pemerintah. Karena itu, ia berharap kepengurusan DPD HKTI Jawa Timur dan DPC HKTI kabupaten/kota yang baru dilantik mampu menyerap persoalan riil yang dihadapi petani sekaligus mengawal implementasi berbagai kebijakan pemerintah hingga benar-benar dirasakan di tingkat akar rumput.
“HKTI harus menjadi rumah besar bagi petani. Aspirasi dari desa-desa dan sentra-sentra pertanian harus dihimpun, diperjuangkan dan dicarikan solusinya bersama. Kami di DPD RI juga siap menjadi bagian dari ikhtiar tersebut dengan membawa kepentingan dan kebutuhan daerah ke tingkat nasional,” katanya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Yoyok
