Sidoarjo – Sebanyak 230 calon kepala desa (cakades) dari 80 desa mengikuti pembekalan Pilkades serentak yang digelar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (7/5/2026).
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sidoarjo Probo Agus Sunarno mengatakan, pembekalan tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada para cakades terkait regulasi, tata kelola pemerintahan desa hingga potensi kerawanan konflik saat Pilkades.
“Hari ini ada 230 calon kepala desa yang terdaftar dari 80 desa. Dasar hukumnya sudah diterbitkan melalui Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2026 terkait perubahan aturan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan,” ujarnya.
Menurut Probo, para cakades juga diminta memahami kondisi desa masing-masing, mulai dari potensi, persoalan hingga kebutuhan infrastruktur desa. Termasuk memahami pengelolaan anggaran desa agar sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.
“Potensi desa, permasalahan desa hingga infrastruktur desa harus dipahami dengan baik. Para calon kepala desa juga bisa berkoordinasi dengan Dinas PMD sebagai acuan mengetahui kondisi desa,” katanya.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan agar seluruh calon kepala desa menghindari praktik money politic yang berlebihan. Sebab, tingginya biaya politik dinilai berpotensi memicu tindakan korupsi saat menjabat nantinya.
“Kami bersama Kapolres dan Dandim memberikan pembekalan supaya Pilkades tanggal 24 Mei nanti berjalan baik, aman dan lancar. Jangan sampai terjadi kegaduhan di desa,” ujar Subandi.
Subandi menyoroti besarnya biaya politik yang dikeluarkan sebagian cakades dalam kontestasi Pilkades. Menurutnya, kondisi itu dapat menjadi beban bagi kepala desa terpilih.
“Kalau biaya politik terlalu tinggi, nanti saat menjabat bisa muncul godaan korupsi. Karena merasa sudah mengeluarkan biaya besar saat pencalonan,” tegasnya.
Bupati Subandi menyebut Pemkab Sidoarjo bersama aparat keamanan telah memetakan sejumlah wilayah yang dinilai rawan konflik selama pelaksanaan Pilkades serentak.
Koordinasi juga dilakukan bersama Polresta Sidoarjo, Kodim hingga Dinas PMD untuk melakukan pendampingan di wilayah-wilayah tertentu.
“Daerah-daerah yang rawan sudah kami petakan. Yang terpenting para paslon dan tim sukses bisa menjaga stabilitas politik desa agar tidak memicu konflik maupun kegaduhan,” pungkasnya.
Editor : Yoyok
