Surabaya – Konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran membuat ribuan jamaah umrah asal Indonesia resah. Penutupan sejumlah jalur penerbangan menuju dan dari Masjidil Haram memicu kekhawatiran potensi jamaah terlantar di Tanah Suci.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas meminta pemerintah pusat bergerak cepat menjamin keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang tengah berada di Arab Saudi.
“Pemerintah harus membuka semacam kran komunikasi atau posko komunikasi dengan seluruh travel umrah yang saat ini sedang mendampingi jamaahnya di sana,” ujar Puguh, Rabu (4/2/2026).
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim itu menekankan komunikasi intens antara pemerintah, travel, dan jamaah menjadi kunci untuk mencegah potensi penelantaran.
“Terlebih paket pesawat dan hotel biasanya sudah bersifat tetap (fix), sehingga travel tidak bisa memperpanjang masa tinggal tanpa biaya tambahan,” kata Puguh.
Ia mengingatkan situasi geopolitik di kawasan tidak bisa dianggap remeh. Ketegangan antara Israel dan Amerika Serikat dengan Iran, hingga aksi saling serang rudal, dinilai berpotensi memicu eskalasi lebih besar.
“Ini bukan situasi biasa. Bahkan bisa memicu perang dunia ketiga. Sementara kita tahu jamaah umrah Indonesia sedang banyak berada di Mekkah pada momentum Ramadan—ada yang umrah, ada yang iktikaf,” tegasnya.
Puguh menilai Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bersama pemerintah Indonesia harus bersikap sigap dan tegas. Bagi jamaah yang tertahan akibat penutupan penerbangan, negara dinilai wajib hadir memberikan kepastian.
“Pemerintah harus membuka akses komunikasi dengan travel, memfasilitasi kemudahan mencari penginapan sampai penerbangan kembali dibuka. Ini bukan hal kecil. Ada ribuan nyawa WNI yang membutuhkan jaminan keamanan,” imbuh anggota DPRD Jatim dari Dapil Malang Raya itu.
Ia juga menekankan pentingnya langkah mitigasi serius apabila eskalasi konflik meluas hingga mendekati wilayah Arab Saudi. Menurutnya, jika situasi memburuk, jamaah Indonesia menjadi kelompok paling rentan.
“Saya pikir langkah-langkah mitigatif harus disiapkan. Jangan menunggu situasi makin genting. Jaminan keamanan dan kepastian bagi jamaah umrah Indonesia wajib jadi prioritas,” tegasnya.
Puguh berharap pemerintah tidak sekadar memantau, tetapi benar-benar memastikan tidak ada satu pun jamaah Indonesia yang terlantar, baik yang baru tiba, sedang beribadah, maupun yang tertahan menunggu kepulangan.
“Negara harus hadir. Itu yang utama,” pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Yoyok
