Malang – Akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), persoalan sampah, hingga sulitnya mengakses program bedah rumah menjadi aspirasi utama warga dalam reses Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan (Dapil) Malang Raya, Puguh Wiji Pamungkas, di Kecamatan Klojen dan Blimbing, Kota Malang, Jumat (25/7/2026).
Dalam kegiatan serap aspirasi Masa Sidang III Tahun 2026 itu, Anggota Komisi E DPRD Jatim menerima berbagai masukan dari tokoh masyarakat, perwakilan warga, dan sejumlah elemen masyarakat mengenai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Puguh mengatakan, keluhan yang paling banyak disampaikan masyarakat berkaitan dengan validitas DTSEN yang menjadi acuan penyaluran berbagai program bantuan pemerintah.
“Banyak warga merasa seharusnya berhak menerima bantuan, tetapi justru masuk kelompok desil 6 sampai 10 sehingga tidak bisa mengakses berbagai program bantuan. Ketika mereka mengurus perubahan data, prosesnya juga masih dirasakan cukup sulit,” ujar Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Timur tersebut.
Menurut dia, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, ketepatan data menjadi kunci agar bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Puguh mendukung langkah pemerintah yang saat ini melakukan ground checking secara masif untuk memastikan akurasi data penerima bantuan.
“Ground checking yang sedang dilakukan pemerintah harus benar-benar dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan DTSEN sehingga bantuan sosial tepat sasaran dan diterima masyarakat yang memang berhak,” katanya dalam keterangannya, Selasa (28/7/2026).
Selain persoalan data sosial, Puguh juga menyoroti pengelolaan sampah di Kota Malang yang dinilai masih membutuhkan pembenahan.
Menurutnya, persoalan sampah dapat diatasi apabila pemerintah memiliki komitmen membangun sistem pengelolaan yang terintegrasi, mulai dari penyediaan infrastruktur hingga penguatan edukasi kepada masyarakat.
“Saya meyakini masyarakat akan lebih disiplin membuang sampah apabila pemerintah menyiapkan infrastruktur yang memadai. Tempat sampah harus tersedia, armada pengangkut mencukupi, TPS layak, dan masyarakat terus diedukasi untuk memilah sampah sejak dari rumah,” jelasnya.
Ia menyebut masih terdapat sejumlah titik yang menjadi perhatian masyarakat karena dipenuhi tumpukan sampah, di antaranya kawasan Muharto di sekitar jembatan serta Jalan Borobudur.
Kondisi tersebut, lanjut Puguh, tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga berpotensi menurunkan citra Kota Malang sebagai kota pendidikan sekaligus destinasi wisata.
“Kalau pengelolaan sampah tidak segera dibenahi, tentu akan menimbulkan kesan yang kurang baik bagi masyarakat maupun wisatawan yang datang ke Kota Malang,” tegasnya.
Dalam reses itu, warga juga menyampaikan aspirasi terkait program bedah rumah. Sejumlah masyarakat mengaku membutuhkan bantuan perbaikan rumah, namun belum dapat mengakses program karena tidak masuk dalam kategori desil penerima bantuan.
Puguh menegaskan seluruh aspirasi yang dihimpun akan diperjuangkan agar menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Reses menjadi momentum penting untuk memastikan suara masyarakat benar-benar sampai kepada pemerintah. Aspirasi ini akan kami perjuangkan agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat, baik terkait validitas data sosial, pengelolaan sampah, maupun akses terhadap program-program bantuan pemerintah,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : -
