Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Apresiasi Putusan MK soal Sekolah Gratis, Ingatkan Skema Pembiayaan Harus Jelas

- Publisher

Sabtu, 11 Juli 2026 - 00:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni. (dok. Istimewa)

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni. (dok. Istimewa)

Surabaya – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan negara menjamin pendidikan dasar gratis bagi siswa SD dan SMP, baik di sekolah negeri, swasta, maupun madrasah. Menurutnya, putusan tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat hak setiap anak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi.

Melalui Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024, MK menyatakan ketentuan yang selama ini hanya membebaskan biaya pendidikan di sekolah negeri bersifat diskriminatif. Putusan itu sekaligus menegaskan kewajiban negara menjamin akses pendidikan dasar yang adil dan merata bagi seluruh warga negara.

“Putusan ini merupakan langkah yang patut diapresiasi karena menegaskan bahwa pendidikan dasar adalah hak setiap anak Indonesia tanpa diskriminasi, baik yang bersekolah di SD maupun SMP negeri, swasta, maupun madrasah,” kata Sri Wahyuni, Sabtu (11/7/2026).

Meski demikian, politisi Partai Demokrat itu mengingatkan agar implementasi putusan tersebut dipersiapkan secara matang. Menurutnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus segera menyusun skema pembiayaan yang jelas agar sekolah swasta dan madrasah tidak mengalami kesulitan operasional.

“Jangan sampai kebijakan yang baik ini justru berdampak pada menurunnya kualitas layanan pendidikan,” tegas Sri Wahyuni.

Sri Wahyuni juga mendorong adanya koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyelenggara pendidikan swasta untuk menyusun mekanisme pendanaan yang transparan, akuntabel, serta berkelanjutan.

Ia berharap putusan MK tersebut menjadi momentum memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus mengurangi beban ekonomi masyarakat. Namun, menurutnya, pelaksanaan kebijakan itu tetap harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah.

“Dengan persiapan yang baik, putusan MK ini berpeluang besar memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus mengurangi beban ekonomi masyarakat tanpa mengorbankan mutu pendidikan. Harus menyesuaikan kondisi fiskal yang ada,” pungkasnya.

BACA JUGA  Sekdaprov Jatim Adhy Karyono Raih Doktor UI, Model PKH Produktif-Inklusif Jadi Solusi Perlindungan Sosial

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Penulis : Syaiful Hidayat

Editor : Yoyok

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel digitaljatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sekdaprov Jatim Adhy Karyono Raih Doktor UI, Model PKH Produktif-Inklusif Jadi Solusi Perlindungan Sosial
Penjaringan Siswa Sekolah Rakyat di Jatim Masih Berjalan, Gubernur Khofifah Tegaskan Pemprov Dukung Program Nasional
Seminar Nasional IPM Jatim, Lia Istifhama Ajak Pelajar Putus Mata Rantai Kekerasan
DPD RI Lia Istifhama Beberkan Cara Membangun Generasi Tangguh dan Bebas Kekerasan
Gubernur Khofifah Ajak Alumni UNAIR di Riau Perkuat Kolaborasi demi Kemajuan Daerah
Ini 4 Prinsip Keseimbangan Ala Lia Istifhama agar Pelajar Tak Hanya Unggul Akademik
Puguh DPRD Jatim Dukung Putusan MK soal Sekolah Gratis, Guru Juga Harus Sejahtera
Gubernur Khofifah Sambut 120 Murid ADEM Repatriasi 2026, Tegaskan Komitmen Pendidikan Berkualitas di Jatim

Berita Terkait

Sabtu, 11 Juli 2026 - 04:12 WIB

Sekdaprov Jatim Adhy Karyono Raih Doktor UI, Model PKH Produktif-Inklusif Jadi Solusi Perlindungan Sosial

Sabtu, 11 Juli 2026 - 00:33 WIB

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Apresiasi Putusan MK soal Sekolah Gratis, Ingatkan Skema Pembiayaan Harus Jelas

Kamis, 9 Juli 2026 - 22:23 WIB

Penjaringan Siswa Sekolah Rakyat di Jatim Masih Berjalan, Gubernur Khofifah Tegaskan Pemprov Dukung Program Nasional

Rabu, 8 Juli 2026 - 23:26 WIB

Seminar Nasional IPM Jatim, Lia Istifhama Ajak Pelajar Putus Mata Rantai Kekerasan

Rabu, 8 Juli 2026 - 23:12 WIB

DPD RI Lia Istifhama Beberkan Cara Membangun Generasi Tangguh dan Bebas Kekerasan

Berita Terbaru

Ketua TP PKK Jawa Timur Arumi Bachsin usai menghadiri pembukaan Pameran UMKM PKK, Cek Kesehatan Gratis (CKG), dan Pencanangan Rekor MURI Gerakan Minum Multiple Micronutrient Supplement (MMS) Serentak bagi ibu hamil dari 24 kabupaten/kota se-Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Claro Makassar. (Dok. Adpim For Digitaljatim)

Pemerintahan & Kebijakan

Buka Rangkaian HKG PKK ke-54, Arumi Bachsin Ajak Ibu Hamil Rutin Minum Tablet MMS

Sabtu, 11 Jul 2026 - 03:06 WIB