Depok – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, resmi meraih gelar Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Kamis (9/7/2026).
Gelar tersebut diraih setelah Adhy berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul “Dari Bantuan Sosial ke Warga Negara Produktif: Program Keluarga Harapan sebagai Investasi Sosial” dalam Sidang Terbuka Senat Akademik Universitas Indonesia di Auditorium Juwono Sudarsono, Gedung F FISIP UI, Depok.
Dalam sidang promosi yang dipimpin Prof. Dra. Evi Fitriani, M.A., M.I.A., Ph.D., Adhy dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,86 dan meraih predikat Yudisium Sangat Memuaskan. Ia juga tercatat sebagai Doktor ke-83 Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia.
Melalui disertasinya, Adhy menawarkan konsep PKH Produktif-Inklusif, sebuah model transformasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang menempatkan perlindungan sosial bukan sekadar bantuan sosial, melainkan investasi sosial untuk menciptakan masyarakat yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
Menurut Adhy, paradigma perlindungan sosial perlu diubah agar tidak lagi dipandang sebagai beban anggaran negara.
“Perlindungan sosial tidak lagi dapat dipandang sebagai beban anggaran, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi,” ujar Adhy dalam keterangannya, Sabtu (11/7/2026).
Ia menjelaskan, selama hampir dua dekade pelaksanaan PKH telah memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut mampu mendorong kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat.
Dalam penelitiannya, Adhy juga menyoroti perjalanan reformasi perlindungan sosial di Indonesia sebagai bagian dari perkembangan Program Keluarga Harapan. Berbagai pembaruan kebijakan pada masa Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, yang kini menjabat Gubernur Jawa Timur, seperti penguatan basis data terpadu, digitalisasi penyaluran bantuan sosial, hingga pengembangan sistem perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif menjadi bagian dari kajian akademiknya.
Berangkat dari hasil penelitian tersebut, Adhy menawarkan model PKH Produktif-Inklusif sebagai arah baru kebijakan perlindungan sosial di Indonesia.
“Model ini menekankan bahwa negara perlu memberikan perlindungan sosial yang inklusif sebagai fondasi sebelum mendorong produktivitas masyarakat melalui peningkatan kapasitas, perluasan kesempatan kerja, dan akses terhadap pasar,” jelasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan graduasi keluarga penerima manfaat tidak cukup hanya diukur dari berhentinya bantuan sosial, melainkan harus dibuktikan dengan tercapainya kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
“Kesejahteraan tidak berhenti pada berkurangnya kemiskinan. Tujuan akhirnya adalah melahirkan warga negara yang produktif, mandiri, dan berdaya saing,” tegasnya.
Menutup orasi ilmiahnya, Adhy menegaskan bahwa ilmu pengetahuan harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan publik.
“Pada akhirnya, ilmu pengetahuan hanya akan menemukan kemuliaannya ketika ia menjelma menjadi pengabdian. Disertasi ini bukanlah garis akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk menghadirkan kebijakan publik yang semakin berbasis ilmu pengetahuan demi kemanfaatan masyarakat,” pungkasnya.
Sidang terbuka tersebut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur, anggota Komisi IX DPR RI, akademisi, jajaran pejabat pemerintah, serta tamu undangan lainnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Yoyok
