Surabaya – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Timur, Yordan M. Batara Goa, menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai sekitar Rp3,38 triliun. Menurutnya, sebagian SiLPA tersebut akan dimanfaatkan untuk menutup rencana pembiayaan dalam APBD 2026.
“Memang proses penganggaran kita menggunakan model penganggaran defisit. Dalam APBD 2026 ada rencana pembiayaan sebesar Rp925 miliar yang memang akan diambil dari SiLPA 2025,” ujar Yordan saat ditemui di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim, Jumat (10/7/2026) sore.
Anggota Komisi A DPRD Jatim itu menjelaskan, sejak awal pemerintah telah memperkirakan akan terdapat SiLPA pada APBD 2025. Karena itu, skema penganggaran defisit diterapkan dengan memanfaatkan sebagian SiLPA sebagai sumber pembiayaan APBD 2026.
“Pemanfaatannya nanti akan dibahas dalam Perubahan APBD 2026. Yang jelas, prioritasnya untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam RKPD 2026, termasuk program-program Nawa Bhakti Satya Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” jelasnya.
Politikus PDI Perjuangan tersebut menegaskan, penggunaan SiLPA harus mengutamakan pemenuhan kewajiban anggaran, seperti dana bagi hasil cukai dan belanja wajib lainnya. Jika masih terdapat sisa anggaran, menurutnya harus diarahkan untuk program-program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Kalau masih ada sisanya, tentu harus digunakan untuk program prioritas Pemprov agar masyarakat benar-benar merasakan dampaknya, terutama warga yang membutuhkan bantuan,” katanya.
Yordan juga menilai angka kemiskinan di Jawa Timur masih relatif tinggi. Karena itu, ia meminta Perubahan APBD 2026 difokuskan pada program yang mampu menekan angka kemiskinan.
“Anggaran bantuan harus benar-benar diarahkan agar masyarakat miskin bisa keluar dari kemiskinan. Itu yang seharusnya menjadi prioritas, karena jumlah penduduk miskin di Jawa Timur masih cukup besar,” imbuhnya.
Selain penanggulangan kemiskinan, Yordan menyoroti masih terbatasnya akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Menurutnya, Pemerintah Provinsi perlu memastikan tidak ada anak yang putus sekolah karena faktor ekonomi.
“Tentu persoalan pendidikan juga harus menjadi perhatian. Kalau kita ingin mengatasi kemiskinan dalam jangka panjang, maka pendidikan harus diperkuat, terutama SMA dan SMK yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Kita harus memastikan tidak ada lulusan SMA/SMK yang akhirnya menganggur atau tidak bisa melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Yoyok
