Jakarta – Pidato Presiden RI Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026 mendapat tanggapan dari sejumlah anggota DPD RI. Dua di antaranya Senator Jawa Timur Lia Istifhama dan Anggota DPD RI Alfiansyah Bustami alias Komeng.
Keduanya menyoroti sisi berbeda dari pidato kenegaraan yang disampaikan Prabowo di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).
Senator Lia Istifhama memberikan apresiasi terhadap kinerja Mahkamah Agung (MA), terutama dalam mempercepat penyelesaian perkara. Sementara Komeng menyoroti implementasi sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Senator Lia menilai capaian MA dalam menyelesaikan perkara menjadi langkah positif dalam memperkuat kepastian hukum dan akses masyarakat terhadap keadilan.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan MA menangani 38.148 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 37.973 perkara telah diputus dengan tingkat produktivitas mencapai 99,54 persen.
Selain itu, sebanyak 35.728 perkara atau 96,74 persen berhasil diselesaikan pada tahap minutasi dalam waktu kurang dari tiga bulan.
Menurut Senator Lia, capaian tersebut layak diapresiasi. Sebab, kecepatan penyelesaian perkara berkaitan erat dengan kepastian hukum yang diterima masyarakat.
“Seperti yang disampaikan Presiden, apresiasi terhadap lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Agung, patut diberikan karena penyelesaian perkara yang cepat merupakan bagian dari upaya menciptakan keadilan. Sebab, ketika perkara terlalu lama diselesaikan, ketidakadilan juga berpotensi diperpanjang,” ujar Ning Lia.
Meski demikian, senator asal Jawa Timur itu mengingatkan agar kecepatan penyelesaian perkara tidak mengorbankan kualitas putusan.
Menurut dia, proses peradilan harus tetap mengedepankan ketelitian, independensi, transparansi, serta prinsip keadilan.
“Yang kami harapkan juga kecepatan penyelesaian perkara harus tetap dibarengi dengan ketelitian, independensi, dan keberpihakan pada nilai-nilai keadilan,” tegasnya.
Senator Lia juga menilai capaian produktivitas MA tidak semestinya berhenti sebagai angka administratif. Lebih dari itu, kinerja tersebut harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan peradilan yang mudah, cepat, transparan, dan adil.
“Angka 99,54 persen tentu merupakan capaian yang patut diapresiasi. Tetapi yang paling penting adalah masyarakat merasakan dampaknya. Masyarakat diharapkan tidak hanya melihat angka produktivitas, tetapi juga harus merasakan bahwa proses peradilan semakin mudah, cepat, transparan, dan adil,” kata Ning Lia.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya menjaga supremasi hukum dan kemandirian hakim. Menurutnya, keadilan harus dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat dan tidak boleh hanya bisa diakses mereka yang memiliki kekuatan maupun sumber daya.
“Kita harus menjaga supremasi hukum dan kemandirian hakim,” tegas Prabowo.
Senator Lia menilai pesan tersebut menjadi bagian penting dalam penguatan sistem peradilan. Peningkatan kinerja lembaga peradilan, kata dia, harus berjalan beriringan dengan penguatan independensi kekuasaan kehakiman.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan peradilan bukan hanya seberapa banyak perkara yang diselesaikan, tetapi juga seberapa besar masyarakat mendapatkan kepastian dan rasa keadilan,” pungkas Ning Lia.
Sementara itu, Komeng memberikan sorotan berbeda. Dia menilai sejumlah program pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo, termasuk MBG dan KDKMP, pada dasarnya memiliki tujuan yang baik.
Namun, Komeng menyoroti persoalan implementasi program di lapangan.
“Sebenarnya semua program presiden itu bagus cuma yang kerjanya aja pada kagak bener,” kata Komeng berseloroh di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jumat (14/8/2026).
Ia berharap pelaksanaan MBG ke depan semakin baik. Komeng juga menyinggung Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang kini memimpin lembaga tersebut.
“Makanya mudah-mudahan yang sekarang, Mas Dar ya? Mudah-mudahan bagus. Karena memang MBG bagus. Kopdes juga bagus, apalagi Komeng,” katanya sembari tertawa.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pemerintah akan melanjutkan program MBG dengan sejumlah perbaikan dan efisiensi.
“Saya bertekad teruskan program MBG dengan perbaikan, dengan efisiensi,” kata Prabowo.
Presiden menyebut pembangunan manusia menjadi salah satu faktor penting yang menentukan masa depan Indonesia. Karena itu, pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya gizi, menjadi perhatian pemerintah.
“Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, MBG juga diarahkan untuk membantu mengatasi persoalan gizi buruk yang masih terjadi di sejumlah daerah.
Dia menyebut prevalensi gizi buruk di beberapa tempat masih mencapai sekitar 25 persen. Kondisi tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan karena berpotensi menghambat tumbuh kembang anak.
“ Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting, kita tidak boleh menerima itu,” tegas Prabowo.
Tanggapan Lia dan Komeng memperlihatkan dua fokus berbeda dalam mengawal kebijakan pemerintah.
Lia menitikberatkan pada sektor hukum dan peradilan, khususnya keseimbangan antara kecepatan penyelesaian perkara, kualitas putusan, independensi hakim, dan rasa keadilan masyarakat.
Sementara Komeng menyoroti aspek implementasi program pemerintah. Menurutnya, kebijakan yang memiliki tujuan baik tetap membutuhkan pelaksanaan yang tepat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh besarnya program maupun angka capaian. Dampak nyata yang dirasakan masyarakat menjadi ukuran penting dalam menilai efektivitas pemerintahan.
Sidang Tahunan MPR RI 2026 pun menjadi momentum bagi para wakil rakyat untuk terus mengawal kebijakan pemerintah agar pelaksanaannya semakin efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful
