Magetan – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan sosial (bansos) dan berbagai dukungan pemberdayaan senilai Rp 9,8674 miliar kepada masyarakat Kabupaten Magetan. Bantuan diserahkan di Pendopo Surya Graha, Selasa (6/10/2026).
Bantuan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga diarahkan sebagai pengungkit ketahanan dan kemandirian ekonomi keluarga.
Khofifah mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Dia meminta seluruh penerima memanfaatkan bantuan secara tepat dan mengoptimalkan pendampingan yang diberikan agar manfaatnya dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat.
“Saya berharap seluruh bantuan ini tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat. Lebih dari itu, saya ingin bantuan ini memberikan efek pengungkit (multiplier effect) bagi ketahanan ekonomi Bapak/Ibu sekalian,” kata Khofifah dalam keterangannya, Rabu (7/10/2026).
Menurut Khofifah, perlindungan sosial tidak boleh berhenti pada pemenuhan kebutuhan dasar. Bantuan harus menjadi pintu masuk untuk memperkuat kemandirian, produktivitas, sekaligus menumbuhkan semangat kewirausahaan masyarakat.
“Gunakanlah bantuan ini sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan pokok, meningkatkan kemandirian, serta menumbuhkan semangat kewirausahaan dengan pendampingan Pilar-Pilar Sosial yang ada di Jawa Timur,” ujarnya.
Total dukungan Rp 9,8674 miliar di Magetan disalurkan melalui berbagai skema. Mulai dari bantuan sosial bagi kelompok rentan, dukungan bagi pendamping sosial, zakat produktif, program pemberdayaan berbasis desa, hingga Bantuan Keuangan (BK) Desa.
Pada 2026, Pemprov Jatim secara keseluruhan mengalokasikan Rp 171,2695 miliar untuk program bantuan sosial dan tali asih Pilar-Pilar Sosial yang disalurkan kepada masyarakat di berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur.
Khusus di Magetan, melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur disalurkan bantuan sebesar Rp 4,6259 miliar.
Bantuan tersebut antara lain Program Keluarga Harapan Plus (PKH Plus) kepada 1.289 keluarga, masing-masing sebesar Rp 2 juta per tahun. Kemudian bantuan sosial untuk kemiskinan ekstrem kepada 717 penerima, masing-masing Rp 1,5 juta per tahun.
Selain itu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Buruh Pabrik Rokok diberikan kepada 189 penerima dengan nilai masing-masing Rp 1 juta per tahun. Sementara Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) diberikan kepada 138 penerima, masing-masing Rp 3,6 juta per tahun.
Khofifah menjelaskan intervensi bantuan sosial tersebut secara khusus menyasar masyarakat kelompok desil 1 hingga desil 4 dengan kualifikasi tertentu.
” Kita lakukan ini untuk memberikan support kepada mereka yang terkategori desil 1 sampai 4 dengan kualifikasi tertentu. Ada perempuan rawan kemiskinan ekonomi, yaitu mereka yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga, misalnya karena ditinggal suami atau dalam kondisi tertentu harus menopang kebutuhan keluarganya sendiri,” jelasnya.
Selain perempuan rentan kemiskinan, Pemprov Jatim memberikan perhatian kepada lansia kurang mampu melalui PKH Plus. Program ini menyasar warga lanjut usia berusia di atas 70 tahun.
“PKH Plus ini untuk lansia di atas 70 tahun yang kurang mampu. Ini merupakan bentuk intervensi yang kita berikan secara khusus kepada lansia yang membutuhkan dukungan,” ujarnya.
Intervensi juga diberikan kepada penyandang disabilitas berat. Khofifah menyebut penerima dalam kategori tersebut memiliki sedikitnya dua jenis disabilitas.
“Untuk penyandang disabilitas berat, kategorinya paling tidak ada dua item disabilitas. Kepada mereka juga kita berikan support agar mereka mendapatkan perlindungan dan dukungan yang sesuai dengan kebutuhannya,” katanya.
“Jadi pola-pola ini kita distribusikan sebagai penguatan bantuan sosial bagi mereka yang memang masuk kategori desil 1 sampai 4 dengan kualifikasi tertentu,” imbuh Khofifah.
Pemprov Jatim juga memberikan dukungan kepada para pendamping yang berada di garis depan pelayanan sosial. BOP dan tali asih diberikan kepada 127 Pilar Sosial yang terdiri atas Pendamping Disabilitas, SDM PKH Plus, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA).
Total bantuan untuk para pendamping tersebut mencapai Rp 286,6 juta.
Sementara itu, untuk mendorong masyarakat memiliki aktivitas ekonomi produktif, BUMD Provinsi Jawa Timur menyalurkan zakat produktif kepada 100 penerima manfaat. Masing-masing penerima mendapatkan Rp 500 ribu.
Penguatan kesejahteraan masyarakat juga dilakukan melalui program pemberdayaan berbasis desa. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, disalurkan berbagai program pemberdayaan senilai Rp 921,5 juta.
Program tersebut meliputi bantuan BUMDESA kepada tiga desa masing-masing Rp 100 juta, Desa Berdaya kepada dua desa masing-masing Rp 100 juta, Jatim Puspa kepada tiga desa dengan total Rp 376,5 juta, serta Bantuan Keuangan Kabupaten sebesar Rp 45 juta.
Selain itu, Pemprov Jatim menyalurkan Bantuan Keuangan (BK) Desa senilai Rp 4,27 miliar.
Rinciannya, BK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada dua desa senilai Rp 350 juta, BK Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya kepada delapan desa sebesar Rp 1,62 miliar, BK Dinas Perhubungan kepada satu desa sebesar Rp 200 juta.
Kemudian BK Dinas PU Bina Marga kepada empat desa sebesar Rp 700 juta serta BK Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada 10 desa sebesar Rp 1,4 miliar.
Khofifah menegaskan berbagai skema bantuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Menurutnya, perlindungan sosial diperlukan agar masyarakat memiliki daya tahan menghadapi berbagai tantangan. Sementara program pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar semakin mandiri.
Karena itu, Khofifah meminta seluruh program terus dikawal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
“Panjenengan semua adalah garda terdepan dalam memastikan program perlindungan sosial berjalan efektif dan tepat sasaran,” kata Khofifah.
Dia juga mengapresiasi para pendamping sosial yang selama ini mendampingi masyarakat dan memastikan bantuan diterima oleh warga yang membutuhkan.
“Di balik setiap bantuan yang tersalurkan, ada kerja keras para pendamping sosial, TKSK, TAGANA, SDM PKH Plus, serta seluruh unsur Pilar Sosial. Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya,” ujarnya.
Khofifah berharap seluruh Pilar Sosial terus memperkuat sinergi, menjaga integritas, dan meningkatkan kepekaan terhadap dinamika serta kebutuhan masyarakat di lapangan.
Menurutnya, pendampingan yang kuat menjadi bagian penting agar bantuan tidak berhenti sebagai dukungan sesaat, tetapi berkembang menjadi jalan menuju kemandirian masyarakat.
Khofifah mengatakan seluruh intervensi tersebut pada akhirnya harus bermuara pada satu tujuan, yakni memastikan masyarakat memiliki daya tahan sekaligus kesempatan yang semakin besar untuk tumbuh, produktif, dan mandiri.
Upaya tersebut merupakan bagian dari implementasi Nawa Bhakti Satya, khususnya pilar Jatim Sejahtera. Pemprov Jatim terus mendorong sistem perlindungan sosial yang adaptif sekaligus memberdayakan.
Penguatan kemandirian desa dilakukan melalui kerja sama lintas sektor serta pemanfaatan data terpadu agar intervensi pemerintah semakin tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Program ini menjadi salah satu ikhtiar Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara menuju Indonesia Emas 2045 dengan memastikan tidak ada warga yang tertinggal (no one left behind),” tegasnya.
Semangat tersebut sejalan dengan tema Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, yakni “Jatim Unggul, Maju Berkelanjutan”.
Khofifah mengatakan tema tersebut bukan sekadar slogan, tetapi harus diwujudkan melalui kerja nyata yang menghadirkan kesejahteraan secara adil dan merata serta membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk tumbuh dan mandiri.
“Dengan semangat gotong royong dan kepedulian yang tulus, saya yakin Pilar-Pilar Sosial akan terus menjadi kekuatan utama dalam menghadirkan perlindungan sosial yang semakin responsif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
Selain menyerahkan bansos, Khofifah dalam kesempatan tersebut juga memberikan Alquran hadiah dari Raja Salman kepada Bupati Magetan, jajaran Forkopimda Kabupaten Magetan, serta masyarakat yang berkenan menerima.
Khofifah juga membagikan paket sembako kepada masyarakat yang hadir. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga.
Pemberian Alquran dan paket sembako menjadi bagian dari rangkaian silaturahmi Khofifah bersama masyarakat Magetan sekaligus bentuk kepedulian kepada warga.
Sementara bantuan sosial dan dukungan pemberdayaan yang disalurkan diarahkan untuk memberikan perlindungan sekaligus membuka ruang bagi masyarakat agar semakin produktif dan mandiri.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful Hidayat
