Batang – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam mempercepat penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Akad Massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Program Perumahan (KPP) yang disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).
Menurut Khofifah, Pemprov Jatim siap berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah kabupaten/kota, asosiasi pengembang, perbankan, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas akses kepemilikan rumah layak bagi masyarakat.
“Penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan. Pemprov Jawa Timur siap mendukung Asta Cita Presiden Prabowo melalui penguatan ekosistem penyediaan perumahan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan,” ujar Khofifah dalam keterangannya, Jumat (31/7/2026).
Ia menilai sektor perumahan memiliki dampak strategis karena tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui sektor konstruksi, industri bahan bangunan, hingga penyerapan tenaga kerja.
Data Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Jawa Timur per 19 Juni 2026 menunjukkan potensi penyediaan rumah FLPP di Jatim masih sangat besar. Dari total 187.351 unit rumah yang dibangun pengembang di 38 kabupaten/kota, sebanyak 123.948 unit telah terjual melalui skema subsidi.
Sementara itu, masih tersedia 60.881 unit rumah subsidi, terdiri atas 2.048 unit siap huni (ready stock) dan 474 unit yang masih dalam proses pembangunan.
“Data ini menunjukkan Jawa Timur memiliki kapasitas yang kuat untuk mendukung program nasional penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Potensi tersebut harus terus dioptimalkan agar semakin banyak keluarga memiliki hunian yang layak dan terjangkau,” tegasnya.
Khofifah menjelaskan, penyediaan rumah subsidi di Jawa Timur didukung berbagai asosiasi pengembang, seperti Real Estat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), serta sejumlah asosiasi lainnya.
Selain memastikan ketersediaan rumah, Pemprov Jatim juga mempercepat layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan menerapkan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Hingga Mei 2026, seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur telah memiliki regulasi terkait BPHTB dan PBG. Sebanyak 19 daerah telah menerapkan percepatan layanan PBG, sedangkan 21 kabupaten/kota telah memberikan layanan PBG gratis bagi MBR.
“Kita harus memastikan seluruh ekosistem pendukung berjalan efektif, mulai dari ketersediaan lahan, kemudahan perizinan, pembiayaan, hingga kepastian akses bagi masyarakat,” katanya.
Khofifah menambahkan, hingga 29 Juli 2026 realisasi penyaluran FLPP di Jawa Timur telah mencapai 8.207 unit rumah yang tersebar di 802 lokasi perumahan dengan nilai pembiayaan sekitar Rp980 miliar.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti komitmen berkelanjutan Pemprov Jatim dalam memperluas akses kepemilikan rumah sekaligus mendorong pertumbuhan sektor perumahan yang memiliki efek berganda terhadap perekonomian daerah.
Di sisi lain, Pemprov Jatim juga terus mengakselerasi penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui kolaborasi dengan Kodam V/Brawijaya dan jajaran Kodim di seluruh kabupaten/kota.
Sejak 2019 hingga 2025, program kolaborasi tersebut telah merehabilitasi 35.401 unit RTLH. Pada 2026, sebanyak 1.700 unit kembali ditargetkan untuk diperbaiki sehingga total rehabilitasi bersama Kodam V/Brawijaya selama periode 2019–2026 mencapai 37.101 unit.
Kolaborasi serupa juga dilakukan bersama Lantamal V. Selama 2019–2025 telah direhabilitasi 2.674 unit RTLH, sedangkan pada 2026 ditargetkan bertambah 220 unit. Dengan demikian, total rehabilitasi RTLH bersama Lantamal V pada periode 2019–2026 mencapai 2.894 unit.
“Alhamdulillah, sebanyak 39.995 unit rumah tidak layak huni telah direhabilitasi menjadi rumah layak huni melalui program gotong royong yang menyasar keluarga miskin ekstrem dan wilayah prioritas penanganan kemiskinan,” ungkap Khofifah.
Ia menegaskan, penyediaan hunian layak hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, lembaga pembiayaan, dan masyarakat.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : -
