Nasih Aschal: Pengembangan Dapil Harus Perhatikan Geografis hingga Alokasi Kursi

- Publisher

Selasa, 16 Juni 2026 - 18:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Fraksi NasDem DPRD Jawa Timur Mochamad Nasih Aschal. (Foto: Syaiful/DigitalJatim)

Ketua Fraksi NasDem DPRD Jawa Timur Mochamad Nasih Aschal. (Foto: Syaiful/DigitalJatim)

Surabaya – Wacana pengembangan atau pemekaran daerah pemilihan (dapil) pada Pemilu 2029 mendapat perhatian dari Ketua Fraksi NasDem DPRD Jawa Timur Mochamad Nasih Aschal. Menurutnya, rencana tersebut tidak bisa diputuskan secara terburu-buru dan harus didasarkan pada kajian serta analisis yang komprehensif.

Nasih menegaskan, pihaknya tidak menolak jika nantinya pemekaran dapil dinilai memang diperlukan. Namun, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari geografis, efektivitas penyelenggaraan pemilu, hingga kemampuan anggaran negara.

“Sepanjang itu didasarkan pada kajian dan analisis yang matang, tentu kami mendukung. Aspek geografis juga harus dipikirkan, termasuk efisiensi dan efektivitasnya. Bisa jadi di daerah tertentu pengembangan dapil memang diperlukan,” ujarnya.

Meski demikian, kondisi setiap wilayah tidak bisa disamaratakan. Karena itu, Kata Nasih, pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu melihat kondisi riil di lapangan sebelum mengambil keputusan.

Ia mencontohkan wilayah Madura yang terdiri atas empat kabupaten. Selama ini, seluruh calon legislatif dari dapil Madura melakukan kampanye di empat daerah tersebut.

“Sudah ada acuannya. Kemungkinan karena jumlah penduduk Madura tidak sepadat Surabaya atau Sidoarjo, sehingga setiap caleg memiliki ruang kampanye di empat kabupaten yang ada,” jelasnya, Senin (15/6/2026).

Legislator asal Madura itu kembali mengingatkan bahwa setiap kebijakan publik harus melalui proses kajian yang mendalam dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Jika pemekaran dapil benar-benar diterapkan pada Pemilu 2029, maka keputusan tersebut diyakini telah melalui pertimbangan yang panjang.

Menurut dia, sejumlah aspek perlu menjadi bahan evaluasi, seperti kebutuhan anggaran, kondisi geografis masing-masing wilayah, hingga tingkat efektivitas dan efisiensi pemecahan dapil.

Selain itu, dampak sosial dan politik juga harus diperhitungkan. Misalnya, apabila Madura dipecah menjadi dua dapil, perlu dikaji apakah jumlah kursi legislatif tetap atau mengalami perubahan.

BACA JUGA  LDC Soroti Dugaan PHK Sepihak Penyandang Disabilitas saat Sensus, BPS Surabaya Dinilai Diskriminatif

“Ada faktor lain yang perlu menjadi pertimbangan. Ketika Madura dipecah menjadi dua dapil, apakah alokasi kursinya masih sama. Ini juga berkaitan dengan dampak sosial dan bagaimana menjaga kondusivitas masyarakat,” tegas Lora Nasih.

Karena itu, Nasih menilai masih banyak aspek yang harus didalami sebelum keputusan diambil. Namun, apabila hasil kajian menyimpulkan bahwa pemekaran dapil memang diperlukan, Fraksi NasDem siap memberikan dukungan.

“Kalau hasil kajian memang memutuskan perlu ada pemecahan dapil, tentu kami mendukung. Harapannya, saya tetap bisa terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Madura,” pungkasnya.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Penulis : Syaiful Hidayat

Editor : Yoyok

Sumber Berita: digitaljatim.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel digitaljatim.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Hikmah Bafaqih Tancap Gas Benahi PKB Kota Malang, Konsolidasi Jadi Prioritas
Program Makan Bergizi Gratis Dikritik Mahasiswa, Ini Kata Rasiyo DPRD Jatim
Anggota DPD RI Lia Istifhama Raih Maklumat Partnership Awards 2026, Dinobatkan sebagai Politisi Peduli Pendidikan Inklusi
Kaji Rizza Nahkodai PKB Sidoarjo, Abdul Majid Soroti Urgensi Peraturan Bupati Disabilitas
Momen Langka Subandi-Mimik Tanam Pohon Bersama, Pengamat Politik Soroti Pesan Filosofis Pucuk Merah
Kemiskinan Ekstrem Jatim 0,29 Persen, Puguh DPRD Ingatkan Risiko Turunnya Status Kelas Menengah
Puguh DPRD Jatim Apresiasi Pemutihan Tunggakan BPJS Rp14 Triliun, Data Warga Miskin Harus Akurat
Gaji ke-13 Resmi Dicairkan, Ning Lia Sebut Khofifah Hadir untuk Kesejahteraan ASN

Berita Terkait

Selasa, 16 Juni 2026 - 19:04 WIB

Hikmah Bafaqih Tancap Gas Benahi PKB Kota Malang, Konsolidasi Jadi Prioritas

Selasa, 16 Juni 2026 - 18:51 WIB

Nasih Aschal: Pengembangan Dapil Harus Perhatikan Geografis hingga Alokasi Kursi

Senin, 15 Juni 2026 - 15:40 WIB

Program Makan Bergizi Gratis Dikritik Mahasiswa, Ini Kata Rasiyo DPRD Jatim

Minggu, 14 Juni 2026 - 21:51 WIB

Anggota DPD RI Lia Istifhama Raih Maklumat Partnership Awards 2026, Dinobatkan sebagai Politisi Peduli Pendidikan Inklusi

Sabtu, 13 Juni 2026 - 14:39 WIB

Kaji Rizza Nahkodai PKB Sidoarjo, Abdul Majid Soroti Urgensi Peraturan Bupati Disabilitas

Berita Terbaru

Firman Syah Ali, Penulis adalah Panglima Nahdliyin Bergerak (NABRAK).

Opini

Feodalisme Berbaju Demokrasi (FEOKRASI)

Selasa, 16 Jun 2026 - 20:05 WIB