Surabaya – Sejumlah persoalan masih menjadi keluhan utama warga saat kegiatan reses Anggota DPRD Jawa Timur daerah pemilihan (dapil) Surabaya, Lilik Hendarwati.
Isu pendidikan, ketenagakerjaan, hingga banjir di kawasan permukiman mendominasi aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim Lilik Hendarwati mengatakan, hampir di setiap titik reses ditemukan persoalan serupa. Terutama, terkait akses pendidikan dan kondisi ketenagakerjaan yang terdampak gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kalau ditanya apa yang paling banyak disampaikan masyarakat saat reses, tidak jauh dari pendidikan dan ketenagakerjaan. Banyak warga mengeluhkan soal pekerjaan karena maraknya PHK,” ujarnya, Rabu (25/3/2026).
Selain itu, warga juga berharap adanya dukungan lebih dari pemerintah terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Lilik menyebut, dirinya selama ini turut melakukan pendampingan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“UMKM juga menjadi perhatian. Banyak yang berharap ada pendampingan dan dukungan dari pemerintah agar usaha mereka bisa berkembang,” kata Lilik.
Persoalan banjir turut menjadi keluhan dominan. Lilik menjelaskan, banyak warga mengeluhkan saluran air yang tidak berfungsi optimal. Baik karena ukuran yang terlalu kecil maupun tidak adanya aliran pembuangan (hilir) yang memadai.
“Di beberapa wilayah, selokan tidak mengalir dengan baik. Ada yang karena tidak ada hilirnya, ada juga karena ukurannya terlalu kecil sehingga tidak mampu menampung debit air,” jelasnya.
Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur menambahkan, pembangunan perumahan baru juga kerap memicu terganggunya sistem drainase di kawasan permukiman.
“Keluhan lain yang mencuat, terutama dari pengurus RT/RW, berkaitan dengan data penerima bantuan sosial yang dinilai belum akurat,” tambah Lilik.
Lilik menyebut, masih ada ketidaksesuaian antara kondisi riil di lapangan dengan data pemerintah.
“Ada warga yang seharusnya sudah tidak layak menerima bantuan, tetapi masih tercatat. Sebaliknya, ada juga yang layak justru belum masuk data,” ungkapnya.
Menurut dia, persoalan tersebut berkaitan dengan sistem pendataan berbasis desil yang masih perlu dibenahi agar bantuan sosial tepat sasaran.
Meski sebagian besar kewenangan berada di pemerintah kota, Lilik menegaskan tetap akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui koordinasi dengan DPRD Kota Surabaya.
“Memang banyak yang menjadi ranah pemerintah kota, tapi kami tetap menyampaikan dan berkoordinasi dengan DPRD Surabaya agar bisa ditindaklanjuti,” pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Editor : Yoyok
