Jakarta – Momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi ruang bagi Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, untuk menegaskan kembali pentingnya peran DPD RI sebagai katalisator kepentingan daerah dan nasional.
Hal itu disampaikan Ning Lia, sapaan Lia Istifhama, dalam wawancara bersama Sinpo TV seusai pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memaparkan kontribusi sejumlah lembaga negara dalam menjalankan tugas konstitusional. Salah satunya DPD RI yang dinilai terus menjalankan peran dalam menghimpun dan memperjuangkan aspirasi daerah.
Presiden menyebut DPD RI telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.
“DPD juga terus memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Menanggapi hal tersebut, Ning Lia menilai DPD RI memiliki posisi strategis sebagai representasi daerah. Para senator, kata dia, harus mampu membawa aspirasi, potensi, sekaligus berbagai persoalan daerah ke tingkat nasional.
“Untuk menyeimbangkan kepentingan daerah dengan kepentingan nasional, kita harus memosisikan bahwa DPD RI adalah utusan dari daerah. Kita bicara bagaimana menyuarakan keberadaan kita sebagai katalisator,” ujar senator asal Jatim tersebut, dalam keterangannya, Sabtu (15/8/2026).
Menurut Senator Lia, fungsi katalisator dapat diwujudkan dengan mengangkat berbagai capaian dan potensi daerah agar mendapat perhatian pemerintah pusat. Sebaliknya, DPD RI juga memiliki ruang untuk menyuarakan regulasi yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Mana dari ragam prestasi di daerah yang perlu kita angkat agar pemerintah pusat mengetahui dan mengapresiasi kerja keras daerah. Kemudian mana regulasi-regulasi yang kurang adil bagi daerah, kita bisa menyuarakan,” jelasnya.
Meski demikian, Senator Lia menekankan perjuangan kepentingan daerah harus dilakukan secara terukur dan konstruktif. Kritik terhadap kebijakan pemerintah, menurut dia, tidak boleh justru menjadi pemicu perpecahan.
“Tentunya semuanya harus terukur. Karena kritikan itu tidak boleh menjadi alat untuk merusak persatuan, tetapi bagaimana kritik itu justru menjadi bagian untuk menguatkan persatuan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Senator Lia juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan sebagai bagian dari ketahanan nasional. Menurutnya, kekuatan ekonomi Indonesia tidak hanya bertumpu pada industri besar, tetapi juga masyarakat yang menggerakkan roda perekonomian dari tingkat bawah.
“Tidak bisa dipungkiri, kekuatan ekonomi Indonesia bertumpu pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, emak-emak keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pengalaman Indonesia saat menghadapi krisis moneter 1998. Ketika sejumlah perusahaan besar dan lembaga ekonomi mengalami tekanan, ekonomi masyarakat dinilai menjadi salah satu fondasi yang mampu menjaga keberlangsungan kehidupan.
“Kita ingat waktu krisis 1998, krisis moneter, bank-bank besar runtuh, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang kabur. Tetapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatanlah yang kokoh, yang menyelamatkan,” tutur Senator Lia.
Karena itu, Senator Lia menilai semangat kemerdekaan tidak cukup dimaknai melalui seremoni dan simbol kebangsaan. Kemerdekaan juga harus diwujudkan melalui keberpihakan terhadap masyarakat daerah, penguatan ekonomi rakyat, serta pembangunan yang memberikan manfaat secara merata.
Senator Lia menilai DPD RI dapat mengambil peran lebih kuat untuk memastikan suara daerah tidak berhenti sebagai aspirasi, tetapi benar-benar menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan nasional.
“Semangat kemerdekaan adalah bagaimana seluruh daerah merasa menjadi bagian penting dari Indonesia. Ketika daerah maju, ekonomi rakyat kuat, dan masyarakat merasakan keadilan, maka persatuan Indonesia juga akan semakin kokoh,” pungkasnya.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Syaiful
