Surabaya – Anggota DPRD Jawa Timur sekaligus Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati mengajak masyarakat mengambil peran lebih besar dalam menjaga kualitas demokrasi. Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya menggunakan hak pilih saat pemilu, tetapi juga harus aktif mengawal jalannya pemerintahan dan menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab.
Ajakan itu disampaikan Lilik saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi Demokrasi Berkualitas bertema “Demokrasi Berkualitas Dimulai dari Masyarakat: Peran KPU dan Partisipasi Publik” yang dihadiri tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, serta berbagai elemen masyarakat di Surabaya.
“Demokrasi yang berkualitas lahir dari masyarakat yang peduli, kritis, dan berintegritas. Masyarakat bukan hanya pemilih, tetapi juga penjaga arah perjalanan bangsa,” ujarnya.
Lilik menegaskan, demokrasi tidak berhenti setelah proses pemungutan suara selesai. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk terus mengawal kebijakan pemerintah, memberikan masukan, sekaligus menjaga persatuan meski memiliki pilihan politik yang berbeda.
Menurutnya, kualitas demokrasi akan menentukan kualitas pemimpin yang terpilih, arah kebijakan publik, hingga pembangunan yang dirasakan masyarakat. Karena itu, ia mengingatkan agar masyarakat memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak, kapasitas, dan integritas, bukan karena pengaruh sesaat.
“Harapan kami, masyarakat semakin memahami pentingnya memilih berdasarkan gagasan, kapasitas, dan integritas. Ketika masyarakat semakin cerdas dalam menentukan pilihan, peluang lahirnya pemimpin yang amanah dan berpihak kepada rakyat juga semakin besar,” tegasnya.
Lilik juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi demokrasi saat ini, mulai dari praktik politik uang, penyebaran hoaks dan disinformasi, polarisasi politik, hingga rendahnya partisipasi publik. Menurutnya, persoalan tersebut harus diatasi melalui penguatan literasi politik dan pendidikan demokrasi yang menjangkau masyarakat hingga tingkat akar rumput.
Ia menambahkan, terwujudnya demokrasi yang sehat membutuhkan kolaborasi seluruh elemen. KPU bertugas menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu, tokoh masyarakat memberikan edukasi dan menjaga kondusivitas, masyarakat berpartisipasi sekaligus melakukan pengawasan, sedangkan DPRD menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
“Jika seluruh unsur ini bersinergi, demokrasi akan semakin matang dan berkualitas. Demokrasi yang kuat tidak hanya diukur dari tingginya angka partisipasi pemilih, tetapi juga dari kualitas kesadaran masyarakat dalam memilih, mengawasi, dan menjaga persatuan,” katanya.
Melalui kegiatan tersebut, Lilik berharap masyarakat Surabaya semakin dewasa dalam berdemokrasi, menghargai perbedaan pilihan politik, serta terus berkontribusi melahirkan kepemimpinan yang berkualitas demi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, partisipasi aktif masyarakat merupakan fondasi utama dalam mewujudkan demokrasi yang sehat, kuat, dan berkelanjutan.
Penulis : Syaiful Hidayat
Editor : Yoyok
