Surabaya – Pemberitaan Majalah Tempo yang dinilai menyudutkan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh memicu respons dari kader partai di berbagai daerah. Sorotan menguat setelah terbitnya laporan utama edisi 13–16 April 2026 yang menampilkan ilustrasi kartun bertajuk “PT NasDem Indonesia Raya Tbk.”
Sejumlah kader menilai ilustrasi tersebut tidak proporsional dan berpotensi membentuk persepsi publik yang kurang berimbang. Kritik ini mencerminkan kegelisahan internal partai terhadap cara penyajian visual yang dinilai dapat memengaruhi opini publik secara signifikan.
Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPRD Jawa Timur, Deni Prasetya, turut menyampaikan keberatannya. Politisi yang akrab disapa Kaji Deni itu menilai reaksi kader di daerah merupakan hal yang wajar dalam konteks menjaga marwah organisasi.
“Kami tidak anti kritik. Kritik itu penting dalam demokrasi, tetapi harus konstruktif dan produktif, bukan yang terkesan menyudutkan,” ujarnya, kamis (16/4/2026).
Menurut Deni, media memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi melalui penyajian informasi yang akurat, proporsional, dan berimbang. Ia menegaskan bahwa kritik yang tajam tetap diperlukan, namun harus disertai landasan data yang kuat serta tidak menggiring opini secara sepihak.
Deni juga menyoroti kekuatan ilustrasi dalam karya jurnalistik yang dinilai mampu membentuk persepsi publik secara cepat dan luas. Karena itu, aspek etika dan kehati-hatian menjadi penting agar tidak menimbulkan tafsir yang bias.
“Kebebasan pers harus tetap dijaga, tetapi di saat yang sama juga perlu diiringi tanggung jawab moral agar tidak menimbulkan kesan delegitimasi terhadap pihak tertentu tanpa dasar yang jelas,” tegasnya.
Deni berharap Majalah Tempo dapat memberikan klarifikasi secara terbuka kepada publik. Ia juga mendorong adanya sikap terbuka, termasuk kemungkinan permintaan maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyajian.
Di sisi lain, redaksi Majalah Tempo telah merespons protes tersebut. Pemimpin Redaksi Tempo, Setri Yasra menyampaikan permohonan maaf kepada Partai NasDem dan membuka ruang klarifikasi. Meski demikian, ia menegaskan bahwa proses jurnalistik yang dilakukan telah sesuai dengan kode etik yang berlaku.
“Tempo juga mendorong agar penyelesaian polemik ini ditempuh melalui mekanisme Dewan Pers sebagai lembaga yang berwenang dalam menjaga standar dan etika jurnalistik di Indonesia,” jelasnya.
Respons dari kader NasDem ini menjadi pengingat bahwa relasi antara media dan aktor politik perlu dijaga dalam koridor yang sehat.
“Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab jurnalistik, agar kepercayaan publik terhadap media dan institusi politik tetap terjaga di tengah dinamika yang berkembang,” pungkasnya.
Editor : Yoyok
