Sidoarjo – Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo Irmawati Subagio menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait pemangkasan potongan aplikator bukan sekadar respons momentum. Kebijakan itu disebut mencerminkan arah kepemimpinan yang tegas dan berpihak pada pekerja, khususnya pengemudi ojek online.
Menurutnya, penurunan potongan dari 20 persen menjadi 8 persen merupakan langkah konkret pemerintah yang berdampak langsung pada pendapatan harian driver.
“Ini bukan sekadar retorika. Dampaknya riil pada penghasilan driver, bukan hanya narasi populis,” ujarnya kepada Digitaljatim.com, Sabtu (2/5/2026).
Irmawati mengakui, kebijakan tersebut berpotensi memicu penyesuaian di sisi aplikator. Meski begitu, negara tidak boleh kalah oleh skema bisnis yang berpotensi merugikan pekerja.
“Kebijakan ini harus dijaga. Jangan sampai diputar menjadi beban baru bagi pengemudi, baik lewat tarif terselubung maupun pengurangan insentif,” tegasnya.
Irmawati menambahkan, ruang adaptasi bagi pelaku usaha merupakan hal wajar. Namun, ruang tersebut tidak boleh berubah menjadi celah eksploitasi.
“Di titik ini, keberanian pemerintah dalam menegakkan aturan akan diuji,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan, kebijakan yang baik tanpa pengawasan hanya akan berakhir sebagai dokumen. Pemerintah diminta hadir hingga level implementasi, mulai dari pengawalan hingga penindakan jika terjadi penyimpangan.
“Ini bukan hanya soal regulasi, tapi soal keberpihakan yang konsisten,” ucap Irmawati.
Selain itu, Irmawati menilai iklim investasi tidak semata soal keuntungan, tetapi juga kepastian hukum dan stabilitas. Regulasi yang adil, kata dia, justru akan memperkuat kepercayaan investor.
“Indonesia tidak boleh menjadi pasar yang mengorbankan pekerja demi pertumbuhan semu,” jelas Direktur Utama PT MJP tersebut.
Irmawati menegaskan, aturan turunan harus segera diterbitkan agar tidak menimbulkan multitafsir di lapangan.
“Jangan sampai kebijakan yang baik di atas kertas kehilangan makna saat diterapkan,” tandasnya.
Irmawati juga menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan dalam setiap kebijakan publik.
“Yang terpenting bukan hanya keputusan awal, tetapi keberanian untuk terus mengevaluasi dan menyempurnakan,” pungkasnya.
Editor : Yoyok
